Anggota Komisi I DPRD Sumenep: Segera Bentuk Tim Evaluasi Produk Perbup yang Sesuai Perundang-Undangan

0
47
Nurus Salam Politisi Partai Gerindra anggota DPRD Sumenep

Sumenep, Panjinasional.net – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai menanggapi terbitnya atau keluarnya produk hukum Peraturan Bupati Sumenep (Perbup) Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa (Pilkades) Serentak Akibat Penundaan Pelaksanaan Hari  “H” Pemungutan Suara.

Menurut, anggota Komisi I DPRD Sumenep, Nurus Salam, Perbup seharusnya yang berkaitan dengan penentuan Hari H., saya pikir meskipun tidak harus mengeluarkan KATUN ataupun Keputusan Tata usaha Negara, itu cukup dengan Surat Edaran (SE) Bupati. ” Itu saya pikir sudah cukup,” kata Nurus Salam, Minggu (12/9/2021)

Bahkan Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Oyok ini mulai berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera membentuk Tim Evaluasi Produk Perbup yang sesuai Perundang-Undangan.

” Oleh karenanya, kita kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengharap supaya segera dibentuknya Tim Evaluasi produk perundang-undangan,” sambung Oyok.

” Sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bwrupa Perbup harusnya dilakukan kajian lebih awal,  untuk dianalisa dulu, baru kemudian diterbitkan menjadi produk hukum,” tambahnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here