Sengkarut Tambak Udang Ilegal, Tak Akan Berujung?

0
101

Panjinasional.net Sumenep | Sengkarut persoalan tambak udang yang belum mengantongi izin (Ilegal) yang ada di kabupaten Sumenep, Jawa timur, semakin manarik untuk diamati.

Pasalnya, sengkarut persoalan tambak udang yang belum mengantongi izin (ilegal) tersebut mulai dinilai tak akan berujung?. Hal ini karena konsep Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan bentukan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, tidak melakukan penutupan, melainkan hanya akan melakukan pembinaan dan edukasi.

Sehingga hal ini sempat sontak membuat kuli tinta tersenyum. Sebab konsep pembinaan dan edukasi yang akan dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan ini secara tidak langsung akan memupuskan harapan Bupati Sumenep yang akan menutup dan akan menertibkan tambak udang yang diduga bermasalah (ilegal)?.

Bahkan hal ini mulai juga timbul pertanyaan publik?. Kenapa konsep pembinaan dan edukasi ini baru akan dilakukan pasca Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan ini dibentuk oleh Bupati Sumenep?. Apakah pembinaan dan edukasi ini sebelumnya tidak dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait?. Sehingga konsep ini baru tercetuskan?.

Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan, Moh.Ramli, menyampaikan bahwa Tim sudah bekerja, tentunya kita berkerja ingin prosedural.

” Di awal tetap lah bagaiman kita memberikan pembinaan, edukasi, agar masyarakat tetap diberi ruang untuk usaha. Namun tidak kalah pentingnya masyarakat agar patuh terhadap ketentuan aturan. Aturannya harus ijin makanya kita informasikan ketika kita berikan edukasi kalau tetap mau usaha, khususnya tambak udang,” terang Moh Ramli, Senin (23/5/2022).

Langkah berikutnya menurut dia, teman-teman Tim sudah turun, DPMTSP, bersama anggota Tim yang lain ke sebagian masih.” Sepakatnya kita step by step (secara bertahap,red) ke pelaku usaha tambak udang. Disitu teman-teman tim bisa mendapatkan refrensi setelah dilaporkan kepada Bapak Bupati ada kajian Tim ternyata ada masukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan,” tuturnya.

Lebih jauh Ramli menyampaikan, masukan teman-teman akan memilih lebih efektif kalau ditindaklanjuti dengan pertemuan dulu dengan semua pelaku usaha. Sehingga sepakat dalam waktu dekat kita akan mengundang pelaku usaha atau lewat perwakilannya dari hasil turun dan pantauan teman-teman.

” Ternyata, ada semacam kelompok-kelompok atau  paguyuban di pelaku tambak udang. Minimal kami akan mengundang perwakilan-perwakilan yang dianggap repesentatif, targetnya kemaren minimal 50 orang atau 100 orang boleh lah dari 700 sekian yang sudah terdata itu. Maka, kita target sekitar 100 orang kita undang di Pemkab, kita berikan pembinaan dan edukasi langsung,” sambungnya.

” Ini konsep yang sudah terbangun dari Tim. Barulah dari pertemuan ini, nanti akan di pantau terus progresnya, kalau toh memang pada akhirnya, pada gilirannya ada yang tidak patuh, tidak patuh ini ada perlakuannya terhadap beberapa hal, tidak patuh terhadap izin yang sudah diberikan, sebab walaupun sudah mengantongi izin bisa saja izinnya disalahgunakan. Apalagi kepada yang tidak patuh mengambil izin. Maka itu yang akan menjadi garapan kami,” jelasnya.

Nantinya, sambung dia, teman-teman tim sudah bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sudah turun kemudian menginventarisir berbagai permasalahan yang ada. Dan inilah langkah tindak lanjut untuk berikutnya. ” Sudah terbangun di konsep kami. Kita kan dinamika ini terus menjadi refrensi kami,” tegasnya.

Saat ditanya untuk yang 700 lebih itu yang tidak berizin itu apa sudah diketahui masing-masing yang punya dari tambak udang itu? Menurut Ramli menegaskan. ” Sudah,” tegasnya.

Apakah ini tidak lambat kalau ini masih mau melakukan pemanggilan dan mau dibina? Menurut dia, kita ini inginnya tetap memberikan ruang usaha kepada masyarakat. ” Etikanya tetap etikat baik,” tukasnya.

Apakah selama ini tidak dilakukan pembinaan dari instansi terkait?. ” Secara teknis masing-masing OPD teknis ya, makanya disinilah perlunya tim terpadu itu. Bisa saja secara teknis di OPD ada kesulitan, maka lintas sektor dibawahnya satu nauangan ini, lebih terkoordiner,” katanya.

Berapa titik yang dipantau oleh tim? Menurut dia, laporan tim kemaren lima desa diberapa titik. ” Saya lupa, katanya ada di DPMTSP,” katanya.

Temuannya apa saja?. ” Ya temuannya dari yang ini tidak ada yang izin dan jawaban pelaku usaha sudah menyatakan siap mengurus izin, khusus yang ini. Makanya dengan melihat itu ternyata ada kebuntuan, ada ketidak pahaman, bukan tidak mau bukan tidak paham. Sehingga teman-teman sepakat ayo kita step by step dengan memberikan pemahaman yang lebih baik pula libatkan semua sektor,” tukasnya.

” Disisi pelanggarannya, penertibannya, disitu POL PP akan berbicara. Kalau yang pembinaan sebelumnya sesuai dengan OPD masing-masing, katakanlah tambak udang dengan perikanan,” imbuhnya.

Saat ditanya, apa tekait dengan ekosistem itu juga ada temuan dari tim?. Menurut dia menegaskan, ada, yang pasti di sekian titik itu yang teman-teman pantau kemaren ada yang IPAL nya belum dibuat.,” Kita itu akan kasih pembinaan, kalau usaha tambak udang ini wajib ada IPAL,” tegasnya.

Saat kembali ditanya kenapa dirinya tidak mengambil langkah penutupan sementara terhadap tambak udang ilegal dan membuka kembali setelah dilengkapi dengan dokumen perizinan?.

Mantan Kepala DPMD Sumenep itu berdalih jika dirinya tidak bisa langsung serta merta melakukan penutupan terhadap tambak udang ilegal tanpa melalui proses atau prosedur yang telah ditetapkan.

” Kita kerja itu kan ada SOP, tidak serta merta langsung main tutup. Bagaimana kita bisa langsung main tutup jika tahapan-tahapan sebelumnya tidak kita jalankan. Kita malah nanti bisa dituntut balik kalau langsung main penutupan,” tukasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here