Istilah Perbup Khusus Mulai Muncul Perbincangan Publik

0
190
Syaiful Bahri, S.H Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah

Sumenep, Panjinasional.net – Istilah Perbup khusus mulai muncul pasca Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 tentang Pedoman Pemilihan Kepala desa serentak Tahun 2021 akibat Penundaan Hari “H” Pemungutan Suara., jadi perbincangan Permerhati Kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasalnya, dalam perbincangan pasca dikeluarkannya Perbup tersebut sebelumnya juga sempat muncul pertanyaan, Bagaimana dengan Perbup sebelumnya kan sudah ada Perbup Pilkades dan perubahannya?

BACA: https://panjinasional.net/2021/08/02/pemerhati-kebijakan-pemerintah-daerah-apakah-di-bolehkan-perbup-diatur-perbup/

” Apakah diperbolehkan Perbup mengatur atau diatur Perbup? Terus di Perbup ini tentang hari H, di Pasalnya masih ngambang tidak ada kepastian?

Kini istilah Perbup khusus tersebut kembali menjadi perhatian Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah, Syaiful Bahri, S.H., Sebab menurut dia baru kali ini pihaknya mendegar istilah Perbup khusus tersebut.

” Pernyataan Kabag hukum Hisbul Whatan, bahwa Perbub Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penundaan hari “H” dikatakan Perbup Khusus, saya baru kali ini mendengar istilah Perbup Khusus,” kata Almuni Fakultas Hukum Universitas Mumahmadiyah (UMMU) Malang ini, Rabu (3/8/2021).

Karena menurutnya, semua Perbup itu khusus dalam artian Perbup di buat untuk menjadi peraturan yang isi pasalnya khusus mengatur aturan teknis yang tidak di atur dalam UU dan atas perintah perundangan yang ada diatasnya.

Namun kendati demikian, Sambung dia, tanpa adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan yang jelas. ” Maka Gubernur/Bupati/Walikota tidak dapat menetapkan suatu peraturan kepala daerah,” tandasnya.

Pihaknya mulai menyarankan agar Perbup No 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala desa serentak Tahun 2021 akibat Penundaan Hari “H” Pemungutan Suara itu segera dicabut dan diganti dengan Instruksi Bupati Sumenep.

Karena kata dia, terkait dengan Pilkades serentak ini sudah diatur jelas didalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor. 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentihan Kepala desa, serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan.

” Terkait Pedoman Pemilihan Kepala desa serentak Tahun 2021 akibat Penundaan Hari “H” Pemungutan Suara ini sebenarnya tidak perlu dikeluarkan Perbup baru cukup dengan Instruksi Bupati,” sambung dia lagi

” Karena selain sudah ada Perbup beserta Perbup Perbuhan. Bupati Sumenep juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 188/135/KEP/435.013/2021 tertanggal 05 Juli 2021 tentang hari “H” pemungutan suara pemilihan Kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Sumenep,” tandasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here