Surabaya, Panjinasional.net – Kehadiran empat pakar sekelas Profesor sebagai pembicara Diskusi Publik Penjara Bukan Negara Tapi Cerminan Hukum Negara, Sebuah tema yang sangat menggelitik bagi para Narasumber.
Dipanggung Diskusi, ke empat narsum satu persatu memaparkan pemahamannya kepada Audien sekitar 100 peserta diskusi. Termasuk menjawab dan menimpali stetmen Keynote Speaker Dr. Sugeng Purnomo dari Deputi Menkopolhukam tentang over capacity seluruh Lapas di Indonesia.
Mendengar kata penjara sangat menakutkan dan mengerikan disampaikan Gatot Irawan Pimpinan Media Panjinasional saat memberikan sambutannya, kenapa menggelar diskusi publik dengan tema yang menakutkan, dan mengundang para pakar pidana dan pimpinan Lapas, karena kata Penjara adalah Stigma buruk yang harus dirubah menjadi tempat warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, ujar gatot.
Dalam menjalani sebagai terpidana, Para Warga Binaan sudah mendapatkan perlakuan manusiawi, dibina dan diberikan pelatihan-pelatihan guna sebagai bekal kembalinya dia ke masyarakat. Namun kata-kata Mantan Penjara masih melekat, nah inilah stigma buruk yang mempengaruhi mental seorang mantan terpidana.
Prof. H. Solehuddin SH.MH, Seorang Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bayangkara, “Penjara bukan negara atau kerajaan, tapi sebuah cerminan Hukum Negara, kalau mau liat bagaimana negara, Lihatlah keadaan di penjara, disana ada Hak Narapidana yang harus diberikan” ujar Solehuddin yang juga menjadi ketua Presidium Perkumpulan Dosen seluruh Indonesia.
Pembinaan Pembelajaran dan pemulihan Hak-haknya untuk pulang menjadi orang yang lebih baik sesudahnya, pulihkan kemerdekaannya juga, jangan lagi membuat peraturan daerah (Perda) yang membani hingga berpengaruh terhadap moralnya, maka negara harus hadir.
Jangan sampai dia kembali ke dunia kejahatan sehingga terkesan Negara tidak konsisten, sebab Pejabat jangan hanta bisa membuat Undang-Undang sendiri lalu di langgar sendiri, ujar Solehuddin.
Namun beberapa hal yang saya pantau, negara tidak konsisten dalam fungsi pengadilan, dikatakan dikenakan sangsi penjara pada faktanya di lapas tertulis Lembaga Pemasyarakatan jadi hal itu tidak singkron, di lapas ada penguasa yang memaksa narapidana harus membayar ini, itu dll, tegas Solehuddin.
Bicara perihal adanya kekuasaan, Solehuddin menambahkan, boleh kita kejar Jabatan namun jangan sampai gila kekuasaan dimana-mana banyak manusia gila kekuasaan sehingga tidak bisa menguasai dirinya sendiri dan mempermainkan jabatannya, sambungnya kritis.
Suatu saat saya, kata Solehuddin, mau mbesuk kesalah satu lapas, mau masuk harus memenuhi persyaratan, handphone harus dititipkan saat mau mengambil harus ini dan itu, ini saya alami bahwa di Lapas masih ada kekuasaan, padahal penjara itu bukan Negara, namun mash ada kekuasaan, pungkasnya.
Masih Solehuddin, saya mendukung Media Panjinasional atas gagasan Diskusi Publik Penjara Bukan Negara Tapi Cerminan Hukum Negara, bahwa inti pencerahan diskusi ini saya berpesan, kepada para Penegak Hukum jangan main-main dengan Hukum, jangan menciptakan kekuasaan dalam lingkup penjara, sebab lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai pembinaan bagi warga yang menjalani hukumannya.
Tegakkan hukum dengan baik dan benar, Negara ini bukan milik penguasa, Negara ini milik kita bersama. tutup Solehuddin saat diwawancarai tim media ini.@Qhosim.
Ikuti lanjutan Berita Apdate: www.panjinasional.net di GoogleNews
