BPRS Bhakti Sumekar Klaim Punya Aset 1 Triliun. LBH FORpKOT: Dapat Darimana dan Berupa Apa Asetnya?

0
87

Sumenep, Panjinasional.net – Pada akhir tahun 2020 yang lalu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengklaim telah memiliki aset mencapai 1 triliun rupiah.

Namun hal tersebut diduga hanya sebatas bualan saja?. Pasalnya, pada saat eks Dirut BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memberikan pernyataan soal aset tersebut yang bersangkutan tidak menjelaskan secara rinci berupa apa saja aset BPRS Bhakti Sumekar yang mencapai 1 Triliun rupiah tersebut.

Konsekuensinya, Lembaga Bantuan Hukum Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-Orang Tertindas (LBH-FORpKOT) Sumenep, yang dikomandani oleh Herman Wahyudi, S.H., mulai mempertanyakan aset BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang mencapai 1 triliun rupiah tersebut.

Menurut Herman Wahyudi, S.H., mengatakan bahwa, BPRS Bhakti Sumekar itu berdiri sejak tahun 2002, hingga tahun 2020 kemarin baru berumur 18 tahun. Sementara total modal yang disetor dari tahun 2002 hingga 2017 sebesar 95,695 miliard dengan setoran ke daerah 79 Miliard sebagai deviden. Dan pada tahun 2020 kemarin, BPRS kembali mendapatkan suntikan dana dari pemegang saham (Pemkab Sumenep) sebesar 50 miliard rupiah atau setara 10 ribu lembar saham.

“Jika punya aset 1 Triliun rupiah tersebut dibagi 18 bulan, maka BPRS harus mempunyai keuntungan 55,5 miliar pertahun. Dan itupun jika tidak dipotong dengan deviden, dan lain-lainnya. Nah, pertanyaanya, darimana dan apa saja aset tetap dan aset lancar hingga mencapai 1 triliun tersebut?,” ujar Herman Wahyudi, SH., kepada media ini dengan penuh tanda tanya. Minggu (19/09/2021).

Lebih lanjut pria yang menekuni profesi advokat itu memaparkan, selain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebagai pemilik saham utama di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, ada juga unsur modal dari pihak swasta.

” Pertanyaanya lagi, apakah sudah tidak ada lagi kepemilikan saham modal swasta dengan pembelian saham kembali oleh Pemkab ke swasta?, atau terjadi penambahan modal dari pihak swasta atau telah terjadi dilusi akibat pernyataan modal dari Pemkab Sumenep?,” tambahnya.

Herman juga mengaku telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dirut Utama BPRS Bhakti Sumekar pada tanggal 5 April 2021 lalu. “Namun surat klarifikasi kami sampai detik ini tidak dibalas oleh pihak BPRS Sumenep,” tukasnya.

Di sisi lain pada saat Direktur Operasional BPRS Sumenep, Hairil Fajar, dikonfirmasi langsung oleh beberapa wartawan diruang kerjanya, membenarkan jika aset BPRS Sumenep memang telah mencapai 1 triliun rupiah.

“Jadi aset 1 triliun rupiah yang dimiliki oleh BPRS Sumenep itu bersumber dari pihak pertama yaitu modal, dari pihak ke dua, yaitu pinjaman antar bank dan pihak ke tiga, yaitu tabungan masyarakat” kata Hairil Fajar, kepada awak media ini. Senin (20/09/2021),

Menurutnya, jika aset 1 trilliun dicapai dengan cara penghitungan 1 triliun dibagi 18 tahun, hal tersebut merupakan cara penghitungan yang salah. ” Bukan seperti itu, penghitungan ekonomi bukan dihitung seperti matematika biasa,” ujarnya.

” Soal surat klarifikasi dari LBH FORpKOT, eks Direktur Utama BPRS telah membalas surat tersebut, kalau gak salah bulan maret sudah selesai itu,” tukasnya.@dar/bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here