RAKOR BUPATI, KEMENTERIAN AGAMA DENGAN FKPQ INDONESIA DAN FKK TPQ

0
513

Sidoarjo, www.panjinasional.net – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo menggelar acara Rapat Kordinasi (RAKOR) dan dilaksanakan di Ruang Kepala Kemenag. Kabupaten Sidoarjo hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sesuai undangan mulai pukul 07.00 sampai 09.20 dan dihadiri Bupati Sidoarjo yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Asrofi, M. Amir Sholehuddin sebagai Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo dan Ahmad Fathoni Kasi PD Pontren Kemenag Sidoarjo serta 5 (lima) orang dari FKK TPQ dan Sukarno Ketua FKPQ Indonesia yang didampingi 3 (tiga) orang pengurusnya.

Acara dibuka oleh Fathoni dan dilanjutkan Amir sebagai Ka. Kemenag menyampaikan tujuan mengundang kedua belah pihak untuk kebaikan dan dia menganggap bahwa semua lembaga adalah anak-anaknya. Sebagai anak harus bisa menghormati orang tua. Amir tidak ingin perseteruan antar lembaga baik FKK TPQ maupun FKPQ Indonesia menjadi berlarut-larut dan berharap pada pertemuan hari ini bias ada titik temu yang baik untuk kedua lembaga.

Asrofi menyampaikan bahwa dirinya diutus oleh Bupati Sidoarjo untuk mendengarkan informasi yang benar dari kedua lembaga. Dalam penyampaiannya terkait dengan bantuan dana bagi guru-guru TPQ se kabupaten Sidoarjo, Asrofi tetap akan memperjuangkan bantuan tersebut segera terealisasi. Walaupun sementara ini terkait dengan pandemi Covid-19 banyak bantuan-bantuan yang tadinya 50% – 50% dari Kabupaten dan Provinsi sementara dari provinsi turun sampai 25% bahkan ada jenis bantuan hanya dibantu 1 (satu) bulan saja.

Syafii yang mewakili FKK TPQ menyampaikan dan mempertanyakan legalitas FKPQ Indonesia adalah organisasi baru bukan FKPQ sebelumnya. Tetapi Syafii tetap mengapresiasi terhadap FKPQ Indonesia yang sudah resmi berbadan hukum yang berlegalitas Kemenkumham.

Adapun legalitas Yayasan FKPQ dan FKK TPQ sudah pernah dilaporkan ke Kesbangpol oleh Sukarno setelah terpilih menjadi ketua umum FKK TPQ dan FKPQ, tetapi pihak Kesbangpol hanya bisa menerima data tersebut dan  tidak masuk data basenya Bakesbangpol dikarenakan statusnya yayasan saat itu. Selanjutnya Kesbangpol menyarankan untuk segera mengurus SK Kemenkumham FKPQ perkumpulan yang layak menaungi semua lembaga TPQ di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu, Sukarno Atas nama FKPQ Indonesia sudah mengklarifikasi bahwa FKPQ Indonesia adalah hasil daripada peningkatan legalitas FKPQ yang lama sesuai amanat hasil MUNAS FKPQ di Hotel permata Bogor tanggal 11-13 September 2019 untuk ditingkatkan legalitas FKPQ sebagai perkumpulan sampai Kemenkumhamnya. 

Dan akhirnya terbit SK Kemenkumham FKPQ Indonesia tanggal 01 Pebruari 2021, SK KEMENKUMHAM RI NOMOR AHU-0001015.AH.01.07.TAHUN 2021 NOTARIS : YENI AMBARYATUN, S.H., MM NOMOR 12 TANGGAL 21 DESAMBER 2020. Selanjutnya seluruh berkas legalitas dilaporkan ke Kesbangpol Kabupaten Sidoarjo dan ditembuskan ke Bupati, DPRD, Dinas Pendidikan, Kemenag dan seluruh FORPIMKA se kabupaten Sidoarjo. 

Keputusan rapat koordinasi hari ini dengan bupati yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Asrofi dan Kakankemenag Amir menghasilkan beberapa pemikiran positif untuk kebaikan lembaga dan seluruh pihak terkait TPQ-TPQ se kabupaten Sidoarjo yang dibacakan Fathoni, diantaranya adalah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan menjamin tidak ada lagi intimidasi dan intervensi kepada TPQ-TPQ dan guru-guru ngaji yang ada di Kabupaten Sidoarjo. FKPQ Indonesia dipersilahkan untuk membina, dan mendata baik TPQ-TPQ, guru-guru ngaji termasuk santri-santrinya.

Kemudian, Bambang Suroso yang biasa dipanggil Mbah Suro sebagai tokoh aktifis pendidikan menyampaikan, Bahwa apa yang telah dilakukan Kakankemenag dan Kepala Dinas Pendidikan merupakan tindakan yang bijaksana dengan mempertemukan kedua kubu baik FKK TPQ maupun FKPQ Indonesia yang selama ini berseteru dan tidak ada kesadaran dari pihak FKK TPQ yang sudah dilebur menjadi 1 (satu) FKPQ Indonesia di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana surat peralihan tersebut yang ditandatangani oleh Kakankemenag Rofii dan ditujukan kepada Bupati Sidoarjo tertanggal 07 Januari 2020 dengan dikuatkan pelantikan seluruh pengurus FKK TPQ menjadi FKPQ oleh Kakankemenag Sidoarjo Rofii tanggal 11 Nopember 2019 di AULA Kemenag. 

Secara konkret menurut Bambang Suroso bahwa, Ormas dan lembaga adalah binaan Bakesbangpol, sedangkan Yayasan tidak bisa menaungi yayasan. Maka apabila dikemudian hari pengurus FKK TPQ sadar dan mau bergabung kepada FKPQ Indonesia, FKPQ akan membuka pintu lebar-lebar dalam rangka pembinaan terhadap TPQ dan para guru ngaji seluruh Kabupaten Sidoarjo. tambah Mbah Suro.@tim..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here