Patutkah Kritik Presiden dengan Narasi “Merendahkan”

0
56
Penulis: Dr. Oscarius Y.A Wijaya,M.H.,M.M.,CLI. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesian European University (STIE IEU) Surabaya
Penulis: Dr. Oscarius Y.A Wijaya,M.H.,M.M.,CLI

Berbagai kritik terbuka yang dialamatkan kepada pemerintah, bahkan secara khusus menjurus pada Presiden sudah menjadi bagian dari budaya kehidupan politik dan bukan sesuatu baru di Indonesia, terutama sejak Republik ini memutuskan membangun sistem demorkasi yang bersifat lebih terbuka.

Sistem demokrasi lebih terbuka yang dimaksudkan di sini, terkait dengan diputuskan proses pemilihan Presiden dan kepala daerah yang mekanismenya dilakukan secara terbuka langsung oleh rakyat, dari sebelumnya secara tertutup melalui parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan pemilihan berbasis jumlah perolehan suara sah legislator.

Konsekuensinya, hak rakyat atau setiap warga negara untuk mengekspresikan aspirasi yang dijamin secara konstitusional, dimanfaatkan secara sangat intensif dan masif sepanjang waktu melalui berbagai saluran yang memungkinkan, termasuk media sosial yang hingga hari ini menjadi sangat populer.

Fenomena seperti ini dapat dipahami sebagai sebuah fakta yang tidak dapat dilepaskan dari upaya berbagai kepentingan dalam membangun opini publik, baik dari kalangan partisan politik praktis, maupun ekpresi politik idealitas dari kalangan aktivis dan kalangan terpelajar, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam upaya membangun pengaruh politik dalam konteks persaingan proses menuju suksesi politik dan legitimasi kepemimpinan nasional.

Fakta serupa juga lazim terjadi di negara manapun yang menganut sistem demokrasi terbuka, sebagaimana di beberapa negara Asia, Eropa dan Amerika.  Kritik pedas dan tajam sudah menjadi bagian tak terpisahkan, yang mewarnai ekspresi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Sampai di sini, norma pengakuan hak atas kebebasan ekspresi dalam demokrasi secara umum tampaknya tidak bermasalah dengan fenomena berbagai macam kritik yang diarahkan kepada pemerintahan dan Presiden sehagai konsekuensi pengakuan konsep kedaulatan di tangan rakyat dan untuk rakyat.   

Sebagaimana juga secara konseptual dan praktis, demokrasi memberikan hak kepada pemerintah, Presiden dan jajarannya bahkan para simpatisannya untuk menjelaskan kebijakan yang sedang menjadi sorotan dan sasaran kritik, sebagai bagian dari upaya meningkatkan dukungan politik dari rakyat dan efektivitas eksekusi kebijakan di lapangan.

Keberimbangan kritik dan kontra kritik, suara aspirasi oposan dan suara dukungan kepada pemerintah sesungguhnya telah terlihat dalam berbagai interaksi ekspresi aspirasi, tidak terkecuali terhadap berbagai kritik yang belakangan ini dialamatkan ke pemerintah, termasuk secara khusus kepada Presiden oleh kalangan aktivis mahasiswa.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akhir-akhir ini Pemerintah, khususnya Presiden mendapatkan sorotan tajam dan sasaran kritik oleh beberapa elemen masyarakat, khususnya aktivis mahasiswa. Ironisnya berbagai kritik tersebut diekspresikan dengan cara yang oleh sebagian pihak dinilai kurang pantas, meskipun semua ekspresi kebebasan adalah sah dalam demokrasi, kecuali yang dilarang peraturan perundang-undangan.

Bermula dari kritik dari BEM Universitas Indonesia, yang membuat postingan di media sosial akun BEM UI dengan tajuk “Jokowi: The King of Lip Service“, pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021. BEM UI menyindir Presiden Joko Widodo yang terkait pernyataan Presiden seperti rindu demo, komitmen revisi UU ITE, penguatan KPK, dan berbagai janji lainnya.

Menanggapi kritik yang datang dari BEM UI tersebut, Presiden sendiri dalam pernyataannya menegaskaan tidak mempersoalkan dan tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan mahasiswa, dan meminta Universitas untuk tidak membatasi mahasiswa dalam menyampaikan ekspresinya.

Setelahnya pada awal bulan Juli 2021, muncul kritik sindiran yang datang dari BEM UMY, yang menilai Presiden sama sekali tidak menanggapi substansi utama dari kritik “The King of Lip Service”, dengan menyebut dan menegaskan bahwa selain “The King of Lip Service”, memberikan label lagi “The King of Pura-pura Tidak Paham?” dalam unggahan dari akun medsos BEM YMY.

Menanggapi fenomena kritik terhadap Presiden tersebut, sejumlah mahasiswa yang mengklaim sebagai perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabodetabek menggelar konferensi pers.  BEM Se-Jabodetabek ini menilai kritik yang disampaikan oleh BEM UI tidak mewakili perasaan mahasiswa di Indonesia.  Para mahasiswa ynag mengaku dari sejumlah perguruan tinggi di Jabodetabek ini lantas mengatakan bahwa tak seharusnya BEM UI bersikap demikian di tengah pandemi Covid19 yang tengah dirasakan Indonesia.

Senada dengan BEM se-Jabodetabek, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas San Pedro, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 3 Juli 2021 menegaskan pandangan yang berbeda dengan BEM UI yang melabeli Presiden RI itu ‘The King of Lip Service’. Presiden dinilai sebagai pemimpin yang layak dilabeli ‘Bapak Pembangunan Indonesia Sentris’ dengan menegaskan bahwa pembangunan hari ini tidak lagi Jawa sentris tapi sudah Indonesia sentris, dan dibuktikan kata-katanya dengan pembangunan nyata. 

Terakhir pada hari Jumat (16/7/2021) pukul 15.00 WIB, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) mengunggah gambar Presiden dengan narasi ‘kami bersama Jokowi, tapi boong’. melalui media sosial, yang mengangkat lima isu, di antaranya soal Presiden anti kritik, yang kritik diserang buzzer, soal Presiden pakai baju adat yang justru dinilai menyerang masyarakat adat, tes wawasan kebangsaan (TWK), dan soal kasus COVID-19 yang menyebut Presiden anti lockdown, serta isu jabatan publik hingga komisaris BUMN.

Dalam kasanah pro kontra penyampaian kritik yang terjadi, kemudian selalu atau paling tidak sering diwarnai dengan dorongan dari kalangan terpelajar yang terhormat dan ingin tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan, seputar etika kritik, pendidikan politik, kebebasan berekspresi dalam konsep demokrasi, kritik konstruktif, kritik substantif, kritik politik praktis atau politik kekuasan dan seterusnya.

Pada hakikatnya, dorongan tersebut ingin menekankan bahwa kritik yang sesungguhnya dijamin konstitusi dalam bingkai negara demokrasi, hendaknya dan idealnya bersifat konstruktif, solutif dan etis, meskipun disampaikan dalam kaitan dan konteksnya dengan politik praktis maupun politik kekuasaan, atau bahkan aspirasi politik idealitas sekalipun.

Kritik, Antara Kebebasan dan Etika

Menanggapi berbagai kritik dari kalangan mahasiswa termasuk BEM UI baru-baru ini, yang diarahkan ke pemerintah dan khususnya Presiden, kemudian Presiden menyampaikan pesan dengan mengemukakan bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja, tetapi Indonesia juga memiliki budaya tata krama dan kesopansantunan.

Berbagai kalangan agamawan, bidayawan dan para intelektual di tanah air pun turut angkat bicara untuk sekedar menekankan pentingnya penyampaian kritik yang bersifat etis atau memperhatikan tata krama dan kesantunan, sehingga pesan yang hendak disampaikan secara efektif akan lebih mudah diterima dan dipahami, tanpa menyakiti perasaan siapapun. 

Lebih jauh, dalam kerangka sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana dipahami bersama, Indonesia menganut konsep negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Sebagai landasan hukum, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Tidak dapat disangkal, kebebasan demokrasi yang dijamin konstitusi memberikan ruang yang cukup untuk mengekspesikan aspirasi, termasuk dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.  Namun sayangnya, tidak jarang kritik dilakukan dengan cara yang dirasa dan dinilai tidak patut dan tidak layak.  Kritik sering dilontarkan dengan memanfaatkan ungkapan yang bernada sarkasme dan dapat dinilai tidak pantas secara etis.

Penyampaian kritik dengan menggunakan bahasa yang menganduing sarkasme, lebih cenderung memuat ungkapan atau ekspresi kasar, yang sesungguhnya tidak enak didengar dan justru menjaga dan menjauhkan jarak batin antara pelontar kritik dengan sasaran kritik, sehingga tujuan penyampaian kritik semakin jauh dari sasaran.

Cara seperti ini dapat dinilai bahwa bagi pelontar kritik sesungguhnya disadari atau tidak dalam sanubarinya, lebih bertujuan untuk mencela, menyakiti hati, merendahkan, dan membangkitkan rasa kekecewaan di mata semua orang yang melihat atau membaca ungkapan kritik dan memantik perasaan tidak simpatik dari banyak orang yang menjunjung tinggi adab kesopanan dan kasih sayang.

Sindiran sarkastis dan keras seperti ini tidak dapat disangkal sesuungguhnya mengekspresikan pribadi yang kurang mampu mengendalikan diri dan perasaan, serta tentu saja cara seperti ini menunjukkan bagian dari ukuran ketidakdewasaan secara emosional.  Singkatnya, kritik semacam ini tidak pantas dilontarkan oleh para pihak yang mengaku atau merasa mencintai negeri ini dan menyatakan diri memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib rakyat, bangsa dan negara, terkcuali lebih peduli pada nafsu syahwat mencela, menghina dan merendahkan orang lain di mata orang banyak.

Hal ini karena kritik semacam ini dijadikan sebagai sebuah sarana dan upaya untuk membuat sasaran kritik, misalnya seorang presiden menjadi hampir tidak berharga di depan orang, sekaligus mencela wewenang atau kedudukannya, sehingga kritik hanya mampu melahirkan persepsi bahwa sasaran kritik menjadi orang paling rendah, dapat diejek semaunya, dan dapat dikritik dengan segala cara.

Sindiran sarkastik sesungguhnya tidak ada gunanya dalam perjalanan kehidupan politik dari masa reformasi hingga periode saat ini.  Kritik bernada sarkasme dalam perjalanan sejarah tidak banyak memiliki dampak politik signifikan, akan tetapi secara pasti berdampak pada menurunnya moral sebagian masyarakat, yang terbukti dengan mudahnya mempercayai hoaks, menyebarkannya, mengambil peran dan andil dalam ujaran kebencian di media sosial dan lain sebagainya. Namun kemudian ketika suksesi kepemimpinan nasional digelar, tokoh yang direndahkan dan diejek habis, justru terpilih sebagai jawara.

Penggunaan bahasa kritik yang bermuatan sarkasme dan tidak etis dalam sejarahnya selalu bertalian dengan kepentingan politik realitas seperti menyangkut kepentingan perebutan kekuasaan dan kepentingan politik, yang faktanya memang cenderung menghalalkan segala cara. Celakanya, bahasa kritik semacam ini bahkan menjangkiti bahasa politik idealitas yang digunakan para aktivis kampus.

Penyampaian kritik kepentingan sekalipun seharusnya memikirkan dampak pada penggunaan dan pemilihan bahasa, yang sementara itu harus dinilai pengkritik sebagai sarana efektif dan substantif untuk mendapatkan keuntungan politik kepentingan. Namun sayangnya, alih-alih berusaha menarik simpati orang banyak, bahasa yang dipilih dalam menyampaikan kritik justru tidak jarang sekedar dimanfaatkan untuk mempolitisasi kasus, sehingga kritik yang disampaikan melalui politisasi bahasa selalu berperan dalam dalam kontestasi politik. 

Padahal, seharusnya dan idealnya penyampaian kritik dapat menjadi wahana pendidikan politik yang efektif, sehat dan konstruktif, serta mengambil peran sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dibutuhkan dalam membangun tatanan demokrasi, dengan semangat untuk mengungkap berbagai kelemahan dan kekurangan dari suatu kebijakan, sehingga ketidaksempurnaan kebijakan tersebut dapat diperbaiki. 

Dalam konteks seperti ini, kritik yang bertujuan membangun seyogyanya mampu disampaikan dengan cara yang santun, tentu saja dengan pilihan bahasa yang diupayakan netral dan tidak merendahkan, sehingga pesan yang ingin disampaikan melalui kritik benar-benar sampai kepada lubuk hati sasaran kritik, diterima secara terbuka, dan sanggup memberikan alternatif solusi nyata yang bersifat konstruktif. 

Namun dalam konstelasi persaingan perebutan pengaruh politik, tidak jarang kritik cenderung dimainkan dan dimanfaatkan oleh para politisi dan aktivis sebagai bentuk ekspresi dari akumulasi berbagai penolakan, penilaian atau bahkan persepsi yang cenderung negatif, atau sekedar melontarkan kritik dari pernyataan yang tidak tepat, yang sesungguhnya sebagian besar diarahkan pada kepribadian dan keburukan pribadi sasaran kritik.

Keadaan seperti ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya lontaran kritik yang diarahkan ke orang tertentu lebih ditujukan sebagai sarana memenangkan kompetisi perebutan kekuasaan dan kepentingan, sehingga cenderung disampaikan dengan cara merendahkan dengan pemilihan bahasa yang sarkastik, vulgar dan tanpa basa-basi.

Kritik semacam ini jarang sekali menyasar secara murni terhadap program dan kinerja substantif, karena pada dasarnya lebih cenderung bersifat dan bertujuan untuk menyerang dan merendahkan pribadi sasaran kritik.  Oleh karena itu, jangan disalahkan apabila kritik semacam ini tidak sanggup memenangkan hati dan simpati sebagian besar rakyat yang memiliki hati nurani dan menjunjung tinggi adab kesopanan dan kesantunan.

Oleh karena itu, politik kepentingan dalam konstelasi persaingan politik oleh para politisi atau bahkan politik idealitas sekalipun yang diusung para aktivitas, seharusnya menggunakan strategi melontarkan kritik secara lebih bijak, menjunjung tinggi adab kesopanan dan kesantunan, yang bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, dengan lebih menjamin pesan secara lebih efektif tersampaikan, dan tidak sekedar menimbulkan kegaduhan semata.

Misalnya saja, lontaran kritik disampaikan secara samar atau secara tidak langsung, melalui tanda, metafora, dan cara lainnya. Namun cara seperti ini berhadapan dengan tantangan kontestasi persaingan politik, yang mempengaruhi psikologi pemilik kepentingan politik dan para pendukung loyalnya, sehingga mudah terjebak dalam lontaran kritik yang bernada sangat kompetitif dan akhirnya terjebak mengambil jalan untuk merendahkan kompetitornya.

Di sinilah pentingnya menanamkan budaya kritik yang etis dan konstruktif yang tidak merugikan dan bahkan menguntungkan kepentingan politik, termasuk tetap berpagang pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.  Peran pengembangan pendidikan politik melalui penyampaian kritik dalam kontestasi politik, yang didesain atau dirancang sedemikian rupa dan bertujuan membantu membangun kehidupan politik yang damai dan harmonis, dalam suasana persaingan kontestasi politik yang sehat, menjadi kunci kesuksesan demokrasi berideologi pancasila yang menjunjung tinggi norma dan adab ketimuran.

Konsepsi kontestasi politik semacam ini akan sanggup mengeluarkan para politisi dan aktivis dari kungkungan perasaan tidak menyenangkan dan membantu membangun keharmonisan di antara sesama anak bangsa, menghindari permusuhan satu sama lain, menghilangkan nafsu untuk menghancurkan kompetitor politiknya termasuk melalui lontaran kritik tidak beradab, dalam rangka sekedar membangun dan meninggikan citra dirinya.

Kontestasi politik harus mampu mengeliminir berkembangnya sikap negatif yang merugikan diri sendiri, dan justru idealnya harus berkontribusi positif pada pengembangan penuh kapasitas setiap politik individu, termasuk integritas pribadinya. 

Kemudian kontestasi politik semacam ini secara logis dapat mengembangkan dalam setiap diri masyarakat, aspirasi yang mendalam untuk membangun keharmonisan dalam persaingan pengaruh politik dan kontestasi politik, untuk membentuk sikap rakyat yang siap menolak segala bentuk kebencian, disharmoni, permusuhan sesama anak bangsa, saling lontar cacian dan merendahkan dan menumbuhkan sikap saling menghormqati dan menghargai.

Kritik sebagai Wahana Pendidikan Politik

Kritik pada hakikatnya harus mampu memainkan peran strategis dan sangat mulia dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik warga negara, dalam turut serta membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berorentasi pada norma ketuhanan, asas kepentingan bersama atas dasar kemanusiaan, kebersamaan, serta kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Hal ini karena bagaimanapun peran dan kontribusi faktor pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan, membangun dan membentuk karakter manusia untuk hidup secara kondusif dalam sistem sosial kemasyarakatan, baik memainkan peran secara langsung maupun peran tidak langsung, khususnya dalam upaya membangun dan mengembangkan kedewasaan dan kematangan sistem politik. 

Interaksi dalam membangun dan mengembangkan sistem sosial kemasyarakatan dengan kepentingan sistem politik inilah, yang kemudian harus dikenal dengan sistem sosial-politik, yang idealnya dibangun dan dikembangkan dengan mengkedepankan ide dan gagasan, bahkan ambisi politik kenegaraan dan politik kekuasaan dalam bingkai yang selaras dengan nilai sosial kemasyarakatan dalam upaya memenangkan hati dan pikiran rakyat.

Oleh karena itu, aspek pendidikan politik termasuk pemilihan cara menyampaikan kritik yang efektif, harus mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan sistem nilai moral dan intelektual yang saling bersinergi dalam merangkai seperangkat nilai positif, sehingga mengkonstruksikan interpretasi positif sejarah masa lalu dan membangun konsepsi masa depan yang menjanjikan.

Oleh karena itu, kritik sebagai wahana pendidikan politik harus mampu menjadi media dalam upaya membangkitkan lahirnya segudang ide dan gagasan, menyajikan informasi yang akurat dan mendasar, meneguhkan warisan nilai-nilai luhur dan kebersamaan, di tengah tantangan fakta semakin heterogen masyarakat secara nasional.

Dalam konteks seperti ini, pendidikan politik melalui penyampaian kritik harus memiliki dampak semakin mengukuhkan dan memperkuat persatuan, yang berkontribusi untuk membangkitkan semangat kewarganegaraan dan rasa komitmen dan kesetiakawanan sosial, termasuk dalam upaya membangkitkan kepedulian sosial terhadap orang lain dan membantu rakyat, bangsa dan negara dalam menemukan solusi.

Penyampaian kritik sebagai wahana pendidikan politik tidak boleh mengacaukan indoktrinasi politik kebangsaan dan kenegaraan atau bahkan indoktrinasi ideologis.  Oleh karena itu menjadi sangat penting dan mendesak untuk membangun refleksi yang seluas-luasnya terkait sifat kekuasaan politik dan berbagai komponen pendukungnya, yang seharusnya konstruktif dalam mendukung tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kritik sebagai sarana membangkitkan kesadaran politik dan sebagai konsekuensi logis dan yuridis dari pengembangan nilai-nilai demokrasi, harus mampu mengembangkan sikap pada setiap warga negara untuk tetap siap setia menjaga loyalitas dan ketaatan pada tujuan berbangsa dan bernegara, termasuk terhadap sistem kenegaraan. 

Para politisi praktis dan idealis dalam melontarkan kritik tidak boleh hanya berpuas diri sekedar menanamkan ide-ide atau berbagai gagasan politik, kemudian mengabaikan begitu saja untuk memahami upaya untuk tetap menjaga keharmonisan dan persatuan di antara anak bangsa, sehingga acap kali mudah membuat lontaran kritik yang bersifat mengagitasi, mengaduk-aduk perasaan dan mengacaukan kesadaran berbangsa dan bernegara, memecah belah, dan bahkan membangun permusuhan antar anak bangsa.

Dalam hal ini, penyampaian kritik dalam konstelasi politik yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling kritik oleh sesama politisi dan sesama pendukung, seyogyanya tidak disampaikan secara sarkastis sehingga memiliki berpotensi menimbulkan konflik dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat, yang justru mengganggu kondusivitas pembangunan politik. 

Bahkan meskipun saat ini pada dasarnya pesta demokrasi belum digelar, melontarkan kritik antar kekuatan politik terasa masih terus berlangsung di media sosial sepanjang waktu, seolah bertujuan sekedar mempertahankan loyalitas konstituennya, mininal berusaha konstituen tidak tergerus dengan pengaruh dari upaya kekuasaan politik dalam kebijakan pembangunan.

Hal ini menegaskan secara mental politik bahwa ketakutan atau kekhawatiran kehilangan dukungan politik dapat diduga merupakan faktor yang mendorong munculnya beragam lontaran kritik, yang bahkan tidak jarang mengabaikan norma dan etika kesopanan, serta tidak terlepas dari fakta bahwa para elit politik sudah bertindak terlalu jauh dan hampir tanpa etika dan tidak memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Kontestasi politik termasuk dalam menyampaikan kritik seharusnya menjadi wahana terbaik untuk membangun kesadaran dan kedewasaan berpolitik.  Namun, sayangnya tidak jarang hal ini justru berlaku sebaliknya, dengan telah menghilangkan upaya membangun kesadaran politik melalui berbagai macam cara, tidak peduli boleh dan tidak boleh secara etis, layak dan tidak layak atau bahkan halal ataupun haram.

Akibatnya nampak di depan mata, bisa disaksikan dan dirasakan bersama bagaimana penyampaian kritik dalam suasana kontestasi politik terus memanas semacam ini memiliki potensi besar menimbulkan intoleransi di masyarakat, tidak hanya oleh sesama politisi dan elit politik tetapi juga di antara masyarakat itu sendiri.

Penyampaian kritik yang seharusnya mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat atau rakyat secara positif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang peduli dengan baik buruknya pengelolaan pemerintahan dan negara, justru meningkatkan rasa saling permusuhan dan saling melontarkan makian kebencian di antara elemen masyarakat, sehingga yang tercipta bukan suasana menyenangkan dan kondusif bagi terbentuknya kesadaran partisipasi politik, akan tetap suasana bersitegang yang menyelimuti persaingan politik kekuasaan. 

Dalam suasana demokratis seperti saat ini, dimana tugas masyarakat atau rakyat sebagai bagian dari warga negara bukan lagi sekedar untuk mendelegasikan kekuasaannya, tetapi lebih dari itu untuk menggunakannya terhadap semua kebijakan, serta memiliki ruang sekuas-luasnya untuk berpartisipasi dengan salah satu caranya menyampaikan kritik yang konstruktif, solutif dan tentu saja tetap etis.

Kritik semacam ini memberikan ruang bagi masyarakat atau rakyat sebagai warga negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan politik, penyimpangan dan kelemahan kebijakan pemerintahan dan memastikan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan setiap langkah kebijakan negara yang selaras dengan kepentingan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Kritik yang disampaikan dengan cara seperti ini dalam ruang kebebasan sistem demokrasi tidak dapat dimaknai sebagai delegitimasi pemerintahan, tetapi justru harus dinilai sebagai bagian dari upaya penguatan efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penutup

Kritik dapat dinilai sebagai salah satu bagian dari sarana efektif sebagai bagian dari penguatan pendidikan dan membangun kesadaran politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi. Oleh karena itu, partai politik sebagai agregasi kepentingan publik, harus lebih aktif membangun sistem komunikasi, yang mengkedepankan kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa. 

Seyogyanya, kritik sebagai manifestasi dari pelaksanaan kegiatan politik harus dilakukan melalui berbagai cara dan sarana, tidak hanya diungkapkan dengan bahasa dan penyampaian lisan, akan tetapi jauh lebih efektif dengan tindakan nyata atau setidaknya mewujud menjadi berbagai kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat, atau sekurang-kurangnya dalam bentuk seminar, kajian, sosialisasi dan pelatihan, serta pembinaan politik warga negara.@***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here