Komisi IV DPRD Anggap Kabag Hukum Sumenep Lalai

0
71
Abu Hasan, S.H, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep

Abu Hasan menegaskan, pihaknya tidak merekomendasikan pembubaran DPKS. Tapi ada masyarakat pemberi mandat datang kepadanya menyampaikan agar DPKS itu dibubarkan saja. Karena tidak memberikan kontribusi yang maksimal juga dengan pendidikan yang ada di kabupaten ini.

Panjinasional.net – Sumenep | Komisi IV DPRD anggap Kabag Hukum Sumenep Lalai, sehingga masyarakat mendesak agar dilakukan pembubaran keberadaan DPKS di Kabupaten Sumenep.

Hal itu setelah LBH FORpKOT gelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Sumenep, pada Senin (17/01) siang, publik dihebohkan dengan kabar pembubaran Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Periode 2021-2026.

Bagaimanapun hal itu cukup menyita perhatian publik. Sebab keberadaan anggota DPKS periode 2021-2026 yang baru seumur jagung dan dilantik, pada 6 Desember 2021 lalu, oleh Achmad Fauzi, S.H., M.H. Bupati Sumenep, Jawa Timur, terancam dibubarkan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan, S.H. mengatakan bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, berdirinya DPKS ini didasari atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 dan ditindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013.

Pemerintah mengeluarkan PP ini, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka melaksanakan beberapa Pasal di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

” Maka terkait dengan fokus rekomendasi ini, kami menghendaki agar rekrutmen yang cacat secara hukum dibatalkan,” tegas Abu Hasan kepada awak media di ruang Komisi IV DPRD Sumenep, Jum’at (21/1).

Bagi Abu Hasan, Perda tersebut merupakan produk politik yang dipikirkan secara detail oleh anggota DPRD Sumenep pada masanya. Dirinya berkeyakinan semua itu, pasti sudah membutuhkan pemikiran-pemikiran yang jeli dan cerdas. ” Karena memang sudah cukup jelas dalam Perda tersebut di bagian kelima Pasal 169 ayat 7 mengharuskan untuk dibentuknya DPKS itu didasari atas terbitnya Perbup,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Dalam kaca mata hukum atas persoalan ini butuh berfikir sehat, bagaimana jika sebuah lembaga terbentuk tanpa aturan main yang jelas. “Ya aturan mainnya di Perbup itu, yang harus dilaksanakan oleh DPKS dan dijadikan acuan,” ujarnya.

Abu Hasan pun mengibaratkan, persoalan ini sama seperti semisal seseorang pesan sandal, ketika membelinya dengan tidak menyebutkan nomor dan warna apa, pasti tidak akan cocok dan tidak akan dipakai sesuai kepentingan. ” Ya kira-kira begitu juga lah, keberadaan dan kepentingan untuk dibentuknya DPKS ini. Artinya harus diatur oleh regulasi,” terangnya. 

Adapun poin dari rekomendasi itu, lanjut Abu Hasan, Komisi menyimpulkan dari hasil rapat koordinasi bersama pihak terkait merekomendasikan pembatalan terhadap rekrutmen DPKS tersebut. Yang mana di dalamnya ada Kabag Hukum Setdakab Sumenep dan eks Plt Kadisdik Sumenep,

” Yang saya sayangkan mas, disini kan waktu rapat koordinasi kita undang Kabag hukum karena ini permasalahan hukum. Jadi kami tidak serta merta, Komisi dengan segala kewenangannya juga tidak memperhatikan sisi hukumnya,” tutur Abu Hasan. 

Lebih lanjut Abu Hasan menyampaikan, semestinya ini dihentikan terlebih dahulu, dipastikan ada aturan main yang mengikat secara hukum. Ia melihat kelalaian yang dilakukan Kabag hukum dalam kontek pembentukan atau rekrutmen DPKS itu, janganlah dianggap enteng adanya Perbup.

” Saya rasa kalau Kabag hukum ini mau peka terhadap permasalahan, sudah tahu rekrutmen DPKS itu tidak ada Perbupnya tapi masih dilanjut, ini sebuah kelalaian,” tukasnya.

Padahal, sambung dia, Perbup itu merupakan kata kuncinya. Namun seakan-akan menurut Kabag Hukum itu cukup dengan SK. Semestinya setiap dikeluarkan SK Bupati itu ada dasarnya. ” Terserah kalau memang kelembagaannya harus dibubarkan karena sudah cacat hukum dari awal, ya terserah publik nanti yang akan menghakimi semua itu,” kata Abu Hasan.

Sekali lagi, Abu Hasan menegaskan bahwa pihaknya tidak merekomendasikan pembubaran DPKS. Tapi ada beberapa masyarakat pemberi mandat datang kepadanya menyampaikan agar DPKS itu dibubarkan saja. Karena tidak memberikan kontribusi yang maksimal juga dengan pendidikan yang ada di kabupaten ini. ” Saya tidak berhak dalam kontek itu, karena memang sudah ada aturan main yang mengaturnya,” tandasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here