Kuasa Hukum Penggugat: Calon Kades Bantelen Nomor Urut 1 Cacat Hukum

0
101

Panjinasional.net – Sumenep |  Kontroversi Calon kepala desa (Cakades) yang diduga tidak bisa baca tulis di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa timur, kembali mencuat

Pasalnya, Kuasa hukum penggugat, merasa kecewa terhadap Dinas terkait karena sampai saat ini belum  melakukan langkah – langkah kongkrit untuk melakukan investigasi ke tingkat desa.

Gugatan dengan nomor perkara:16/Pdt.G/2021/PN.Smp. tersebut, dimana masyarakat Bantelan, Kecamatan Batu putih, menggugat panitia Pilkades tahun 2021 atas dugaan tidak bisa baca tulis salah satu bakal calon pada waktu itu, namun tetap lolos sebagai Calon Kepala desa (Cakades) sampai saat ini diwilayahnya.

Rudi Hartono, S.H, M.H., selaku kuasa hukum dari penggugat mengatakan kecewa terhadap Pemerintah. Karena tidak melakukan langkah – langkah kongkrit untuk melakukan investigasi terhadap adanya temuan Calon nomor urut 1 yang memang bukan rahasia umum lagi tidak tahu baca tidak tahu tulis.

Bahkan pihaknya menuding ada dugaan untuk pembiaran yang sifatnya sistemik. Sehingga ini dipaksanakan berlanjut untuk ikut kompetensi di pemilihan Kepala desa tanggal 25 November 2021.

” Sekarang kalau didalam konstruksi hukumnya calon nomor urut 1 yang sepanjang untuk atas nama Holqi sudah menjadi sengketa di dalam gugatan dan notabene Calon adalah Kepala desa sengketa dipaksakan masuk dalam kompetensi Pemilihan kepala desa di Bantelan besok 25 November 2021. Ini secara yuridis cacat hukum,” kata Rudi Hartono, S.H., M.H., Rabu (24/11/2021) saat ditemui ditempat kerjanya.

Menurutnya, kalau mau mengambil jalan tengah yang lebih bijaksana dalam hal ini walaupun tidak mendiskualifikasi, setidaknya minimal menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Bantelan secara tersendiri.

” Menunggu sampai adanya putusan dan atau sampai adanya hasil investigasi yang cukup akurat bahwa betul – betul calon Kepala desa nomor urut 1 yang sepanjang untuk dan atas nama Holqi ini memang benar – benar tidak tahu baca dan tidak tahu tulis,” tandasnya.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumenep, melalui Kepala bidang(Kabid) Pemerintahan Desa(PMD), Supardi, saat ditemui ditempat kerjanya menyampaikan bahwa pihaknya tetap melakukan kordinasi dengan pihak panitia Pilkades desa Bantelan,

” Ya, kami tetap melakukan kordinasi dengan pihak panitia meski kami tidak melakukan investigasi ataupun monitoring kebawah terkait masalah tersebut, kan yang digugat adalah panitianya,” jelas Kabid PMD, DPMD kabupaten Sumenep,Supardi, pada Rabu(24 November 2021)

” Dan setiap selesai pemanggilan, oleh Pengadilan Negeri, kami tetap lakukan kordinasi dengan panitia desa Bantelan tersebut,” tambahnya.

Ditanya tentang persoalan langkah yang akan diambil oleh DPMD kabupaten Sumenep perihal gugatan tersebut, Kabid PMD, Supardi, mengatakan. “Kami tak mau berandai-andai, kami perjelas dulu hasil putusan dari Pengadilan Negeri tersebut. Andaipun sudah inkrah, Panitia kabupaten tetap akan lakukan Musyawarah dahulu sebelum mengambil langkah yang akan diambil,” tukasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here