Gonjang-Ganjing Permasalahan FKPQ diduga Ulah Oknum Kemenag

0
553
Kiri: Sukarno Ketua FKPQ Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Kanan: Bambang Suroso Pengawas

Sidoarjo. www.panjinasional.com – Kedatangan Pengurus FKPQ Indonesia Kabupaten Sidoarjo Bambang Suroso bersama Sukarno di kantor Berita Panjinasional menyampaikan bahwa, Status FKPQ Indonesia yang ada di Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga resmi yang menaungi TPQ – TPQ yang ada di Sidoarjo. Resmi Sejak 2021 yang mana seluruh pengurus tadinya FKK TPQ dilantik menjadi pengurus FKPQ oleh kepala Kemenag kabupaten Sidoarjo yang lama.

Karena tidak ada ketegasan pihak Pemerintah baik Kemenag dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka dari oknum Kemenag dan Dinas pendidikan akhirnya nama FKK TPQ masih dimunculkan lagi. 

Untuk itu Bambang Suroso selaku pengurus FKPQ berharap kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo, Provinsi maupun Pusat benar – benar mempunya sikap tegas dan menghormati pejabat yang sdh melakukan tugas dengan baik. “Untuk itu kami sebagai pengurus FKPQ merasa prihatin dengan adanya oknum Kemenag maupun dinas Pendidikan Sidoarjo yang mana memunculkan nama FKKTPQ yang membuat pengurus dibawah seperti TPQ TPQ menjadi rancu, untuk itu pejabat terkait mengambil sikap tegas dan ketegasan itu mempunyai dasar hukum yang kuat” kata Bambang Suroso.

Sedangkan FKPQ merupakan lembaga sudah memiliki legalitas yang benar dan secara hirarki pemerintah sudah mendukung bahkan kepala Kemenag yang sebelumnya sudah melantik seluruh pengurus FKPQ kabupaten Sidoarjo dengan masa bakti 2019 – 2024″ ungkap Bambang. 

Surat Pernyataan bersama Pengurus FKPQ Kecamatan se kabupaten Sidoarjo

Menurutnya Lembaga resmi yang menaungi TPQ – TPQ se Sidoarjo adalah FKPQ. FKKTPQ tetap ada karena itu merupakan yayasan dan tidak punya hak lagi untuk menaungi seluruh TPQ se Sdoarjo, sedangkan  yayasan itu tergantung pendirinya mau dibubarkan atau tetap berlanjut oprasional.Sikap tegas sangat diperlukan karena menyangkut hajat orang banyak yaitu guru – guru ngaji se Sidoarjo harus dilindungi.

BACA JUGA: https://panjinasional.net/2021/02/23/polemik-fkpq-tpq-terjawab-atas-pengesahan-fkpq-indonesia-sukarno-mendapat-tugas-khusus-jabat-ketua-dpc-masa-bakti-2021-2026/

Selama ini lanjut Bambang Suroso FKKTPQ itu masih bertindak arogan, melakukan intervensi atau penekanan terhadap TPQ-TPQ atau guru ngaji. Guru ngaji  selama bertahun tahun menerima bantuan dari pemerintah berupa uang itu dipotong memang tidak langsung karena masuk rekening masing – masing guru, tapi mereka diminta untuk setor. Maka untuk kedepan FKPQ tidak melakukan pungutan. 

 “Sekali lagi kami berharap terhadap pemerintah dinas terkait terutama kepala Kemenag yang sekarang dan  kepala Dinas  Pendidikan harus tegas, harus menguatkan apa yang diputuskan oleh kepala Kemenag sebelumnya. Dan kalau kepala Kemenag yang sekarang tidak menguatkan kepala Kemanag yang sebelumnya, ya ..dibubarkan aja kantor Kemenag” tegasnya. 

Sementara itu ketua Forum Komunikasi Kepala Taman Pendidikan Al Quran (FKK TPQ) dan Perkumpulan Forum Komunikasi Pendidikan AlQuran (FKPQ) Indonesia cabang Sidoarjo Sukarno, M.Pd.I menjelas tentang kronologi dari FKK TPQ menjadi FKPQ. Awal mula jadi ketua FKk TPQ dan FKPQ sejak konfrensi 28 Juli 2019, saya terpilih menjadi ketua FKK TPQ. Kemudian didalam proses pelantikan ada permasalahan karena regulasi dari Kemenag menginginkan yang menjadi mitra adalah FKPQ. Dari regulasi itulah akhirnya diputuskan bersama, dari pengurus FKK TPQ langsung menjadi satu dalam FKPQ yang dilantik pada 15 Nopember 2019. Sejak itulah seluruh dokomen, administrasi memakai logo FKPQ dan dikuatkan kami mengirim surat kepada bupati dan tembusanya ke SKPD Sidoarjo termasuk DPRD, juga ormas PC NU. Terkait dari peralihan FKK TPQ ke FKPQ sehingga total dari FKK TPQ perkumpulqn jadi satu dengan nama FKPQ” terang Sukarno.

 Kemudian pada acara halal bihalal pada 2020 muncul sabotase dari bendahara, panitia tidak diberi uang untuk acara halal bihalal kecuali kalau sowan ke Imam Syafii dan DR. H.A. Wahud Evendi padahal pada waktu itu keluar dari FKK TPQ. Akhirnya demi persatuan kita turuti, mereka menginginkan memunculkan nama FKk TPQ maka jadilah halal bihalal 2 lembaga FKK TPQ dan FKPQ dan ketuanya tetap kami” ungkap Sukarno. 

Dari situlah embrionya, lambat laun peristiwa rapat kerja yang didatangi Syafii sebagai tamu yang tak diundang, dengan dalih membawa surat dari DR. Wahid untuk meniadi pembina kembali dan itu diloloskan oleh Kepala Kemenag yang baru, dan waktu  itu membuka acara rapat kerja, akhirnya yang terjadi perselisihan dan tidak jadi rapat kerja dan bubar. Kemudian dari situlah muncul kelompok- kelompok yang dipimpin Syafii fan kawan kawan sehingga beberapa ketua kecamatan merapat ke kubu sebelah. 

Demi menyelamatkan bantuan guru ngaji TPQ Sukarno mengatakan, “Silahkan ikut siapa saja, asalkan para guru guru TPQ bisa cair, sambil menunggu legalitas FKPQ yang dari Jakarta. Alhamdulillah pada 1 Februari 2021 legalitas FKPQ dari Kemenhumkam dan Kemenag pusat sudah memberikan legalitas resmi maka  seluru pengurus kabupaten yang bersama saya kemarin dilantik pada 15 Nopember 2019 oleh Kemenag yang dahulu Rofii, walaupun ternyata mereka tidak kembali semuanya ada yang kembali sebagian.

Lanjut Sukarno, Dari situlah amanat DPP FKPQ Indonesia untuk segera menyelesaikan  struktur kepenguruisan FKPQ. Maka dari kemarin sudah selesai semuanya, seluruh pengerus kecamatan sudah terbentuk 18 kecamatan. Setelah itu kami mendatangai beberapa pihak terkait, soal bantuan  termasuk Dinas Pendidikan, ternyata di dinas pendidikan  lebih dulu melangkah diluar  apa yang menjadi kebiasaan kami didalam pengajuan maupun pencairan bantuan TPQ sehingga ada ketidak seimbangan keperpihakan dari oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. 

Tanda Terima Surat pengajuan Audensi kepada Bupati Sidoarjo

Dari seluruh permasalahan yang banyak menimbulkan fitnah, penekanan terhadap pengurus kecamatan maupun para guru TPQ yang dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab, maka Sukarno ingin menyelesaikan secara professional dan menjelaskan secara menyeluruh dengan mengajukan Audensi kepada Bupati Sidoarjo, namun hingga berita ini tertuang ke publik belum ada jawaban atau informasi apapun dari pihak Bupati.

“Untuk itu kami berharap  dengan bantuan media massa karena kami dari organisasi Mitra Kemenag yang sudah terdaftar di Bakesbangpol Sidoarjo sedangkan mereka FKK TPQ belum memberikan legalitasnya ke Bakesbangpol. Sehingga harapan kami seluruh SKPD termasuk bupati bisa mengambil sikap legalitas yang benar sehingga tidak sampai salah langkah” pungkasnya. (**tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here