Mampukah Tim Terpadu Tertibkan Ijin Tambak Guna Menegakkan Perda

0
68

Panjinasional.net – Sumenep | Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak main-main untuk melakukan upaya penertiban terhadap tambak udang yang belum mengantongi izin resmi. Mampukah Tim Terpadu Tertibkan Ijin Tambak Guna Menegakkan Perda di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Kesan awal terbukti dengan telah dibentuknya Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan Kabupaten Sumenep.,Bahkan kayaknya tidak main-main, berdasarkan potongan lampiran yang diterima Wartawan yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPC AWDI) Kabupaten Sumenep dari Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan Kabupaten Sumenep, tampak terlihat pada Diktum kedua salah satunya Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan adalah kelompok kerja penertiban perizinan.

” Menugaskan kepada Kelompok Kerja Penertiban Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum kedua angka 2 untuk; 

a). Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah terkait perizinan; 

b). Menyelenggarakan kondisifitas ketertiban dan ketentraman dan kelancaran pada kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c). Melakukan tindakan penertiban nonyustisial perizinan terhadap jenis usaha yang tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;

d). Melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelaku kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan aturan perizinan;

e). Melakukan tindakan administratif terhadap pelaku kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan atau aturan perizinan.

Namun pasca dibentuknya Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan Kabupaten Sumenep tersebut mulai muncul pertanyaan publik?. Mampukah Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan bentukan Bupati Sumenep ini, menertibkan tambak udang yang belum mengantongi izin di Kabupaten Sumenep?

Pertanyaan tersebut muncul karena pembantu Bupati yang dalam hal ini, Penegak Peraturan Daerah (Perda) mulai dinilai terkesan mandul dan terekesan tidak bertaring untuk menegakkan perda?. Hal ini bisa diamati dari maraknya tambak udang yang belum mengantongi izin, namun terkesan ada pembiaran?

Dari data yang dihimpun media  dilapangan dari ratusan tambak udang yang ada di Kabupaten Sumenep hanya sekitar 26 yang mengantongi izin resmi. Hal tersebut ditenggarai sudah berlangsung bertahun-tahun?

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan Kabupaten Sumenep Moh. Ramli, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa tim yang dipimpinnya tersebut setidaknya mempunya tiga Tugas dan Fungsi(Tusi) utama,

” Tim yang melibatkan berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Teknis yang berada dibawah naungan Pemkab Sumenep ini mempunyai tiga Tusi utama yakni Tugas dan Fungsi di bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban,” terang Ketua Tim penanganan Tambak udang Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, Selasa(10 Mei 2022)

Menurut Ramli, di bidang Pembinaan kita sudah lakukan, di bidang Pengawasan juga kita sudah lakukan, tinggal di bidang Penertiban.

” Penertiban disini tidak serta merta hanya untuk yang tidak mengantongi izin saja, namun bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin pun tetap akan dilakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban untuk mengukur sejauh mana perusahaan tersebut menjalankan mekanisme izin yang telah dikeluarkan tersebut,” bebernya.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) di periode sebelumnya ini menyampaikan bahwa pihaknya tersebut tetap akan memfokuskan terhadap perusahaan Tambak udang yang tidak mengantongi izin terlebih dahulu.

Menurut dia, Tim yang dipimpinnya tersebut dalam waktu dekat akan turun ke lapangan secara bertahap., “Beberapa menit yang lalu kami sudah membahas melalui rapat internal Tim, dan dalam waktu dekat akan turun kelapangan. Ya, tidak akan lama lagi paling sekitar tiga hari lagi, secara bertahap dan tidak mungkin ratusan tambak akan diselesaikan dalam waktu yang sama,” ujarnya.

Saat disinggung tentang jumlah tambak udang yang berada di Kabupaten Sumenep baik yang berizin ataupun yang tidak? Ketua tim menyampaikan bahwa ada sekitar 26 tambak udang yang sudah mengantongi izin,

” Ada sekitar 700 lebih perusahaan Tambak udang lainnya masih belum mengantongi izin, ini yang akan kita lakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban,” tuturnya.

Saat kembali disinggung apakah langkah yang ditempuh oleh Pemkab Sumenep ini berangkat dari hasil rekomendasi dari Legislatif? 

Moh. Ramli menuturkan bahwa hal tersebut merupakan referensi buat timnya. Menurutnya segala masukan dari berbagai pihak tentunya merupakan motivasi bagi tim yang dipimpinnya tersebut

” Pada akhirnya, kamipun butuh dukungan semua pihak, segala masukan dari teman-teman LSM, Mahasiswa dan Wartawan adalah referensi dan motivasi bagi kami. Kami welcome ke semua pihak.” Tandasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here