KETUM DPP BARDAM NUSA, KECAM TINDAKAN AGRESIF POLISI SAAT PENGAMANAN DEMO PETANI BAWANG BIMA YANG BERAKIBAT RICUH

0
115
Heru AB, Ketua Umum Barisan Pemuda Bima Nusantara (kiri)
Heru AB, Ketua Umum Barisan Pemuda Bima Nusantara (kiri)

SURABAYA, www.panjinasional.net – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi  Petani Bawang Merah di depan kantor pemerintah kabupaten Bima,  Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menuntut kestabilan harga bawang merah berakhir ricuh. Kamis (2/12/2021) Mendapat perhatian dari Ketua Umum Barisan Pemuda Bima Nusantara (Bardam Nusa), Heru AB

Menurut Heru, adanya tindakan-tindakan represif dianggap terlalu berlebihan terhadap rakyat dan anak bangsa. Mereka adalah para petani yang memperjuangkan dan menyampaikan aspirasinya agar pemerintah bisa mengendalikan harga bawang merah agar tidak jatuh dan terlalu murah dipasaran.

Penegakan dan tindakan secara arogan oleh aparat Penegak Hukum Kepolisian di Bima NTB bukanlah persoalan kecil. Apalagi ada 3 orang pendemo yang diamankan dan dibawa oleh polisi ke Mapolres Bima. Ini bisa di implikasikan sebagai bentuk dugaan pembungkaman dan perampasan paksa hak-hak demokrasi

Heru, sapaan akrabnya saat dihubungi melalui seluler menuturkan, Kapolri dalam hal ini selaku Penggagas Konsep Presisi harus benar-benar menyadari bahwa sejarah akan mencatat dalam era kepemimpinannya.

Pasalnya, di penghujung tahun pertama Listyo Sigit memimpin Polri, justru telah dinodai dengan terjadinya hal yang memalukan dan mencoreng wajah Demokrasi serta Penegakan Hukum Indonesia di mata publik Indonesia maupun Dunia. 

Adanya pembungkaman oleh Mapolda NTB terhadap masyarakat tani dan mahasiswa yang memperjuangkan aspirasinya tersebut menjadi catatan tersendiri.

Ketum Bardam Nusa itu berharap agar jangan sampai dengan adanya insiden Penembakan oleh Anggota Polri terhadap Petani dan Mahasiswa di Bima dianggap sebagai Kado Akhir Tahun bagi Konsep Presisi Polri.

“Kalau terjadinya serentetan tindakan inkonstitusi, tidak terdidik dan serampangan oleh anggota Kepolisian terhadap masyarakat tani dan Mahasiswa di Kabupaten Bima tersebut, harus memperoleh perhatian penuh dari Kapolri, Menkopolhukam dan juga Presiden RI,” kata Heru yang juga Mantan Presiden BEM Universitas Bhayangkara Surabaya tersebut.

“Sebab tindakan tersebut, telah berakibat jatuhnya banyak korban luka serius dikalangan Masyarakat tani dan Mahasiswa, terjadinya tindakan represif tersebut, secara nyata akan berimplikasi pada jatuhnya indeks persepsi Demokrasi Indonesia tahun 2021, mengingat aktor utama dari peristiwa yang diduga melanggar hukum ini justru adalah Aparat dan atau Institusi Penegak Hukum itu sendiri,” imbuh Heru yang jugaKetua Bidang Hukum & Advokasi DPP KNPI.

Insiden penembakan oleh aparat kepolisian ini juga dianggap sudah melampaui batas standart operasi prosedur  (SOP) pengamanan. Ada hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan sikap represif kepolisian melanggar UU dan HAM,  apalagi dengan melakukan penembakan.

Seharusnya polisi melakukan langkah yang lebih kondusif sebelum penembakan Yaitu dengan tindakan humanis, dengan adanya negosiator  dan Penembakan adalah langkah ke enam yang bisa dilakukan jika memang kondisi darurat tidak terkendali.

 “Kapolri harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kualitas profesionalisme aparat kepolisian baik yang bertugas di lapangan, Kapolres Kabupaten Bima, dan Kapolda NTB,” tuturnya.

Sementara AKBP Heru Sasongko, Kapolres Bima terkait pembubaran aksi demo warga mengatakan mereka dianggap mengganggu kepentingan umum.

“massa pendemo yang menuntut kenaikan harga bawang merah karena pupuk yang mahal dianggap melakukan tindakan anarkis dan menggangu kepentingan umum dengan menutup jalan, makanya kita harus bubarkan” jelas Kapolres Bima. (shol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here