Bupati Jember: Saya Tidak Menuduh GMNI Fitnah, Teman-Teman Tabayyun Dulu

0
42
Bupati Jember Hendy Siswanto

Jember, Panjinasional.net – Bupati Hendy membantah dengan tegas bahwa dirinya telah memberikan perizinan operasional penambangan di wilayah pesisir selatan, kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur tersebut.

Bupati Hendy Siswanto menanggapi protes yang dilayangkan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember terkait persoalan tambang pasir besi di Paseban.

“Siapa yang menerbitkan izin? Tidak ada yang menerbitkan izin. Jangan sembarangan ngomong. Sekarang ini musim Covid, jangan bikin fitnah”, kata Hendy.

Ketika dikonfirmasi apakah GMNI Cabang Jember yang membuat fitnah? “Sudah jelas itu”, terang Bupati Hendy, Jumat (9/7/2021) malam.

Sedangkan mengenai pertemuan dengan 40 pengusaha tambang Galian C yang dilakukan pada 7 Juni 2021 lalu, Hendy menjelaskan bahwa itu dilakukan Pemkab Jember untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember. Dimana Bupati Hendy ber inisiatif memberikan pemahaman dan membantu perizinan mereka ke pemerintah pusat agar dalam bekerja tidak tersandung hukum.

Perlu diketahui, sebelumnya (Rabu, 7 Juni 2021) GMNI Cabang Jember melayangkan protes dan dengan menolak rencana pertambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT. ADS (Agtika Dwi Sejahtera) dan rencana pertambakan udang air payau yang akan dilakukan oleh PT. LBJJ (Lautan Berkah Jadi Jaya di kawasan pesisir pantai Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Masalah pertambangan pasir besi ini kembali mencuat dan menimbulkan pro dan kontra pada kalangan rakyat Paseban. Sebab PT. ADS mengklaim bahwa mereka sudah mengantongi izin dari kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pendapat dari Direktur Utama PT. ADS, Laksda TNI (Purn) Wardiyono.S., S.E bahwa mereka sudah legal dalam melakukan aktivitas pertambangan karena sudah memiliki Isin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi.

Namun sebaliknya, menurut Pemerintah Desa dan rakyatnya bahwa PT. ADS belum mengantongi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), karena sesuai dengan pasal 27 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) yang berbunyi  “(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. Pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan”

Sedangkan rakyat Paseban belum pernah melihat dan tidak pernah merasa terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL yang dilakukan oleh PT. ADS.

Dikutip dari ReleaseJarak, GMNI Jember mempertanyakan, bagaimana mungkin Desa Paseban bisa di peruntukkan sebagai Kawasan Pertambangan jika Desa Paseban juga termasuk dalam Kawasan yang rawan Tsunami serta kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan daya tarik wisata.

Tentunya rencana aktivitas pertambangan yang sangat luas tersebut dapat memperbesar potensi bencana tsunami yang akan datang, dan pastinya jika sudah dijadikan sebagai kawasan pertambangan maka tidak akan mungkin dijadikan sebagai kawasan wisata.

Dikonfirmasi Panjinasional melalui WA Bupati mengatakan “Sebenarnya kami tidak menuduh gmni fitnah,  tapi berharap teman-teman tabayyun dulu karena saya belum pernah melakukan apa-apa tentang tambang yang ramai diberitakan” ujar Bupati,.@gtt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here