Pemerhati: Pemkab Jangan Main-Main Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Muaranya Adalah Produk Hukum

0
154
Syaiful Bahri,SH alias Bang Iphung. Advokat dan Pemerhati Pemerintah

Sumenep, Panjinasional.net – Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai standar dan azaz-azaz penyelenggaraan pemerintahan maka sangat diperlukan konstruksi hukum dan regulasi yang baik, benar dan berkeadilan. Karena hukum adalah merupakan dasar pijakan semua kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini disampaikan oleh pengamat Hukum dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah Syaiful Bahri, S.H., saat kongkow ngopi santai dengan diskusi ringan di Warkop Mabes Perpusda, Kamis 05 Agustus 2021.

BACA : https://panjinasional.net/2021/08/04/pasca-jadi-perbincangan-istilah-perbup-khusus-mulai-muncul/

Syaiful Bahri, menyentil persoalan pijakan hukum tersebut dikaitkan dengan beberapa produk hukum Pemkab Sumenep yang sering jadi bahan kritikan bahkan bullyan karena dianggap sering tidak sesuai dengan pakem dan kredo pembuatan praturan perundangan sebagaimana mestinya.

” Pemkab tidak boleh main-main dalam penyelenggaran pemerintahan dan muaranya adalah produk hukum yang dibuat yang akan menjadi sandaran dan pijakan dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan menyangkut semua sisi rakyat Sumenep. jika produk hukumnya bermasalah maka semua kebijakan turunannya potensi bermasalah dan jika di hulu sudah salah maka dihilir dipastikan bermasalah” terangnya santai. Kamis (5/8/2021)

Advokat yang style bicaranya mirip Advokat senior dan tokoh media Bang Karni Ilyas ini juga mempertanyakan kapasitas dan kinerja tim hukum Pemkab khususnya Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumenep.

Kang Ipung biasa disapa mewanti – wanti Bagian Hukum Pemkab jangan main-main dalam mengkaji, membuat dan memproses produk perundangan Pemkab Sumenep, karena ini menyangkut keberhasilan, keselamatan hukum dan pencapain visi Politik Bupati.

” Jika bermain-main dan tak melakukan kajian secar benar dan komprehensif maka sama saja ini dengan sengaja menjerumuskan Bupati secara hukum dan politik”  jelasnya santai sambil menikmati kopi hitam dan sebatang rokok kebiasaanya.

” Pemkab Sumenep, sudah memiliki seperangkat sumber daya untuk membantu Bupati dalam bidang hukum ada Bagian Hukum Setda, ada staf ahli Setda, bahkan ada tenaga ahli (TA) Bupati bidang hukum, apa kerjaan mereka, jangan hanya formalitas saja,” ujarnya.

Kang Ipung berharap jika semua pihak tersebut bekerja dengan baik dan profesional maka Bupati akan aman dan pemerintahan akan berjalan sesuai azas Pemerintahan yang baik dan benar.

” Jadi saya harap, semua pihak dan orang-orang hukum yang mengitari Bupati berilah masukan dan konstruksi hukum yang benar dan sesuai asas-asas hukum, jangan asal sodorkan dan buat aturan saja,  yang akan berakibat fatal kepada Bupati baik secara hukum dan politik” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 tentang Pedoman Pemilihan Kepala desa serentak Tahun 2021 akibat Penundaan Hari “H” Pemungutan Suara., jadi perbincangan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah

BACA: https://panjinasional.net/2021/08/02/pemerhati-kebijakan-pemerintah-daerah-apakah-di-bolehkan-perbup-diatur-perbup/

Karena yang sebenarnya kontennya adalah mengatur tentang Pilkades yang sudah diatur dengan dua Perbup sebelumnya yaitu Perbup 2019 dan Perbup Perubahan 2021 yang kemudian muncul Perbup baru dengan Istilah Perbup Khusus.@rokib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here