LBH FORpKOT: Tunggu Perbup Super Khusus Bupati

0
47
Herman Wahyudi. S. H Ketua LBH FORpKOT

Sumenep, Panjinasional.net – Setelah sebelumnya sempat ramai keritikan terkait terbitnya atau keluarnya Peraturan Bupati Sumenep (Perbup) Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa (Pilkades) serentak akibat penundaan pelaksanaan hari  “H” pemungutan suara, yang oleh Kepala Dinas DPMD disebut dengan Perbup khusus,  walaupun didalam kontennya tidak tercantum klausula “Khusus”,.

Kemudian beberapa hari terakhir ternyata PPKM diperpanjang lagi dan juga terbit Surat Edaran Mendagri No 141/4251/SJ Hal Penundaan Pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa Pandemi Covid- 19 seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep yang kemudian memantik respon dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-orang Tertindas (LBH FORpKOT)

Menurut Herman Wahyudi. S. H., jika kemarin Bupati mengeluarkan Perbup No 45 Tahun 2021 Tentang penundaan Pilkades misalnya berdasarkan SE  Kemendagri seharusnya setelah terbit SE baru tentang penundaan Pilkades serentak maka Bupati mesti menerbitkan Perbup lagi.

” Iya kalau misalnya kemarin alasan terbitnya atau keluarnya Perbup yang dibilang khusus itu berdasarkan SE Kemendagri soal PPKM, nah sekarang malah ada SE yang khusus menjelaskan soal penundaan Pilkades serentak, jika Bupati merasa benar dengan Perbup yang khusus itu ya buat Perbup yang baru lagi, anggap ini sebagai Perbup Super Khusus” jelas Herman Wahyudi, S.H., sambil senyum-senyum, Kamis (19/8/2021).

Lebih lanjut menurut Herman biasa disapa, Bupati yang S.H., M.H itu semestinya jangan langsung asal tanda tangan saja, sebagai orang hukum dan pasti faham legal drafting harus dilakukan cek and recect terlebih dahulu, atau paling tidak saran Herman fungsikan staf Ahli dan Tenaga Ahli Bupati yang mebidangi Hukum.

” Hal ini agar Staf Ahli dan TA Bupati berfungsi dan tak mubaddzir, dan yang terpenting Bupati memiliki banyak masukan dan pertimbangan dalam setiap mengeluarkan produk perundangan,” saran Pengacara Muda PERADI itu.

Prediksi Herman, DPMD dan Kabag  Hukum tidak secara khusus melakukan prosedur penerbitan produk perundangan sebagaimana mestinya. ” Proses penerbitan Peraturan perundangan itu jika mau baik dan benar mestinya dimulai dari konsep terlebih dahulu kemudian ada kajian akademik dan penilaian oleh Ahli baik dari Perguruan tinggi atau lembaga kredible lainnya, baru kemudian uji publik melalui diskusi untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, bukan hanya dilakukan berdua Kadis DPMD dengan Kabag Hukum saja, ini kalau mau lebih baik agar Bupati tak jadi korban kesesatan produk regulasi,” uarainya.

Herman mepertanyakan apakah proses penerbitan berbagai Perbup yang deterbitkan oleh Pemkab telah melalui proses yang diatas itu atau jangan-jangan proses tersebut hanya ada dalam anggaran penerbitan Perbup tapi realitasnya tak dijalankan?. ” Semua itu kan ada anggarannya, jangan-jangan proses itu hanya termaktub dalam anggaran pembuatan Perbup tapi realitasnya tak dilakukan ini kan bahaya,” ujarnya penuh tanya?

Herman berjanji akan melakukan kajian dan investigasi komprehensip pada Program kerja dan penggunaan anggaran Pilkades di DPMD dan anggaran di Bagian Hukum Setda  Sumenep. ” Saya mencium ada dugaan ketidak beresan di dua lembaga tersebut, kalau ini dibiarkan Bupati bisa jadi korban” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 tentang Pedoman Pemilihan Kepala desa serentak Tahun 2021 akibat Penundaan Hari “H” Pemungutan Suara., jadi perbincangan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah.

Karena yang sebenarnya kontennya adalah mengatur tentang Pilkades yang sudah diatur dengan dua Perbup sebelumnya yaitu Perbup 2019 dan Perbup Perubahan 2021 yang kemudian muncul Perbup baru dengan Istilah Perbup Khusus.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here