Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Sumenep Belum Selaras Dengan PP No 18-2016 Tentang Perangkat Daerah?

0
59
Herman Wahyudi SH Ketua LBH FORPKOT

Sumenep, Panjinasional.net – Pada Tahun 2016 silam, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan tersebut sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara pada Pasal 125 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut menyebutkan, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun nampaknya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut belum berjalan secara efektif di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep?.

Pasalnya, Lembaga Bantuan Hukum Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-Orang Tertindas (LBH FORpKOT) mulai mengendus, jika jabatan Kepala UPT Puskesmas di Kabupaten Sumenep belum selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut. 

“Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum selaras dengan Pasal 95 ayat (9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” kata Herman Wahyudi, S.H., Kamis (26/8/2021).

Sebab menurut Herman didalam ketentuan Pasal 95 ayat (9) mengatakan bahwa Kepala unit pelaksana teknis (UPT) yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. Sedangkan pada pasal 126 menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

” Nah dengan diberlakukannya PP tersebut sudah seharusnya Kepala UPT Puskesmas tersebut dijabat oleh pejabat fungsional dari tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, bukan lagi dijabat oleh pejabat struktural,” tandasnya.

Sementara itu saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Moh. Nur Insan, M. Kes., belum bisa memberikan penjelasan secara detiel terkait hal tersebut.

Menurut Nur Insan, belakangan ini memang sempat dan sudah lama menjadi perbincangan di BKD (BKPSDM,red) dan Dinkes.

” Beberapa waktu yang lalu sudah menjadi bagian dari diskusi kita dengan BKD (BKPSDM,red), tapi untuk sekarang masih dalam proses,” kata Nur Insan., Kamis (26/8/2021)

” Tapi yang jelas saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detiel. Karena saya belum bertanya ke BKD,”tandasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here