Menyikapi Aturan Pilkades 2021 Yang Akan Digelar Serentak Di Kab. Madiun

0
189
Penulis Artikel Mohammad Hariyanto SH

Panjinasional.net Madiun || Pemilihan Kepala Desa (Pilkades ) Serentak 2021akan segera dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Sebelum Pilkades digelar, dilaksanakan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) penerimaan Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan berpedoman pada Aturan Hukum Perbup No.38 Tahun 2021, Permendagri no.112 Tahun 2014, Permendagri no .65 Tahun 2017 dan Permendagri no 72 tahun 2021 Terkait Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Aturan Juklak-Juknisnya.

Dalam isi Uraian Aturan Hukum diatas sudah cukup jelas dan tegas terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan Panitia Seleksi dalam pelaksanaan Pilkades 2021. Baik menyangkut Tupoksi Panitia Pilkades dari Tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan Kades Terpilih, semuanya sudah diatur secara detail, tegas dan jelas.

Panitia Pilkades yang sudah terbentuk dalam melaksanakan Tupoksinya berpedoman pada Aturan Permendagri dan Perbup tersebut. Karena aturan hukum tersebut berlaku secara nasional. 

Bilamana Panitia Pilkades dalam menerjemahkan suatu aturan hukum belum bisa memahami secara benar dan jelas, maka Panitia Pilkades sebaiknya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan institusi lembaga hukum yang membidangi hukum terkait Aturan Pilkades.

Sedangkan Institusi Lembaga Hukum yang dapat diajak berkonsultasi dan berkoordinasi antara lain pihak Kejaksaan dan pihak Pengadilan Negeri. Dimana kedua institusi lembaga negara tersebut mempunyai kompetensi dalam memberikan Penjelasan, Pertimbangan dan Pemahaman Hukum yang benar dan  Kredibel.

Menurut Aturan Perbup dan Permendagri yang ada tentang Pilkades, Panitia Pilkades Tingkat Desa terdiri dari Unsur BPD, Kades, Perangkat Desa, LKMD, Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat, sedangkan Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan terdiri dari Unsur Camat, Sekcam, Kasi PMD, Kapolsek, Koramil dan Satgas Covid.

Demikian juga Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten terdiri dari Unsur Bupati/Wabup, DPRD, Kapolres, Kejari, Danramil dan Satgas Covid.

Pemahaman tentang suatu aturan hukum wajib dimiliki oleh Panitia Pilkades secara jelas dan benar, sebab kalau salah menterjemahkan dan mengartikannya akan berakibat hukum juga, dan akhirnya dapat terjadi, adanya pihak yang merasa dirugikan.

Untuk itu dalam pemilihan Panitia Seleksi menurut aturan hukum sudah begitu jelas dan tegas.Dan untuk menjaga integritas dan sikap independen panitia maka ada poin terpenting Aturan Hukum baik Perbup maupun Permendagri yang berbunyi:

“Tidak mempunyai hubungan dengan Kerabat dan Keluarga dengan Bakal Calon atau Pendaftaran “.

Bilamana ada Keputusan Panitia Pilkades yang dianggap bisa merugikan pihak lain karena dianggap menyalahi Aturan Hukum yang ada (red.Balon Kades) 

maka Keputusan Panitia kemungkinan besar bisa digugat melalui jalur hukum PTUN. Hal ini berdasarkan pengalaman kasus-kasus yang ada selama ini. 

Menyikapi Aturan Perbup dan Permendagri Terkait Pilkades, ada poin terpenting aturan persyaratan yang berbunyi:” Tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara PALING SINGKAT 5 TAHUN ATAU LEBIH, Kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani Pidana Penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,”.

Poin – Poin Aturan Hukum diatas dapat diartikan sbb: PERTAMA, bahwa bagi Balon Kades yang pernah dipidana, diancam hukuman penjara paling singkat (minimal ) 5 Tahun atau lebih, sudah tidak dapat mencalonkan diri dalam Pilkades. Tetapi setelah menjalani hukuman penjara 5 Tahun dan ditambah jeda waktu 5 Tahun lagi, baru bisa mencalonkan diri dalam Pilkades. Jadi masih membutuhkan waktu 10 tahun lagi dapat tampil di Pentas Pilkades.

KEDUA,Bagi Balon Kades yang pernah melakukan Pelanggaran Tindak Pidana beberapa kali (Pernah dihukum lebih dari 2-3 kali) ,misal pernah 3 kali terjerat kasus pasal 363 (ayat 4),378,406, maka sudah Tidak punya Hak dipilih lagi.

KETIGA, bilamana Balon Kades pernah melakukan Tindak Pidana dan diancam dengan Ancaman Minimal/Paling Singkat dibawah 5 Tahun dan sudah dijalaninya, maka Balon Kades tersebut tidak terikat lagi dengan Aturan Hukum Perbup dan Permendagri yang mengatur Tentang Pilkades.

Jadi calon Kades masih berhak mengajukan diri untuk ikut dipilih kembali dalam Pentas Pilkades oleh masyarakat desa. Selagi Hak Pilih tidak dicabut oleh Pengadilan, maka siapapun dapat mengajukan dan mencalonkan diri untuk terjun di jabatan politik, karena sesuai aturan hukum dan undang-undang yang ada, telah menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan dipilih.

Hal ini bisa terjadi karena belajar dari beberapa kasus Kepala Desa yang pernah terjerat UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Program PRONA/PTSL di wilayah Kecamatan Wonoasri  Kabupaten Madiun dan mereka juga dapat mengikuti pelaksanaan Pilkades. Karena aturan hukum Permendagri no 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sudah direvisi menjadi Permendagri no 65 Tahun 2017 untuk dijadikan acuan hukum dalam pelaksanaan Pilkades 2021.(Warti).

@Artikel ini ditulis oleh Muhammad Harianto, SH ( Praktisi Hukum Alumni Undar Jombang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here