Ketua DPC PERADI Madura Raya Minta Kabag Hukum dan Kadis PMD Mundur Dari Jabatannya

0
229
Syafrawi, SH Ketua Peradi Madura Raya

Sumenep, Panjinasional.net – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Madura Raya meminta Kabag Hukum Setda dan Kepala dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mundur dari Jabatannya.

Syafrawi, S.H Ketua DPC PERADI Madura Raya menilai langkah Kabag Hukum dan Kadis PMD dalam proses menerbitkan atau mengeluarkan Perbup Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa (Pilkades) Serentak Akibat Penundaan Pelaksanaan Hari  “H” Pemungutan Suara yang terindikasi tidak melibatkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kabupaten Sumenep dan Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, merupakan langkah yang blunder dan diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil.

” Kami menilai lahirnya Perbup Nomor 45 Tahun 2021 ini ada indikasi dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil,” terang Syafrawi, Selasa (7/9/2021)

Pasalnya menurut Syafrawi, ada dugaan asas yang tertuang didalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil yang diabaikan Kabag Hukum dan Kadis PMD dalam proses lahirnya Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tersebut.

” Bungkamnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kabupaten Sumenep terkait dengan lahirnya Perbup Nomor 45 Tahun 2021 ini patut diduga ada indikasi jika Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik tidak dilibatkan dalam proses keluarnya Perbup tersebut, sehingga patut diduga ada asas-asas yang tertuang didalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) ini diabaikan,” ujarnya.

Jadi, Sambung dia, tidak heran jika lahirnya Perbup Nomor 45 Tahun 2021 ini yang belakangan di klaim sebagai Perbup khusus, dan sampai detik ini masih menjadi perbincangan dan juga kritikan ditengah-tengah kalangan pengamat hukum dan Permerhati Kebijakan Pemerintahan Daerah.

” Oleh karena itu kami meminta Kabag Hukum dan Kadis PMD lebih baik mundur jika sudah tidak mampu demi kebaikan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan demi proses pembuatan regulasi Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar, serta demi menjaga marwah Bupati kedepan,” tandasnya.@qib..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here