Praktisi Hukum: Izin Operasional RSUD Abuya Kangean Berpotensi Cacat Hukum, dan Berdampak Pada Penggunaan Anggaran

0
87
Praktisi hukum

Panjinasional.net Sumenep | Terbitnya izin operasioal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tanpa melalui proses pengajuan dari Pimpinan Rumah Sakit mulai menjadi perhatian serius dari kalangan praktisi hukum yang ada di Kabupaten Sumenep.

Bambang Hodawi, S.H, salah satu praktisi hukum di Kabupaten Sumenep mulai menilai bahwa terbitnya izin operasional RSUD Abuya Kangean berpotensi cacat hukum dan berpotensi akan berdampak terhadap penggunaan anggaran.

Karena menurut dia, izin Operasional RSUD Abuya Kangean ini proses pengajuannya tidak mengacu pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

” Hemat kami izin operasional RSUD Abuya Kangean ini potensi cacat hukum dan ini kedepan akan berpotensi terhadap penggunaan anggaran,” kata Bambang Hodawi S.H, Kamis (23/6/2022).

Karena menurutnya terkait dengan proses pengajuan izin operasional Rumah Sakit sudah jelas termaktub didalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan, izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan/atau komitmen.

” Jika suatu proses administrasi misalnya sudah catat hukum, maka implementasinya juga akan berpotensi cacat hukum,” terangnya.

Oleh karena itu pihaknya mulai menyarankan agar Direktur atau Pimpinan RSUD Abuya Kangean yang baru dilantik oleh Bupati ini segera melakukan perubahan terhadap pengajuan izin operasionalnya.

” Karena selama izin operasional RSUD Abuya Kangean ini tidak dicabut, maka tidak menutup kemungkinan secara hukum akan menjadi persoalan baru terhadap penggunaan anggaran di RSUD Abuya Kangean kedepan,” tukas advokad calon miliarder ini.

Sebelumnya pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Sumenep mulai mengungkapkan bahwa dasar diterbitkannya izin operasional RSUD Abuya Kangean tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

” Jadi kami memproses sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami, dan semuanya secara teknis itu kewenangan dari Dinas Kesehatan. Kami memproses izin operasional, dasarnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan,” terang Kukuh Heruyanto, Sekretaris DPMPTSP dan Naker Kabupaten Sumenep, Senin (13/6/2022).

” Tidak bisa perizinan mengeluarkan izin kalau tidak ada dasarnya,” tegas Kukuh.

Saat disinggung dasar dari Dinas Kesehatan yang mengajukan izin operasional itu apa? Kukuh menegaskan. ” Disitu kan ada Permenkes,” tegasnya.

Ketika kembali disinggung kalau kembali pada Permenkes itu kan pengajuan izin operasional itu kan diajukan Pimpinan Rumah Sakit, sementara Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean ini kan masih baru disahkan? Menurut Kukuh dirinya tidak tahu itu isinya apa seperti apa.

” Saya kan tidak tahu itu. Perizinan kan bukan OPD teknis hanya mengeluarkan, ini lho rekomnya atas dasar itu baru dikeluarkan. Intinya dasarnya dari instansi teknis (Dinas Kesehatan,red),” tandasnya.@ (qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here