RAPAT PARIPURNA DPRD DAN BUPATI SAMPANG TERKAIT PELAKSANAAN APBD 2021

0
41

PENYAMPAIAN REKOMENDASI LHP BPK RI 2021 dan PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI ATAS RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021

Sampang Panjinasional.net – Rapat Paripurna  yang dilaksanakan di ruang Graha Paripurna lantai II DPRD Kabupaten Sampang, yang dihadiri oleh Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H.Abdullah Hidayat, Ketua DPRD Sampang Fadol, anggota DPRD Sampang, seluruh jajaran Forkopimda Sampang, Ketua Pengadilan Negeri Sampang dan Kepala OPD. Rabu (18/07/2022)

Hasil laporan Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang, H Muhammad Anwari, menyampaikan bahwa dari 45 anggota DPRD yang hadir sebanyak 26 orang dan tidak hadir 19 orang dengan keterangan tugas dan ijin.

“Maka dari itu, rapat paripurna bisa dimulai, karena sudah memenuhi kuorum kehadiran anggota,” kata Anwari.

Ketua DPRD Sampang Fadol, menyampaikan perlu di informasikan bahwa pada tanggal 18/07/2022 badan musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Sampang telah mengadakan rapat dengan TAPD Kabupaten Sampang guna membahas pertama tentang surat badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sampang tahun2021.

Dan yang kedua surat dari Bupati Sampang tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2021,” ujar Fadol.

Menurutnya bahwa berdasarkan hasil rapat badan musyawarah (Banmus) yang telah disepakati bersama, maka tersusunlah acara sebagaimana yang disampaikannya.

Oleh Karena itu maka kemudian aka dilaksanakannya pembahasan LHP BPK RI TA 2021 maka perlu dibentuk Panitia Kerja ( PANJA) LHP BPK RI TA 2021 dimana anggotanya berasal dari fraksi- fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sampang,” terangnya Fadol.

Sementara itu, Bupati Sampang H Slamet Junaidi, mengatakan bahwa Selama proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sampang wajar tanpa pengecualian,”

Jadi hal ini Sesuai amanah UU nomor 23 pasal 320 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ungkapnya

H Slamet Junaidi, menjelaskan pada Senin 18 Mei 2022, bertempat di kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur, Bupati Sampang bersama Ketua DPRD menerima LHP BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Maka hal ini bisa secara umum pemerintah kabupaten Sampang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,” jelasnya Dengan demikian Menurutnya, posisi keuangan per 31 Desember 2021 untuk realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sudah tepat.

Semoga dari hasil pencapaian opini WTP yang keempat kalinya menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah kabupaten Sampang untuk terus meningkatkan kinerja untuk bisa mempertahankan, “pintanya.

Pihaknya berharap agar kualitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Sampang harus semakin baik, transparan dan akuntabel, ” pungkasnya (Ful, Mal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here