Simak Catatan Bukan Hoaks

0
39
Gatot Irawan Ketua DPW AWDI Jawa Timur dan Pemred Media Panjinasional

Catatan Mingguan The Conversation Indonesia. Berikut ini kilasan perkembangan sosial dan politik yang perlu diketahui pembaca.

Pertama: Penetapan jadwal pelaksanaan penetapan tahapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 kembali tertunda. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepakat mengenai tanggal pemungutan suara.

Padahal, awalnya KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pemilu 2024 pada 21 Februari 2024 dan pilkada serentak pada 27 November di tahun yang sama. Tapi pemerintah mengusulkan berbeda, yaitu jadwal pencoblosan pemilu 2024 pada 15 Mei 2024. 

Sehingga sembilan fraksi di DPR pun ikut terbelah antara dua usulan. Belakangan, KPU menyetujui usul pemerintah dengan catatan jadwal pemungutan suara pilkada serentak bergeser ke 19 Februari 2025.

KPU menggarisbawahi pentingnya kecukupan waktu pada setiap tahapan pemilihan, mulai dari proses pencalonan pilkada tak terganjal proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, serta tidak ada tumpang-tindih tahapan yang terlalu banyak antara pemilu dan Pilkada agar tidak mengganggu pelaksanaan dan tidak menimbulkan beban terlalu berat bagi penyelenggara di daerah.

Kedua: Dalam perkembangan lain, wartawan Filipina, Maria Ressa, dan wartawan Rusia, Dmitry Muratov, meraih Nobel Perdamaian atas perjuangan mereka dalam membela kebebasan ekspresi di negara masing-masing.

Maria Ressa, mendirikan situs berita Rappler di Filipina dan juga sempat beroperasi di Indonesia dianggap menggunakan kebebasan berekspresi untuk “mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, dan berkembangnya otoritarianisme.

Laman TCID sempat menerbitkan tulisan tentang bagaimana Maria menghadapi serangan pelecehan online yang dirancang untuk mendiskreditkan dan membungkamnya. Sehingga AJI mengapresiasinya dalam acara webinar: https://panjinasional.net/2021/10/09/maria-ressa-aji-dan-koalisi-tiga-negara-hentikan-serangan-terhadap-pers-dan-demokrasi/

Ketiga: Dalam momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober kemarin, TCID juga menerbitkan artikel tentang bagaimana cara pikir atau ideologi negara tentang individu (misalnya gambaran ideal warga negara yang baik) berdampak bagi kesehatan mental warga negara.

Catatan Ke Empat: Hadirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) bahwa Dewan Pers sebagai Fasilitator.

Dalam Keterangan tertulisnya Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menteri Hukum dan Ham RI Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.

Adanya acara bincang-bincang di podcast SuarAkademia dengan penulis artikel Teguh Wijaya Mulya tentang bagaimana negara, lewat sistem pendidikan, berusaha menanamkan berbagai nilai dan ideologi yang dianggap ideal pada generasi muda, namun nilai-nilai tersebut kerap berseberangan dengan kesejahteraan dan kebutuhan kesehatan mental pada anak muda.

Catatan informasi selanjutnya termasuk pula tentang dukungan publik Indonesia terhadap hukuman mati.

Perbedaan pengetahuan dan perilaku orang Indonesia terkait COVID-19. 

Dan upaya Nahdlatul Ulama memprakarsai reformasi Islam dan menyebar pengaruh di Dunia Muslim.@tcid/red.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here