Terkait SO Dinas Pendidikan Perlu di Evaluasi?, Ini Tanggapan Plt Kadisdik

0
144
Ilustrasi Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Sumenep, Panjinasional.net – Terkait keberadaan model Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai dinilai dan perlu dilakukan evaluasi ulang? 

Sebab, model Struktur Organisasi (SO) di Dinas Pendidikan Sumenep yang ada saat ini dinilai kurang ideal?. Sehingga perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara menanggapi hal itu Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Plt Kadisdik) Kabupaten Sumenep, mengatakan bahwa, pada dasarnya SO yang disahkan dalam bentuk apapun, pihaknya siap melaksanakan.

” Itu kami siap melaksanakan dan tentunya itu adalah pertimbangan dari model SO,” kata Moh. Iksan, Juma’t (22/10/2021) melalui voice not.

Disampaikan Moh. Iksan, jadi bidangnya ada empat. Karena untuk Sumenep kan tipe A. Makanya bidangnya ada empat. Jadi ada bidang yang sudah ditetapkan itu.

” Jadi model apapun mohon maaf kami tidak dalam kapasitas untuk penetapannya. Karena apa? SO sudah menjadi bagian dari pada  tanggungjawab bagian organisasi,” sambungnya.

” Jadi sekali lagi kami tidak dalam posisi memperdebatkan masalah SO. Karena bentuk apapun saya sebagai pelaksana, bukan membuat atau karakter dari pada SO tersebut,” tandasnya.

Saat awaj media ini mencoba menelisik versi model struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, yang ada di dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman organisasi perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bab IV tersebut, model struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang yaitu; 

Bidang Pendidian PAUD dan Pend Nonformal;  Bidang Pendidikan Dasar;  Bidang Kebudayaan;  Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Sementara itu, menelisik dari versi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang ada didalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yaitu;

Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

Bidang Pembinaan Ketenagaan.

BACA JUGA:: https://panjinasional.net/2021/10/22/ada-indikasi-dugaan-sabotase-jelang-mutasi-terkait-surat-pengumuman/

Dilansir dari berita sebelumya, keberadaan model Struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, mulai dinilai perlu dilakukan evaluasi ulang? Sebab, model Struktur Organisasi (SO) di Dinas Pendidikan Sumenep yang ada saat ini mulai dinilai kurang ideal.

BACA JUGA:: https://panjinasional.net/2021/10/20/praktisi-hukum-plt-kadis-pendidikan-sumenep-kok-ceroboh/

Sehingga dianggap perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

” Kalau diamati dari tidak adanya Bidang Kebudayaan pada model struktur organisasi di Dinas Pendidikan Sumenep yang ada saat ini, maka hemat kami model struktur organisasi di dinas pendidikan tersebut perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tersebut,” kata Syaiful Bahri, S.H., Pemerhati Kebijakan Pemerintahan Daerah., Selasa (19/10/2021) dikutip dari berita sebelumnya.

Karena kata dia, tujuan ditetapkannya Permendikbud tersebut untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penataan organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan, baik penataan tugas, fungsi maupun nomenklaturnya, dan dengan adanya pedoman ini diharapkan terbentuk organisasi di dinas pendidikan dan kebudayaan yang proposional, efisien, dan efektif, serta berorentasi pada penguatan dan penyeimbangan beban kerja.

” Nah dengan tidak adanya Bidang Kebudayaan di model Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ini, kan boleh publik menilai kalau jangan-jangan pada saat pembentukannya tidak berpedoman pada Permendikbud tersebut. Karena model Struktur Organiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang sudah dijabarkan didalam Bab IV Permendikbud tersebut,” sambung dia.

” Oleh karena itu menurut hemat kami perlu kiranya dilakukan suatu bentuk evaluasi ulang terhadap model struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Sumenep tersebut. Agar terbentuk suatu model struktur organisasi yang proposional, efisien, dan efektif, serta berorentasi pada penguatan dan penyeimbangan beban kerja sesuai dengan apa yang diharapkan Permendikbud tersebut,” tutup Alumni Fakultas Hukum Muhammadiyah (UMM) Malang ini.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here