Pengamat Hukum: Perbup 45 Tahun 2021, Bupati Sumenep Dikelabui?

0
311
Bambang Hodawi,SH Pengamat Hukum

Sumenep, Panjinasional.net – Keluarnya produk hukum Peraturan Bupati Sumenep (Perbup) Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa (Pilkades) Serentak Akibat Penundaan Pelaksanaan Hari  “H” Pemungutan Suara, masih terus mendapat kritikan dari Pengamat Hukum yang ada di Kabupaten Sumenep.

BACA: https://panjinasional.net/2021/08/02/pemerhati-kebijakan-pemerintah-daerah-apakah-di-bolehkan-perbup-diatur-perbup/

Bahkan Pengamat Hukum yang biasanya  sebelumnya masa bodoh terhadap keluarnya Peraturan Bupati Sumenep (Perbup) Nomor 45 Tahun 2021 tersebut, kini juga mulai ikut mengkritisi keluarnya Perbup No 45 Tahun 2021 tersebut.

BACA: https://panjinasional.net/2021/08/04/pasca-jadi-perbincangan-istilah-perbup-khusus-mulai-muncul/

Sebab menurut Pengamat Hukum Bambang Hodawi, S.H.,  mengatakan bahwa, sangat disayangkan sekali keluarnya Perbup No 45 Tahun 2021 ini. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah ada Tenaga Ahli Bidang Hukum yang notabene ini diangkat oleh Bupati.

” Namun kenyataannya sangat miris dan sangat disayangkan sekali keluarnya Perbup No 45 Tahun 2021 ini. Entah apa yang mendasari Kabag Hukum Pemkab Sumenep dan DPMD. Sehingga muncul Perbup baru tersebut,” kata Pengamat Hukum Bambang Hodawi, S.H., saat kongkow di Warkop Mabes Perpusda., Juma’t (13/8/2021).

BACA JUGA: https://panjinasional.net/2021/08/11/luar-biasa-perbup-no-45-2021-keluar-tanpa-konsultasi-ke-ta-bupati-bidang-hukum/

Dikatakan Bambang sapaan akrab dari Pengamat Hukum ini, sudah banyak pengamat-pengamat hukum yang lain juga mengomentari hal ini (Perbup No 45 Tahun 2021). ” Namun sampai hari ini Pemkab Sumenep seolah-olah bodoh atau malu,” ujar Advokat nyentrik ini.

Entah kenapa, Sambung dia, seolah-olah enggak mau mencabut Perbup tersebut. Dan sampai hari ini Perbup tersebut masih bergulir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perbincangan dari masyarakat tersebut. ” Dan ini memalukan sebenarnya,” tukasnya.

” Saya kira apakah Bupati ini tahu atau tidak. Kalau memang Bupati ini tidak tahu dalam hal ini, berarti ini mengelabui. Tapi saya yakin Bupati ini sudah mengetahui. Tapi kenapa Bupati mau menandatangi hadirnya Perbup ini atau di keluarkannya Perbup ini. Saya tidak paham juga ini, apa dasar Bupati menandatangi itu, padahal kan Bupati dan Wakil Bupati sama-sama berlatar pendidikan Hukum” tanya dia keheranan.

Saat disinggung selain Bupati dibantu Tenaga Ahli Bupati kan juga dibantu Staf Ahli Bupati? menurutnya itu benar. Nah itulah kenapa Bupati sangat ceroboh sekali dalam hal ini. ” Katakanlah ini kan produk dari Kabag Hukum yang disodorkan kepada Bupati. Apakah sebelumnya memang tidak di konsultasikan kepada Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, atau memang sudah dikonsultasikan, atau jangan-jangan ini hanya ulahnya Kadis PMD dan Bag. Hukum Setda saja?,” sambungnya.

” Namun kenyataannya sampai hari ini Perbup ini masih tetap dibiarkan saja bergulir dan menjadi perdebatan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep.” Pungkasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here