Diskusi KWG-DPRD Gresik Soroti Konektifitas Infrastruktur Yang Rusak Dapat Mengganggu Perekonimian Warga

0
15
M Syuhud Ketua KWG Saat memerikan sambutan pada Acara Diskusi Di Hotel Aston Gresik
M Syuhud Ketua KWG Saat memerikan sambutan pada Acara Diskusi Di Hotel Aston Gresik

GRESIK, www.panjiasional.net –  Sejak mewabahnya wabah Pandemi Covid-19 dua tahun lalu, pembangunan infrastruktur di kabupaten Gresik bisa dibilang berhenti karena semua anggaran pembangunan terdampak refocusing untuk penanganan Covid.

Dengan pengendalian pandemi dan situasi yang membaik, pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi harus segera dilakukan agar pemerintah daerah bisa memberikan kesejahteraan bagi warganya.

Untuk mewujudkan hal tersebut Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik melaksanakan Dialog Terbatas  di salah satu ballroom hotel, Sabtu (20/11/2021).

Kegiatan yang juga digelar secara virtual itu menghadirkan narasumber Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani

Pimpinan DPRD Gresik sebagai narasumber utama juga hadir diantaranya Ketua M Abdul Qodir didampingi Wakil Ketua Nur Saidah, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan. Selain itu, para kepala OPD terkait dan Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Dalam kesempatan ini, Jazilul Fawaid mengatakan jika Gresik menjadi salah satu wilayah industri di Indonesia. Adanya, KEK Gresik harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur ini penting untuk mendukung investasi. Semoga adanya KEK serta Smelter berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Gresik,” katanya.

Salah satu kepala desa juga curhat kerusakan jalan poros desa membuat mobilitas warga serta perekonomian terganggu. “Kalau hujan pasti jeblok, bahkan akses warga kami terganggu,” ujar Kades Gredek, Bahrul Ghofar.

Kemudian, Jazilul menimpali jika infrastruktur jalan merupakan hal penting untuk kemajuan daerah. Maka dari itu, harus terus ada perbaikan. Dirinya bahkan siap membantu mengawal terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Saya pernah ke Gredek, besok jangan sampai rusak lagi. Tadi juga sudah diputar kondisinya sangat parah. Kami harap dewan dan pemda kolaborasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir mengungkapkan, perlu disadari saat ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah mulai utara, selatan dan kepulauan.

“Terkait persoalan infrastruktur berkeadilan harus dirasakan semua masyarakat. Kami di DPRD siap mengawal itu,” terangnya.

Masih kata Qodir, jalan kabupaten eksisting sesuai SK tahun 2016 adalah 122 ruas dengan panjang 512,16 kilometer. Sementara, eksisting jalan poros desa 565 kilometer. Jika ada konektivitas jalan, maka akses perekonomian di desa juga bagus.

“Nah, untuk titik-titik yang perlu diperbaiki harus didorong untuk mendapatkan perbaikan sehingga tak ada lagi jalan rusak,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan sebagaimana fungsi dalam pengawasan pihaknya berkomitmen melalui penganggaran untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Implementasi fungsi penganggaran, kata dia selalu memberikan porsi sebagaimana aturan perundangan 25% minimal belanja modal harus tersedia dalam APBD.

“Sedangkan fungsi pengawasan kami implementasikan dengan rapat kerja AKD dengan mitra kerja di samping kami juga melaksanakan sidak untuk melihat progres secara berkala,” katanya.

Dikatakan Nurhamim, percepatan pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan data base dan perencanaan pembangunan yang focus dengan inovasi proses tahapan proses pelaksanaannya.

Pemerintah daerah, harus mengidentifikasi dengan jeli kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Baik mekanisme penunjukan langsung (PL) atau sisten lelang dengan terencana serta timline yang jelas.

“Sehingga tidak ada lagi proyek yang molor atau kekurangan dana waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi harus diawali dengan pembangunan instrumen yang tepat,” imbuhnya.

Selain pengawasan, Nurhamim juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mempunyai analisis regulasi pelaksanaan teknis pembangunan. Hal ini penting agar kegaiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan awal.

“Kita sudah minta ke pemkab untuk bikin analisis regulasinya dan untuk dilaksanakan kajian tehnisnya, jadi semua berpulang kepada pemkab sebagai eksekutor,” tutupnya. (Adv/shol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here