Konsep Pembinaan dan Edukasi Cetusan TTP3 Cederai Komitmen Bupati?

0
80
Moh.Ramli Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan

Panjinasional.net Sumenep | Konsep pembinaan dan edukasi yang mulai di cetuskan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan (TTP3) bentukan Bupati Sumenep terhadap pelaku usaha tambak udang yang belum mengantongi izin resmi (ilegal) di Kabupaten Sumenep mulai dinilai cederai komitmen Bupati Sumenep?

Sebab konsep pembinaan dan edukasi yang mulai dicetuskan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan (TTP3) Kabupaten Sumenep bentukan Bupati Sumenep ini mulai dinilai bertolak belakangan dengan apa yang telah menjadi komitmen orang nomor wahid di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep?.

Sebab sebelumnya, sikap lembut dan bersahaja dari sosok Bupati Sumenep Achmad Fauzi memang patut diacungi jempol oleh masyarakat setempat. Tapi tidak dengan pengusaha tambak udang yang berani melanggar ketentuan perijinan ataupun gangguan terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkannya.

Beberapa hari yang lalu dalam sesi wawancara khusus tim liputan Maduraexpose.com dengan politisi muda yang saat ini dipercaya menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut, Fauzi malah mengancam akan menutup semua tambak udang yang bermasalah.

” Saya jadi Bupati Sumenep itu bukan karena kurang kerjaan ataupun sekedar gaya-gayaan. Saya ini dipilih oleh rakyat atau masyarakat. Jadi, siapapun yang memiliki tambak tapi merugikan masyarakat, saya tidak akan main-main pasti saya tutup dan ijinnya dicabut,” ujar Bupati Sumenep Achmad Fauzi,SH,MH dengan nada tegas seperti menahan emosi, Minggu 4 April 2021, dilansir Panjinasional.net, Rabu (25/5/2022)

Ditanya soal berapa tambak yang terancam ditutup karena diduga bermasalah, Bupati Fauzi enggan membeberkan secara detail, karena pihaknya mengaku sedang mendata seluruh aktivitas tambak di Kabupaten Sumenep, baik yang sudah berijin ataupun yang ilegal.

Fauzi juga mengaku sudah mempetakan seluruh tambak yang ada di Sumenep, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Pihaknya juga ingin memastikan, seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perijinan juga tidak bermasalah.

” Satu hal yang wajib dimiliki para pelaku usaha tambak dengan luas di bawah 5 hektar dan diats 5 hektar itu aturanya sudah jelas. Termasuk masalah UKL-UPL dan AMDALnya semua harus terpenuhi. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh pemilik tambak bermasalah, mereka bisa dijerat UU lingkungan hidup,” tutupnya.

Namun komitmen Bupati Sumenep ini nampaknya mulai tidak mendapatkan dukungan dari Tim Pengawasan dan Penertiban Perizinan. Hal ini karena TTP3 bentukan Bupati Sumenep tersebut tidak akan melakukan penutupan, melainkan hanya akan melakukan pembinaan dan edukasi.

Sehingga hal ini sempat sontak membuat kuli tinta tersenyum. Sebab konsep pembinaan dan edukasi yang akan dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan ini secara tidak langsung akan memupuskan harapan Bupati Sumenep yang akan menutup dan akan menertibkan tambak udang yang diduga bermasalah (ilegal)?.

Bahkan hal ini mulai juga timbul pertanyaan publik?. Kenapa konsep pembinaan dan edukasi ini baru akan dilakukan pasca Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan ini dibentuk oleh Bupati Sumenep?. Apakah pembinaan dan edukasi ini sebelumnya tidak dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait?. Sehingga konsep ini baru tercetuskan?.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan, Moh.Ramli, menyampaikan bahwa Tim sudah bekerja, tentunya kita berkerja ingin prosedural.

” Di awal tetap lah bagaiman kita memberikan pembinaan, edukasi, agar masyarakat tetap diberi ruang untuk usaha. Namun tidak kalah pentingnya masyarakat agar patuh terhadap ketentuan aturan. Aturannya harus ijin makanya kita informasikan ketika kita berikan edukasi kalau tetap mau usaha, khususnya tambak udang,” terang Moh Ramli, Senin (23/5/2022).

Langkah berikutnya menurut dia, teman-teman Tim sudah turun, DPMTSP, bersama anggota Tim yang lain ke sebagian masih.” Sepakatnya kita step by step (secara bertahap,red) ke pelaku usaha tambak udang. Disitu teman-teman tim bisa mendapatkan refrensi setelah dilaporkan kepada Bapak Bupati ada kajian Tim ternyata ada masukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan,” tuturnya.

Lebih jauh Ramli menyampaikan, masukan teman-teman akan memilih lebih efektif kalau ditindaklanjuti dengan pertemuan dulu dengan semua pelaku usaha. Sehingga sepakat dalam waktu dekat kita akan mengundang pelaku usaha atau lewat perwakilannya dari hasil turun dan pantauan teman-teman.

” Ternyata, ada semacam kelompok-kelompok atau  paguyuban di pelaku tambak udang. Minimal kami akan mengundang perwakilan-perwakilan yang dianggap repesentatif, targetnya kemaren minimal 50 orang atau 100 orang boleh lah dari 700 sekian yang sudah terdata itu. Maka, kita target sekitar 100 orang kita undang di Pemkab, kita berikan pembinaan dan edukasi langsung,” sambungnya.

” Ini konsep yang sudah terbangun dari Tim. Barulah dari pertemuan ini, nanti akan di pantau terus progresnya, kalau toh memang pada akhirnya, pada gilirannya ada yang tidak patuh, tidak patuh ini ada perlakuannya terhadap beberapa hal, tidak patuh terhadap izin yang sudah diberikan, sebab walaupun sudah mengantongi izin bisa saja izinnya disalahgunakan. Apalagi kepada yang tidak patuh mengambil izin. Maka itu yang akan menjadi garapan kami,” jelasnya.

Nantinya, sambung dia, teman-teman tim sudah bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sudah turun kemudian menginventarisir berbagai permasalahan yang ada. Dan inilah langkah tindak lanjut untuk berikutnya. ” Sudah terbangun di konsep kami. Kita kan dinamika ini terus menjadi refrensi kami,” tegasnya.

Saat ditanya untuk yang 700 lebih itu yang tidak berizin itu apa sudah diketahui masing-masing yang punya dari tambak udang itu? Menurut Ramli menegaskan. ” Sudah,” tegasnya.

Apakah ini tidak lambat kalau ini masih mau melakukan pemanggilan dan mau dibina? Menurut dia, kita ini inginnya tetap memberikan ruang usaha kepada masyarakat. ” Etikanya tetap etikat baik,” tukasnya.

Apakah selama ini tidak dilakukan pembinaan dari instansi terkait?. ” Secara teknis masing-masing OPD teknis ya, makanya disinilah perlunya tim terpadu itu. Bisa saja secara teknis di OPD ada kesulitan, maka lintas sektor dibawahnya satu nauangan ini, lebih terkoordinir,” katanya.

Temuannya apa saja?. ” Ya temuannya dari yang ini tidak ada yang izin dan jawaban pelaku usaha sudah menyatakan siap mengurus izin, khusus yang ini. Makanya dengan melihat itu ternyata ada kebuntuan, ada ketidak pahaman, bukan tidak mau bukan tidak paham. Sehingga teman-teman sepakat ayo kita step by step dengan memberikan pemahaman yang lebih baik pula libatkan semua sektor,” tukasnya.

” Disisi pelanggarannya, penertibannya, disitu POL PP akan berbicara. Kalau yang pembinaan sebelumnya sesuai dengan OPD masing-masing, katakanlah tambak udang dengan perikanan,” imbuhnya.

Saat ditanya, apa tekait dengan ekosistem itu juga ada temuan dari tim?. Menurut dia menegaskan, ada, yang pasti di sekian titik itu yang teman-teman pantau kemaren ada yang IPAL nya belum dibuat. ,” Kita itu akan kasih pembinaan, kalau usaha tambak udang ini wajib ada IPAL,” tegasnya.

Saat kembali ditanya kenapa dirinya tidak mengambil langkah penutupan sementara terhadap tambak udang ilegal dan membuka kembali setelah dilengkapi dengan dokumen perizinan?.

Mantan Kepala DPMD Sumenep itu berdalih jika dirinya tidak bisa langsung serta merta melakukan penutupan terhadap tambak udang ilegal tanpa melalui proses atau prosedur yang telah ditetapkan.

” Kita kerja itu kan ada SOP, tidak serta merta langsung main tutup. Bagaimana kita bisa langsung main tutup jika tahapan-tahapan sebelumnya tidak kita jalankan. Kita malah nanti bisa dituntut balik kalau langsung main penutupan,” tukasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here