Jago Tangkap Koruptor, Tak Bisa Dibina Harus Tersingkir dari KPK

0
10

Bersama Menolak Pemecatan Pegawai KPK. Hampir separuh dari 1.274 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan mengirim surat kepada pimpinan mereka. Surat elektronik yang membanjiri alamat email pimpinan, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat KPK sejak Kamis lalu hingga kemarin malam itu isinya meminta pelantikan pegawai yang dinyatakan lolos ditu

Panjinasional, Jakarta – Apa kata Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani Indonesia mengkhawatirkan model Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Model TWK versi KPK tersebut mengakibatkan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina istilahnya sebagai warga binaan(red’)?.

“Saya khawatir dimasa mendatang seorang koruptor fasih mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan itu jauh lebih diutamakan,” ucap Ray dalam diskusi bertajuk “Nasib KPK Setelah TWK”, dikutip dari kompas Sabtu (29/5/2021).

“Makanya kita sangat kesulitan memberantas korupsi, para koruptor tetap mendapatkan kekuasaan, sementara yang menangkap para koruptor bukan saja dipecat dari jabatannya,  bahkan diberi label orang yang enggak bisa dibina,” ucap dia.

Rangkuti pun menilai, pemberhentian terhadap 51 pegawai KPK yang disebut tidak bisa dibina merupakan sebuah bentuk penghinaan, bukannya mereka adalah orang-orang hebat dan tangguh dalam memberantas Koruptor.

“Sejahat apa mereka sehingga dinyatakan tidak bisa dibina? Maksud saya, Anda pecat pegawai saja sudah menyakitkan. Tapi pemecatan itu didasarkan tidak pancasilais, dan lebih parah lagi tidak bisa dibina. Itu tiga kali lipat penghinaanya terhadap mereka,” ucap Ray.

“Sementara para koruptor yang sudah terbukti di pengadilan dan sudah melewati masa hukuman masih boleh menjadi kepala daerah kok,” kata dia.

Ray juga berpendapat, TWK pegawai KPK tersebut dapat memecah belah bangsa. Ia mempertanyakan dasar asesor TWK pegawai KPK itu membuat pertanyaan-pertanyaan kontroversial yang dinilai dapat menimbulkan perpecahan tersebut.

Menurut dia, pertanyaan-pertanyaan misalnya meminta memilih antara Al Quran dan Pancasila dapat memecah belah persatuan. “Bagaimana mengukur orang kesetiaan negara dengan mengukur orang dengan pertanyaan, kamu memilih Al Quran atau Pancasila?” ucap Ray..

“Jadi kalau saya menjawab Al Quran nanti seolah-olah saya meninggalkan Pancasila. Kalau saya memilih Pancasila seolah-olah saya meninggalkan Al Quran. Itu kan sangat dilematik,” ujar dia.

Menurut Ray, pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak hanya membenturkan agama dengan ideologi, tetapi juga dengan sesama kelompok-kelompok agama tertentu.

Pertanyaan qunut tidak qunut misalnya, menurut dia, pertanyaan semacam itu tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan. “Kalau saya qunut atau enggak qunut apa lebih mencintai bangsa dan negara,” ucap dia.

Bahkan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina.

“Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alexander dalam konferensi pers, 3dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Kendati demikian, Alexander tidak menjelaskan lebih detail mengenai tolok ukur penilaian dan alasan kenapa pegawai KPK itu tidak dapat dibina. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek terkait penilaian asesmen TWK. Ketiga aspek itu yakni aspek pribadi, pengaruh, dan PUPN (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Menurut Bima, 51 pegawai KPK tersebut mendapat penilaian negatif dalam ketiga aspek. Sementara itu, 24 pegawai lainnya mendapat nilai yang baik dalam aspek PUNP, namun memiliki masalah dalam dua aspek lainnya. “Untuk yang aspek PUPN itu harga mati. Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian, dari aspek tersebut,” ucap Bima.

Menolak Pemecatan Pegawai KPK

Hampir separuh dari 1.274 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) telah mengirim surat kepada pimpinan mereka. Surat elektronik yang membanjiri alamat email pimpinan, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat KPK sejak Kamis lalu hingga kemarin malam itu, isinya meminta pelantikan pegawai yang dinyatakan lolos ditunda. Para pegawai KPK itu mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk memboikot pelantikan jika permintaan tersebut diabaikan.@*tim..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here