Pemkab Sumenep Lakukan Pendampingan Penyesuaian Kelas Jabatan

0
157
Dr., Suharjono, Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepengawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep.

Sumenep, www.panjinasional.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Badan Kepengawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, mulai melakukan pendampingan penyesuaian kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Pendampingan penyesuaian kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tersebut, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2020.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Dr., Suharjono, mengatakan, kemarin itu kita memang mengadakan desc untuk pendampingan penempatan seseoarang dalam taraf pelaksana pendampingan pada masing-masing OPD.

” Yang kita panggil adalah Kasubag Kepengawaiannya untuk membawa draf daftar nama pelaksana yang menduduki jabatan-jabatan yang ada didalam Perbup itu,” terang Dr., Suharjono Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Sumenep.,Senin kemarin (14/6/2021).

Tujuannya, Sambung dia, adalah agar ada singkronisasi antara kelas jabatan yang diduduki oleh seseorang dimasing-masing OPD itu dengan Perbup nomor 41 tahun 2020 tentang Analisis Jabatan. ” Itu yang kita lakukan,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa, kemarin lebih fokus pada pelaksana. Karena dipelaksanaan itu yang terjadi tidak sesuai dengan Perbup nomor 41 tahun 2020. Karena menurut dia di OPD-OPD itu masih ada dan tidak semuanya, masih ada yang menduduki suatu jabatan berdasarkan di Perbup nomor 96 tahun 2018. ” Jadi itu yang kita sesuaikan. Sehingga kan ada suatu jabatan. Sekali lagi ini masih dalam tatanan pelaksana,” katanya.

Dikatakannya, kalau misalnya pranata komputer pratama ini kelas jabatannya adalah 8 kualifikasi Pendidikannya harus S1, Nah jika ini diduduki oleh pelaksana kualifikasi SMA maka dia harus diturunkan kelas jabatannya. Sehingga dia tidak lagi menduduki jabatan itu. Nah karena tidak menduduki jabatan itu maka kelas jabatannya tidak lagi 8 biasanya 5 atau 6 rata-rata kalau SMA itu.

” Sementara ini masih belum menyentuh ke kelas jabatan. Sekali lagi saya tekankan tadi adalah di jabatan pelaksana,” ujarnya.

Jadi, Sambung dia, kalau ada seseorang yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya maka ini akan diturunkan. Sementara kita belum sampai kepada kelas jabatan yang diduduki oleh pejabat. ” Kita belum sampai kesana,” tandasnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here