Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Anak, serta Dampak Sosial Ekonomi dan Psikologisnya

0
56
Dr. Oscarius Y.A Wijaya,M.H.,M.M.,CLI. Ketua STIE IEU Surabaya dan Konsultan Hukum Pada Optimus Law Firm Surabaya

Penulis: Dr. Oscarius Y.A Wijaya,M.H.,M.M.,CLI.

Ketua STIE IEU Surabaya dan Konsultan Hukum Pada Optimus Law Firm Surabaya

PANJINASIONAL – Sekali lagi persoalan besar menyangkut isu kekerasan terhadap anak terbukti belum sepenuhnya menjadi keprihatinan mendalam dari segenap elemen dalam masyarakat.  Hal ni terkonfirmasi setelah muncul persoalan perundungan terhadap anak yang sempat viral di media sosial terhadap seorang anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, yang belakangan diketahui terjadi di Aceh.

Bukan hanya di Aceh, dugaan kasus kekerasan seksual juga terdeteksi terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur, yang diduga dilakukan pemilik yayasan pendidikan di kota Batu Malang.  Bahkan tidak hanya kekerasan seksual, pemilik yayasan pendidikan diduga juga kerap melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada anak-anak.

Secara global, kekerasan semacam ini masih juga terus terjadi, yang bahkan memantik perhatian organisasi dunia seperti WHO dan Unicef.  WHO (2020) bahkan merilis data bahwa Secara global, diperkirakan hingga 1 miliar anak berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan atau penelantaran fisik, seksual, atau emosional dalam satu tahun terakhir.

Fakta yang tidak kalah tragis, kekerasan anak tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh elemen masyarakat biasa yang mungkin bisa jadi tidak memahami hukum, akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan ternyata oleh pengelola lembaga pendidikan, dan bahkan masih ada oknum petugas kepolisan yang terlibat turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 

Untungnya, Kasatwil yang dalam hal ini Kapolda setempat, merespon cepat kejadian tersebut dengan mengeluarkan perintah memproses etik terhadap oknum bersangkutan.  Upaya Kapolda tersebut mencerminkan bagaimana institusi Polri telah secara konsisten mengembamgkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan politik hukum negara terkait dengan perlindungan anak.

Namun sayangnya, ternyata masih ada oknum personel Polri belum memiliki kesadaran dan belum mampu menjadi bagian integral dari upaya dan kebijakan Polri untuk membangun institusi dan personel yang bekerja profesional, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya mengembangkan sikap dan budaya humanis dalam setiap tindakan kepolisian.

Dalam perspektif hukum, anak ditempatkan setara di hadapan hukum bersamaan dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.   Oleh karena itu, Negara yang berkomitmen menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, secara hukum juga telah mengupayakan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. 

Di sisi lain, keberadaan UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinilai tidak cukup mampu mengakomodasi dan melingkupi kepentingan perlindungan terhadap hak anak secara komprehensif, dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hal ini mengingat beberapa alasan mendasar dapat diidentifikasi dengan mudah, misalnya tidak satu pun dalam rumusan pasal dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memiliki konsekuensi pidana, dan cakupan rumusan pasal yang belum mampu menjawab tantangan kebutuhan terhadap perlindungan anak dalam keseluruhan aspek.

Oleh karena itu, kemudian dirumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat dilepaskan dari perspektif dan komitmen kuat dari negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, yang kemudian belakangan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi

Sebagai bentuk nyata dari upaya perlindungan hukum terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap anak, maka secara khusus diatur ketentuan pada pasal 76C dengan ancaman hukuman pidana dirumuskan pada pasal 80 ayat (1) sampai ayat (4) dalam UU Perlindungan Anak.

Namun demikian, upaya sistem hukum dalam menjamin dan mengupayakan perlindungan anak tidak hanya terkait dengan kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi juga menyangkut persoalan diskriminasi dan beberapa isu terkait anak lainnya, yang pada hakikatnya dapat dikategorukan sebagai bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Bentuk kekerasan yang tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik akan tetapi juga berdampak pada psikologis anak, yang dimaksudkan sebagai kekerasan psikologis, baik dalam bentuk kekerasan verbal maupun perlakuan lainnya yang menimbulkan efek traumatis ataupun dampak kejiwaan lainnya.

Tabel 1.  Rumusan Pidana UU No 34 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan PidanaAncaman Pidana
Diskriminasi anak (Pasal 76A)Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 77)
Perlakuan salah dan penelantaran anak (Pasal 76B)Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 77B)
Kekerasan terhadap anak (Pasal 76C)Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah   Apabila korban luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).   Apabila korban meninggal, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).   Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya (Pasal 80)
Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan (Pasal 76D)pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 81)
Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul  (Pasal 76E)Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).   Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)  (Pasal 82)
Penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak (Pasal 76F)Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 83)  
Menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri (Pasal 76G)Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 86A)  
Merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa (Pasal 76H)Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 87)  
Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak (Pasal 76I)Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 88)   
Melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika (Pasal 76J ayat (1))Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 89 ayat (1))   
Melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya (Pasal 76J ayat (2))  Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 89 ayat (2))    
Aborsi ilegal (Pasal 45A)Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 77A).


Rumusan delik (pasal pidana) dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagaimana tabulasi di atas, tidak hanya merefleksikan upaya negara dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan, akan tetapi lebih luas dari itu berusaha memastikan anak terhindar dari segala bentuk perilaku diskriminatif dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Lebih dari itu, seharusnya sudah menjadi bagian dari kesadaran bersama setidaknya secara pragmatis bahwa eksistensi anak saat ini sesungguhnya menjadi faktor penentu masa depan kesejahteraan kehidupan para orang dewasa dan lingkungannya puluhan tahun ke depan, yang sangat tergantung dari tingkat kesuksesan tumbuh kembang anak masa kini. 

Menjadi sangat kontradiktif apabila para orang dewasa saat ini ataupun teman sebayanya justru berperilaku dengan mudahnya melakukan perundungan, kekerasan dan diskriminasi yang sangat mempengaruhi aspek kejiwaan dan tumbuh kembang anak, betapapun ada atau tidak adanya kesalahan atas perbuatannya.

Unicef (2020) sendiri mengungkap bahwa kekerasan terhadap anak secara signifikan merusak perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat dan bangsa. Biaya ekonomi global akibat kekerasan fisik, psikologis dan seksual terhadap anak-anak diperkirakan mencapai US$7 triliun atau kira-kira 8 persen dari PDB secara global setiap tahun.

Kehidupan sosial ekonomi, bahkan sampai pada tingkat pendapatan pajak negara, dan kesejahteran ekonomi sosial masyarakat secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan aparatur negara (ASN dan TNI/Polri) sangat bergantung dari produktivitas anak masa kini sepuluh tahun ke depan, sedangkan produktivitas ditentukan oleh tingkat kreativitas dan inovasi. 

Bagaimana mungkin kreativitas dan inovasi akan tumbuh dengan baik dan optimal, apabila proses tumbuh kembang anak bermasalah akibat tekanan psikologis dan fisik bahkan mengalami penderitaan traumatis, sebagai dampak perlakuan kekerasan verbal dan fisik dari para orang dewasa atau bahkan lingkungan dan teman sebayanya.

Bagaimana kita bisa berharap mendapatkan kualitas SDM yang kompetitif dan berdaya saing unggul secara global, apabila ketika pada masa tumbuh kembang anak, aspek kejiwaaannya terguncang karena cara pandang dan kebiasaan masyarakat, melalui berbagai peristiwa yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Bahkan lebih jauh lagi menjatuhkan harga dirinya, yang praktis meruntuhkan kepercayaan diri, mereduksi dan memporakporandakan perkembangan aspek kognitifnya, yang hal ini sangat terkait dengan perkembangan pembelajaran pengetahuan, informasi, cara pandang, konsep, sensitivitas, kepedulian, etika dan kecerdasan.

Terganggunya perkembangan kognitif anak memiliki konsekuensi terhadap pembentukan sikap (afektif) yang cenderung menyimpang dan negatif, serta perubahan perilaku (konatif atau psikomotorik) yang destruktif dan merugikan bahkan dirinya sendiri dan lingkungan masyarakatnya. 

Maka jangan salahkan anak-anak saat ini yang di kemudian hari, sebagian bahkan tidak jarang lebih senang mengekspresikan kekerasan, main hakim sendiri, ujaran kebencian dan tindakan ugal-ugalan dibanding melakukan perilaku positif, produktif dan konstruktif lainnya.

Tidak peduli apa bentuk kekerasan yang dialami seorang anak, pengalamannya dapat menyebabkan konsekuensi yang serius dan seumur hidup.  Kekerasan dapat mengakibatkan cedera fisik, infeksi menular seksual, kecemasan, depresi, pikiran untuk bunuh diri, kehamilan yang tidak direncanakan dan bahkan kematian (Unicef, 2020). 

Lebih lanjut ditegaskan Unicef (2020), bukti juga menunjukkan bahwa stres beracun yang terkait dengan kekerasan pada anak usia dini dapat secara permanen mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf.

Praktek pendisiplinan dengan metode kekerasan (fisik maupun psikologis) merupakan pelanggaran hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan selama dalam pengasuhan orang tua atau pengasuh lainnya, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun parahnya, upaya pendisiplinan dengan pendekatan kekerasan pun masih menjadi bagian yang dinilai oleh sebagian para orang dewasa menjadi metode efektif untuk mendidik anak, bahkan masih menjadi metode yang dimaklumi di sekolah formal serta di lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Di seluruh dunia, anak-anak mengalami salah satu atau keduanya dari dua bentuk utama disiplin kekerasan yang meliputi disiplin hukuman fisik dan disiplin kekerasan psikologis. Bahkan data menunjukkan bahwa di beberapa negara, disiplin dengan metode kekerasan dianggap sebagai norma (Esteban, 2017).

Dalam prakteknya, disiplin psikologis kekerasan dapat saja melibatkan penggunaan agresi verbal, ancaman, intimidasi, penghinaan, ejekan, rasa bersalah, penarikan cinta atau manipulasi emosional untuk mengendalikan anak-anak.

Sementara fakta menunjukkan bahwa anak yang pernah menerima kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari, apapun bentuk kekerasan itu, baik kekerasan verbal, fisik, seksual, dan lainnya. 

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya kepentingan mendesak melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang dinilai membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif.    

Bahkan WHO (2017) menegaskan kekerasan sering merusak kehidupan individu selama beberapa dekade. Selain kematian, cedera fisik dan kecacatan, kekerasan dapat menyebabkan stres yang mengganggu perkembangan sistem saraf dan kekebalan tubuh. 

Akibatnya, orang-orang yang terpapar kekerasan berada pada peningkatan risiko berbagai masalah perilaku, kesehatan fisik dan mental yang langsung dan seumur hidup, termasuk menjadi korban dan/atau pelaku kekerasan lebih lanjut dan inilah long term effects yang sangat merugikan masa depan anak,masyarakat dan negara

Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut merupakan bukti nyata sebagai bagian dari ikhtiar negara dalam upaya memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak Indonesia.

Upaya perlindungan anak yang mengacu pada segala bentuk kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum

Kebijakan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidak berhenti sampai di situ, mengingat tidak dapat dipungkiri terdapat fakta bahwa tidak jarang ditemukan anak harus berhadapan dengan hukum, sehingga negara memformulasikan kebijakan dalam hukum Nasional terkait dengan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.

Formulasi hukum ini diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ini menegaskan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pada umumnya.

Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan juga harus diartikan sebagai upaya menghindarkan anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum dari proses dan sistem peradilan orang dewasa pada umumnya, yang berpotensi mengganggu perkembangan aspek kejiwaan dan proses tumbuh kembangnya, dengan mengenalkan tiga pendekatan utama yang khas dan saling bertalian, yakni: diversi, diskresi dan restorative justice.

Ketiga pendekatan utama yang khas dan saling bersinergi dalam upaya menjaga proses tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, kemudian diterapkan pada setiap tahapan proses penegakan hukum, termasuk ketika proses hukum pada tahap penyelidikan/penyidikan dilakukan di kepolisian.

Tindakan kepolisian dalam proses penyelidikan/penyidikan anak berhadapan dengan hukum tersebut didasarkan pada TR Kabareskrim No. 1124/ XI/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian, dan tentu saja Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Meskipun tidak ada kerangka ketentuan Undang-Undang yang menetapkan standar tindakan diversi secara khusus oleh aparat kepolisian untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana. Namun kepolisian tetap memiliki pijakan hukum, yakni terkait dengan kebijakan diskresi yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2002.

Kewenangan diskresi kepolisian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No 2 Tahun 2002 menegaskan: ´Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Lebih lanjut pada ayat (2) ditegaskan: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

5. Menghormati hak asasi manusia.

Melalui kewenangan diskresi yang diberikan UU No 2 Tahun 2002 ini, aparat penyelidik/penyidik kepolisian dapat menerapkan kebijakan diversi ataupun restorative justice ketika harus menangani keterlibatan anak yang berhadapan dengan hukum, yang secara khusus berada dalam kewenangan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). 

Melalui kebijakan diskresi, penyelidik/penyidik kepolisian dapat mengambil jalan diversi dengan mengupayakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Melalui kebijakan diskresi pula, dapat ditempuh keadilan restoratif (restorative justice) dengan mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pustaka

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser, 2017, Violence against children and children’s rights, https://ourworldindata.org/violence-against-rights-for-children#sexual-violence-against-children

Unicef, 2020, Violence against children, https://www.unicef.org/protection/violence-against-children

WHO, 2020, Violence against children, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children

WHO, 2017, A global knowledge platform for preventing violence, https://apps.who.int/violence-info/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here