Jika Tiongkok Negara Komunis, berarti seluruh kekayaan rakyatnya dimiliki negara, buktinya?

0
41
Suasana perayaan peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China di Lapangan Tiananmen, Beijing, Kamis, (1/7/2021).(AP

Panjinasional.net – Mengakomodir sebagian orang yang masih bias dalam memandang Tiongkok, dengan bersikap men generalisir Tanpa melihat fakta. Sedangkan faktanya sejak tahun 1976 Tiongkok secara system politik dan ekonomi sudah tidak komunis murni, karena negara tersebut sudah memasukkan golongan pedagang (borjuis) kedalam system walaupun masih menganut System Satu Partai.

Jikalau negara komunis pasti hanya terdiri buruh, petani, tentara saja. Sebab pedagang dianggap borjuis, kalau pedagang sudah dilibatkan dalam system dan terwakili artinya diakui didalam system maka otomatis sudah bukan komunis lagi.

Di Tiongkok kepemilikan pribadi dijamin, artinya sudah bukan bersystem komunis. Bukti lain, Tiongkok memiliki pertumbuhan jumlah orang Kaya tertinggi Didunia. Di negara tersebut agama agama khonghucu, Islam, Kristen dan katolik tidak dilarang. Gereja, masjid, kuil semuanya masih Ada dan beroperasi di Tiongkok.

Banyak undangan kepada komunitas agama agama (dari berbagai negara) untuk berkunjung ke Tiongkok sampai Hari ini. Termasuk ribuan siswa dari seluruh dunia yang belajar dan bersekolah di Tiongkok.

Nah sebenarnya saat ini, Komunis Tiongkok Hanya terbatas pada system pemerintahan/politik dan sekedar nama partai saja, meskipun demikian Tiongkok sudah sangat Kapitalis dan bahkan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Mungkin orang awam mengira tidak ada kehidupan beragama di negara komunis seperti China. Padahal ideologi negara tidak bisa serta-merta meniadakan agama dalam kehidupan sosial bangsanya. Meski dalam praktiknya, tentu saja warga tidak se-leluasa menjalankan peribadatan seperti halnya di negara demokrasi. setidaknya keberadaan masjid, gereja dan vihara di negeri tirai bambu itu, cukuplah menjadi bukti bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan beragama di negara komunis tersebut.

Konstitusi Republik Rakyat China menyatakan bahwa rakyatnya menikmati kebebasan beragama dan melarang diskriminasi berdasarkan keagamaan serta melarang organ negara, organisasi publik atau individu mengharuskan atau melarang orang-orang untuk menganut agama tertentu.

“Konstitusi menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan kepercayaannya, termasuk kebebasan tidak beragama,” demikian ditegaskan wakil presiden Asosiasi Islam China di Beijing Abdul Amin Jin Rubin

Penegasan yang sama juga disampaikan Wakil Menteri Departemen Publisitas Pusat China Jiang Jianguo. Kepada para awak media dari Indonesia dan Malaysia, ia meyakinkan bahwa Pemerintah China membebaskan masyarakat dengan beragam agama untuk hidup berdampingan, mereka bebas menjalankan agama atau aliran kepercayaan.@net..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here