Saling Lempar, Keluarnya Perbup No 45 Th 2021, Pengamat Hukum: Sistem Koordinasi Sebatas Formalitas?

0
130
Syafrawi,.SH pengamat hukum dan Ketua DPC Peradi Madura Raya

Sumenep, Panjinasional.net – Tidak mau berkomentar, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, terkait terbitnya atau keluarnya produk hukum Peraturan Bupati Sumenep (Perbup) Nomor 45 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala desa (Pilkades) serentak hingga berakibat penundaan pelaksanaan hari “H” memantik reaksi keras dari Pengamat Hukum yang juga merupakan Ketua DPC PERADI Madura Raya.

Menurut Syafrawi, S.H, dengan bungkamnya atau tidak mau berkomentar pejabat staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik terkait keluarnya Perbup nomor 45 tahun 2021, di ibaratkan orang yang tidak merasa mempunyai tanggung jawab. Padahal dengan lahirnya Perbup tersebut staf ahli semestinya juga ikut merasa bertanggung jawab.

” Jika Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik malah menyuruh bertanya kepada Asisten I, DPMD dan Kabag Hukum, ini menunjukkan bahwa Staf Ahli Bupati tidak memahami Tupoksinya,” kata Syafrawi, S.H., kepada wartawan Panjinasional.net Juma’t (3/8/2021).

Baca juga: https://panjinasional.net/2021/08/26/staf-ahli-bupati-tidak-mau-komentar-terkait-keluarnya-perbup-45-tahun-2021/

Bahkan pihaknya mulai menganalogikan, kalau misalnya muncul Perbup khusus ini yang kemudian terkesan saling lempar. Ini menunjukkan jika sistem koordinasi di satuan kerja (Satker) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak berjalan, dan hanya sebatas formalitas?.

” Dan ini sangat tidak elok ketika Perbup bisa dikatakan produk hukum dari Kepala Pemerintahan Kabupaten dalam artian Bupati, kemudian menjadi perbincangan masyarakat, tetapi stafnya dibawah justru terkesan saling lempar misalnya, ini kan mempertontonkan jika lahirnya Perbup tersebut tanpa melalui proses tela’ah Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,” ujar Syafrawi.

Sebenarnya, Sambung dia, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ini juga harus ikut merasa bertanggung jawab. Setidaknya atas nama Bupati, terkait dengan lahirnya Perbup 45 tahun 2021 tersebut, paling tidak staf ahli ini mengambil langkah untuk mengakomodir.

” Jangan justru malah menyuruh (melempar,red) ke asisten I, DPMD dan kepada Kabag Hukum,” tukasnya.

Baca juga: https://panjinasional.net/2021/08/13/pengamat-hukum-perbup-45-tahun-2021-bupati-sumenep-dikelabui/

Masih Syafrawi, ” Karena Tupoksi dari Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sudah diatur secara detail didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2)  Peraturan Bupati Sumenep (Perbup) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep,” tandasnya.@qib)

Baca juga: https://panjinasional.net/2021/08/19/lbh-forpkot-tunggu-perbup-super-khusus-bupati/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here