Publik Soroti Raibnya Kode Seri Karcis Restribusi Pasar, Terjawab Ratusan Bendel Karcis Di Timbun Tak Di Edarkan

0
42
Bukti karcis pasar
Cuplikan video ditemukan dua karung karcis yang disembunyikan

Mojokerto, Panjinasional.net – Terjadinya dugaan Pungutan Liar (PUNGLI) Berkedok Penarikan Restribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar sudah menjadi perbincangan publik hingga pejabat terkait, pasalnya telah ditemukan 2 karung berisi ratusan bendel Karcis Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar ditimbun tak diedarkan. Jumat, 06/08/2021 jam 18.00 Wib oleh tim awak media RepublikNews, menepis segala keraguan sekaligus menjawab semua pertanyaan dari para pedagang yang ada di pasar-pasar se wilayah Kabupaten Mojokerto.

Saat penemuan 2 karung berisi ratusan bendel Karcis Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar ditimbun yang tak diedarkan, Pimpinan Redaksi langsung kontak seluler kepada kepala Disperindag, oleh kepala dinas di rekomendasikan kepada kepala UPT Pasar.

Kepala UPT saat di hubungi selulernya untuk di konfirmasi sebelum awak media ini di temukan dengan kepala pasar setempat perihal 2 karung yang berisi ratusan bendel karcis ristrribusi pasar mengatakan, bahwa tumpukkan 2 karung karcis itu adalah sisa.

“ Saya tidak tahu persis tapi itu bendelan kemungkinan sisa karcis yang ada, tapi coba saya tanyakan kepada petugas pasar untuk kejelasannya,”kata upt.

Namun Kepala pasar saat dikonfirmasi di lokasi tempat penemuan ratusan bendel karcis itu mengatakan tidak tahu jika dalam 2 karung tersebut adalah karcis restribusi pasar. Dia hanya tahu kalau ada 2 karung itu sudah lama ada di atas atap lapak  tapi dia tidak tahu isinya. “iya itu sudah lama ada diatas situ tapi saya gak tahu apa isinya,” sanggah kepala pasar.

Ditanya berapa bulan sekali dalam setahun Pihak Pasar mendapat kiriman Karcis dari Disperindag sebagai tanda pembayaran penarikan restribusi pasar. Kepala Pasar mengatakan 3 bulan sekali,.

“Tiga bulan sekali dapat kiriman karcis dari Disperindag, tapi saya gak tahu persis juga karena yang mengambil dan menerima petugas saya,”katanya

Hampir 3 bulan awak media ini melakukan investigasi dan konfirmasi kepada sejumlah pasar-pasar Pemkab Mojokerto. Juga kepada para pedagang yang ada di pasar-pasar, baik pemilik Stand/Kios/Lapak/Warung.  Beredar Karcis Ristribusi 3 Warna: MERAH, KUNING, HIJAU, Berdasarkan hal tersebut, dapat menyimpulkan telah terjadi adanya dugaan-dugaan pelanggran pada setiap Pasar.

Jadi merupakan Sebuah kebohongan jika kepala pasar mengatakan tidak tahu, pasalnya tumpukkan 2 karung berisi ratusan bendel karcis tersebut tepat berada ddepan stand milik keluarganya yang tak jauh dari kantor pasar.

Dan hal yang mustahil jika tidak tahu, karena dari luar saja bisa dilihat kalau di karung itu adalah karcis restribusi pasar dengan warna yang jelas, belum lagi ada beberapa bendel yang berserakan di sekitar karung tersebut.

Selanjutnya, disaksikan kepala pasar, Pimpinan Redaksi media ini setelah menghubungi Kepala Dinas Disperindag meminta ijin untuk menurunkan 2 karung karcis tersebut dan membongkarnya malam itu juga. dihadapan Kepala pasar 2 karung tersebut dibongkar dan di hitung. Ditemukan 3 warna karcis di dalamnya, Merah, Kuning, Hijau.

Kalau mengacu PERDA Kabupaten Mojokerto No.7 th 2014 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 th 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar Ditentukan dari KLASIFIKASI & FASILITAS, dimana nominal yang wajib di bayar oleh para pedagang ditentukan dan sesuai dengan jumlah Karcis yang diterima.

Namun ada bebarapa kejanggalan pada porporasi dari karcis tersebut, dan Untuk memastikan kebenaranya, sabtu siang,07/08/2021 lalu, awak media ini berkordinasi dengan Bapenda. Tepat  jam12 siang Kepala Bapenda mengundang Pimpinan Redaksi ini datang kekantornya, dengan di temui bersama sekertaris Dinas dan Petugas Porporasi dilakukan cek ricek bersama pada fisik karcis tersebut. Berdasarkan data pengajuan dari Disperindag di ketahui bahawa Karcis sudah sesuai data Porporasi yang di lakukan Bapenda, dan memamg pada bulan di mana karcis itu di porporasi mesin lagi trouble sehingga ada beberapa bagian yang tidak sempurna.

Ditanya soal mengapa Perda lama yang masih di berlakukan?, Kepala Bapenda mengatakan itu bukan kewenangannya untuk memberikan jawaban, karena rana tersebut adalah kewenangan Disperindag. Pihak Bapenda hanya melakukan Porporasi sesuai pengajuan pihak Disperindag.

Dari hasil temuan awak media ini, dan berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah di himpun dari beberapa narasumber di semaua pasar-pasar milik pemkab Mojokerto, disimpulkan beberapa dugaan-dugaan bahwa:

PUNGUTAN LIAR BERKEDOK PENARIKAN RESTRIBUSI JASA UMUM

Penarikan yang dilakukan tidak sesuai dengan Jumlah Karcis/lebih besar dari nominal dan jumlah karcis yang di terima oleh para pedagang

Nominal Penarikan Lebih besar siang hari daripada pagi hari, (1 pedagang jika Pagi ditarik Rp. 5000, siangnya jadi Rp.5.000 – Rp. 10.000)

Pada Karcis Warna Merah, masih memakai PERDA No.5 Th 2011, dengan nominal Rp. 500 ( lima ratus rupiah) dan penarikan tidak sesuai dengan jumlah karcis (2-4 lembar karcis di bebankan pada pedagang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) hingga Rp.2500 (dua ribu lima ratus)

Pada karcis warna Kuning/PERSAMPAHAN KEBERSIHAN, sudah PERDA No. 7 Th 2014, dengan nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah), pedagang hanya menerima karcis 2-5 lembar dengan nominal penarikan Rp.2000 (dua ribu rupiah) hingga Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Pada Karcis Warna Hijau (PERDA No. 7 Th 2014) , nominal 1 lembar Rp. 300 (tiga ratus rupiah). Dalam system penarikannya Jumlah lembar karcis pedagang menerima 2-5 lembar dengan beban Rp.1500 (seribu lima ratus) hingga Rp.2000 (dua ribu rupiah). 

DUGAAN PENYALAHGUNAAN PUNGUTAN KARCIS RESTRIBUSI JASA UMUM

Dalam proses penarikan yang dilakukan oleh pegawai pasar , dimana tidak sesuai dengan jumlah lembaran karcis serta nominal yang di bebankan kepada para pedagang baik pemilik stand/Kios/Lapak/Warung, rentan sudah banyak merugikan pedagang serta sudah menyalahgunakan karcis restribusi jasa Umum Pelayanan Pasar dan diduga sudah terjadi Pungutan Liar (Pungli) untuk menguntungkan diri sendiri/pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini adalah para pejabat dan pegawai pasar utntuk berbagi keuntungan.

DUGAAN PENGGADAAN KARCIS RESTRIBUSI JASA UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten mojokerto No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dari hasil investigasi dilapangan, ditemukan masih beredarnya karcis Restribusi yang menggunakan PERDA No.5 Th 2011, padahal sudah ada Perubahan PERDA No.7 Th 2014 dengan ketentuan dan aturan baru dalam perubahan dan pelaksanaan tarif Restribusi.

Dimana dalam perubahan tarif  Restibusi Jasa Umum Pelayanan Pasar KARCIS WARNA MERAH yang sebelumnya dalam PERDA No.5 Th 2011 sebasar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) di rubah dalam PERDA No.7 Th 2014, sebesar Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)

Jika dalam perubahan PERDA dimulai pada tahun 2014, tapi masih berlaku Karcis restribusi PERDA lama, dan di edarkan hingga tahun 2021,  dapat disimpulkan dan diduga telah terjadi adanya penggandaan/ cetak ulang Karcis Restribusi yang dilakukan oleh Disperidag kabupaten Mojokerto untuk meraup keuntungan dari selisih harga/tarif bayar yang dotentukan.

Kesimpulannya atas dugaan tersebut berdasarkan dari REKAPITULASI PORPORASI BENDA BERHARGA (KARCIS) PASAR DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO, dimana dalam proses pengajuan dan Porporasi ke BAPENDA (BADAN PENDAPATAN DAERAH) KABUPATEN MOJOKERTO pada pelaksanaannya di lakukan setiap Bulan. Jadi jika ada alas an untuk menghabiskan STOCK\SISA PERCETAKAN PERDA No.5 Th 2011, adalah Hal yang patut di pertanyakan.?

DUGAAN PEMBIARAN PENARIKAN RESTRIBUSI JASA UMUM

Adanya Pungutan \ penarikan Restribusi pasar yang dilakukan oleh pihak pegawai pasar, dilakukan 2 kali dalam sehari (Pagi dan Siang). Ironisnya pelaksanaan ini tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang punya kewenangan yaitu pegawai \ petugas pasar. Namun ada pihak ketiga\orang biasa (‘preman’) \bukan pegawai pasar. Namun orang tersebut diduga adalah suruhan pegawai\petugas pasar.

Orang suruhan ini nampaknya sengaja dipasang oleh pihak pegawai\petugas pasar untuk meringankan tugasnya dan yang paling miris dilapangan, baik dari petugas ataupun orang suruhan tersebut ada yang menggunakan karcis-karcis bekas untuk melakukan penarikan\pungutan kepada para pedagang.

Dari hasil temuan ini, patut di simpulkan adanya dugaan pembiaran yang sengaja dilakukan dari pihak pegawai pasar  dan khususnya dari pihak pejabat Disperindag yang kurang memperhatikan atau meninjau kinerja para petugas pasar. Sehingga patut di duga pula, orang suruhan tersebut mendapatkan bagian/ongkos dari hasil pungutan karcis restribusi pasar.

DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Dari ulasan di atas yang berdasarkan temuan di lapangan yang terkumpul (Pulbaket) pada meja redaksi kami, baik dari keterangan para pedagang yang ada di PASAR PASAR, juga bentuk fisk Lembaran Karcis Ristribusi Jasa Umum Playanan Pasar dan Persampahan Kebersihan.

Bila Memperhatikan Acuan serta Fakta-Fakta yang ada Tersebut, Bila Disingkronkan dengan Realisasi Pelaksanaan yang Dimaksud. Diduga Adanya “Perbuatan Penyalahgunaan Jabatan\Perbuatan Melawan Hukum, Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi dan Mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten mojokerto No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum”. Pada Realisasi Administrasi Dan Atau Pelaksanaannya Rentan Berpotensi Merugikan Keuangan Negara, Perekonomian Negara Serta Masyarakat Setempat,

Bahwa Peraturan daerah ataupun Peraturan Pemerintah, Tidak Boleh Disalah Gunakan Atau Dikuasai Sendiri Serta Digratifikasikan dan Harus Dapat Dipertanggung Jawabkan Serta Mengagendakan Kegiatan yang Lebih Efektif, Bersih Dan Penuh Dedikasi.

Dari hasil temuan secara keseluruhan diharapkan adanya tindakan-tindakan yang jelas dari pihak yang berkompeten/berwenang. dan beberapa Surat Konfirmasi dan laporan Pengaduan pendahuluan telah disiapkan oleh tim advokasi awak media ini untuk dilayangkan ke semua pihak, baik Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, BPK, juga instansi terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.@Sim/Gtt09)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here