Memahami Peran dan Tugas TNI-POLRI di Era Pemerintahan Supremasi Sipil

0
69
: Dr. Oscarius Y.A Wijaya,M.H.,M.M.,CLI. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesian European University (STIE IEU) Surabaya

Penulis: Dr. Oscarius Y.A Wijaya,M.H.,M.M.,CLI. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesian European University (STIE IEU) Surabaya

Panjinasional.net – Peradaban manusia dalam membangun kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara bergerak dinamis selaras dengan perkembangan ancaman dan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi.  Sistem kekuasaan negara yang pada masa lalu dibangun dengan basis kekuatan militer (kerajaan) lambat laun bermetamorfosis menjadi kekuasaan yang semakin mengkedepankan otoritas sipil dengan pengakuan supremasi sipil, demokrasi dan hak asasi manusia di dalamnya.

  Semua itu membutuhkan proses, pengalaman, kontemplasi dan akomodasi terhadap seluruh aspirasi dalam memenuhi kebutuhan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin beradab dan semakin menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga dibutuhkan kehadiran negara yang dibangun berdasar hukum untuk memastikan peradaban bernegara diatur dan ditegakkan, bukan sekedar atas tindakan tak berdasar atau lebih dipahami dan dikenal sebagai tindakan sewenang-wenang, akan tetapi semua berpegang pada aturan hukum yang jelas, telah dirumuskan dan ditetapkan terlebih dahulu melalui proses legislasi dari otoritas yang menjadi representasi kekuasaan dan kekuatan rakyat.

  Pada pusaran tuntutan perubahan supremasi sipil inilah, kedudukan TNI dan Polri yang dulu menyatu dalam satu institusi ABRI, kemudian dievaluasi dan dirumuskan kembali, bukan hanya atas kehendak aspirasi reformasi kala itu, akan tetapi bahkan juga berdasarkan desakan suara internal yang ada di kalangan ABRI, bahkan menurut pengakuan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Wirahadikusumah sebelum tahun 1998 telah diajukan konsep reformasi terbatas, yang kemudian diangkat kembali oleh Panglima TNI saat desakan reformasi bergulir, Jenderal Wiranto (Abdulsalam, 2017).

  Demikian juga semangat reformasi itu masuk dalam institusi Polri, yang pasca reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ditegaskan bukan lagi bagian dari Angkatan Bersenjata. Polri bukan bagian dari TNI/ABRI pasca reformasi didasarkan pada ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), TAP MPR RI No VI Tahun 2000, TAP MPR RI No VII Tahun 2000, dan UU No 2 Tahun 2002 menegaskan Polri terpisah dari TNI/ABRI. Polri merupakan bagian dari institusi sipil, bukan institusi militer.

  Hal ini semakin menegaskan bahwa eksistensi sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan sipil, bukan pemerintahan militer sebagaimana dejure tertuang dalam perubahan keempat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar“.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri di Jakarta pada tahun 2017 lalu pernah berujar Sejak reformasi, kita menjunjung tinggi supremasi sipil. Saya setuju karena sudah menjadi aturan konstitusi kita sejak reformasi, bahwa TNI tunduk kepada otoritas sipil” (Sukoyo. 2017).

  Sementara itu, secara de facto hingga saat ini mayoritas warga negara Indonesia hingga saat ini masih tetap kokoh mendukung kekuasaan negara yang dibangun di atas otoritas atau supremasi sipil.  Bahkan hasil survei dari lembaga survei nasional yang berkompeten. SMRC pada tahun 2020 pun menegaskan warga negara yang mendukung supremasi sipil mencapai 71% dan mayoritas mendukung TNI harus di bawah komando dan kontrol kepala negara atau presiden yang dipilih rakyat, dengan responden yang setuju sebanyak 76% (Utomo, 2020).

Isu Seputar Reposisi dan Redefinisi Tugas dan Wewenang TNI/Polri

  Berangkat dari kesadaran terhadap perspektif ini, maka arah perkembangan sistem kekuasaan negara dan sistem pemerintahan Indonesia hingga saat ini berjalan sesuai dengan koridor semangat reformasi.  Keberadaan TNI dan Polri dalam kekuasaan negara dan pemerintahan yang dirumuskan kembali melalui UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, memainkan peran masing-masing berdasarkan konsep supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

  Sampai di sini semua berjalan normal tidak ada masalah, namun tampaknya yang bermasalah saat ini adalah sebagian orang yang masih melihat masa lalu dan menariknya ke era sekarang tanpa mau atau bahkan tidak mampu memahami semangat perubahan yang terjadi, semangat untuk melindungi setiap hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang berlaku. Mayor Jenderal Saurip Kadi, yang menjabat Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2001, menegaskan “Pimpinan TNI AD sudah final untuk menghapus dwifungsi. Dengan dwifungsi, rakyat tidak berdaya, karena hukum tidak dikedepankan. Ini tabiat”.

  Hal ini mengingat bahwa semangat menghapus Dwi Fungsi ABRI pada awal reformasi merupakan bentuk dari pengejawentahan agenda reformasi 1998, yang dilatarbelakangi beberapa alasan mendasar: (1) dominasi sangat kuat militer atas sipil dalam pemerintahan, (2) kontrol dan pengaruh sosial militer yang sanggup memberangus aspirasi masyarakat, (3) militer terlibat secara aktif dalam percaturan politik kekuasaan, dan (4) dominasi militer atas sumber daya ekonomi.

  Beberapa poin pandangan kontroversial dan tidak berdasar sebagaimana diungkap Anton Permana bukan kali ini saja diwacanakan ke publik bahkan melalui media sosial.  Fakta seperti ini muncul sebagai buah ketidakpahaman ataupun kesalahpahaman reposisi tugas dan kewenangan TNI/Polri di era pemerintahan dengan supremasi sipil, termasuk terkait kebijakan melarang anggota TNI membawa pulang senjata ke rumah dan beberapa isu lainnya.

  Tidak benar hanya TNI saja yang dilarang membawa senjata ke rumah sebagaimana diungkap Anton Permana yang seolah menegaskan personil TNI tidak boleh membawa senjata, yang nampak membawa sarung pistol kosong dimana-mana. Bahkan Polri pun sama dilarang membawa senjata, kecuali penegak hukum yang sedang menjalankan tugas untuk melindungi kepentingan penegakan hukum dan personelnya. Semua warga negara, termasuk anggota TNI dan Polri di luar tugas tetap dijinkan membawa senpi pribadi akan tetapi melalui ijin dari otoritas yang berwenang. 

  Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia. Swiss misalnya, memperbolehkan tentaranya membawa senjata ke rumah, tetapi tidak diijinkan membawa amunisinya (swissinfo, 2007).  Bahkan Amerika Serikat sekalipun, personel militernya yang membawa senjata pribadi bahkan secara tersembunyi ke pangkalan atau barak saja, pengaturannya harus melalui proses persetujuan legislasi yang tidak mudah (Schogol, 2016).

  Tuduhan bahwa ada upaya secara sistematis dengan memposisikan TNI yang seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi “komponen pembantu” jelas merupakan justifikasi yang mengada-ada dan tidak berdasar.  Hingga saat ini, komponen utama pertahanan tetap TNI.  Pengejawentahan doktrin dan amanat konstitusi ini diterjemahkan melalui Undang-Undang, bukan serta merta atau bahkan hanya mengikuti persepsi seorang Anton Permana.

  TNI dan Polri saling bahu membahu menjaga stabilitas negara sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing, mengingat dalam keadaan tertib sipil, darurat sipil ataupun darurat militer/keadaan perang, TNI dan Polri tetap menjadi bagian dari tulang punggung kekuatan.  Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai instrumen hukum untuk menetapkan keadaan dimana peran TNI menjadi komponen utama pertahanan ditegaskan, yakni ketika negara didefinisikan dalam keadaan darurat militer, sedang dalam keadaan darurat sipil bersama-sama dengan kepolisian menjadi komponen pendukung.

  Dalam keadaan normal atau tertib sipil, fungsi sebagai kekuatan komponen utama pertahanan ini dijalankan dengan menjalankan tugas mengasah dan meningkatkan kemampuan pertahanan dengan melaksanakan kegiatan latihan pertahanan.  Sedangkan Polri menjalankan tugas dan kewenangannya menegakkan hukum dan menjaga stabilitas keamanan. Kecuali terhadap keadaan yang diatur Undang-Undang untuk mendapatkan dukungan TNI ketika dalam situasi normal atau tertib sipil namun disinyalir terdapat potensi ancaman yang membutuhkan dukungan TNI, maka TNI oleh Undang-Undang diijinkan dilibatkan dalam konsep perbantuan.

  Reposisi dan redefinisi ini penting untuk memastikan pengelolaan negara semakin beradab dan berkeadilan, artinya setiap eksekusi terhadap situasi apapun yang dihadapi negara harus berdasarkan hukum yang telah disepakati bersama, untuk menghindari kesewenang-wenangan atau “tabiat” yang dimaksudkan Mayor Jenderal Saurip Kadi di atas, tidak lagi langsung serta merta didekati dengan pendekatan militer.  

  Pemberlakuan hal yang sama terkait dengan respon pemerintah dalam melakukan pendekatan keamanan terhadap KKB di Papua.  Bukan berarti menempatkan KKB Papua sebagai kelompok kriminal sebagai sekedar alasan, akan tetapi seluruh keputusan pada akhirnya membutuhkan pertimbangan, termasuk pertimbangan politik domestik, regional dan global yang menjadi bagian yang tak terpisahkan.  Sepanjang belum ditetapkan sebagai darurat militer, maka supremasi sipil yang menjadi tulang punggungnya.

  Oleh karena itu, menempatkan dan memperhadapkan democratic policing dan RUU Kamnas menjadi tidak relevan. Hal ini mengingat kedua hal tersebut menempati porsi yang berbeda.  Hakikat dari penerapan konsep democratic policing adalah mendorong perubahan paradigma personel Polri, yang kemudian diikuti dengan penyelarasan institusi Polri dengan nilai dan sistem demokrasi, tidak sama sekali ditujukan untuk mengubah paradigma dan esensi keamanan nasional sebagaimana interpretasi liar yang berkembang.

  Tidak benar apabila dikatakan jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI alias 1:3. dimana bahkan diisukan secara anggaran pun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI.  Cara pandang ini terlihat masih terkooptasi oleh keadaan dimana Polri masih menjadi salah satu matra Angkatan Bersenjata, sehingga membandingkan jumlah personel dan anggaran per matra bukan membandingkan Polri dengan TNI secara keseluruhan.

  Anggaran TNI adalah anggaran untuk Kemenhan/TNI secara keseluruhan untuk kebutuhan pemenuhan kepentingan pertahanan, sedangkan anggaran Polri untuk memenuhi anggaran kebutuhan kepentingan keamanan.  Anggaran Polri untuk saat ini sebesar 112,1 triliun dan anggaran Kemenhan/TNI sebesar 137,295 triliun, faktanya masih besar anggaran Kemenhan/TNI. 

  Penyesatan terjadi karena mencoba menggiring opini membandingkan personel dan anggaran Polri dengan personel dan anggaran setiap matra TNI.  Perbandingan ini tidak relevan karena dua hal.  Pertama berdasarkan kebutuhan personel, Polri saat ini masih jauh dari ideal berdasarkan standar PBB dimana untuk seorang personel Polri berbanding 400 penduduk.  Kedua, TNI dan Polri saat ini adalah dua institusi terpisah dan kewenangan Polri di bidang keamanan membutuhkan dukungan personel yang ideal, dan tidak lagi relevan dibanding-bandingkan hanya dengan salah satu matra TNI.

  TNI dan Polri bersamaan kedudukannnya dalam ketatanegaraan berdasarkan hukum setara, karena keduanya sama-sama sebagai sebagai lembaga pemerintahan setingkat menteri bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.  Kedua pimpinan tertinggi dari TNI dan Polri pun merupakan pejabat setingkat menteri, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.  Menyatunya Kemenhan dan TNI bukan berarti TNI di bawah Kemenhan akan tetapi ada persilangan antara keduanya yang harus ditangani.  Jadi, terjadi penyesatan ketika menyebutkan Polri memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

  Pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri diajukan terlebih dahulu oleh Presiden ke hadapan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam  Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya yang mengatur persetujuan dan pelibatan DPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI menegaskan kedudukan jabatan keduanya tidak sekedar sebagai pejabat pemerintahan yang terkesan berbau politis praktis, tetapi sarat dengan pesan bahwa keduanya harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakilnya di DPR, yang bahkan mekanisme ini tidak terjadi dan tidak berlaku bagi para menteri kabinet di pemerintahan.  

  Fungsi cipta kondisi, pembinaan kamtibmas di wilayah hukum dan keberadaan Brimob sebagai satuan paramiliter yang dimiliki Polri bukan sesuatu yang baru dalam tananan sistem kenegaraan.  Hal ini bukan sebagai bagian dari pengambilalihan tugas TNI, akan tetapi justru redefinisi dan reposisi tugas yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hukum sebagaimana juga dimaksudkan oleh para petinggi TNI yang telah disajikan di atas.  Jadi tidak benar, hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih Polisi., termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan.

  Pada masa lalu TNI terutama TNI AD terlalu masuk ke wilayah Kamtibmas sebagai konsekuensi menyatunya Polri menjadi salah satu matra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kala itu, tetapi sebagaimana diungkap Mayor Jenderal Saurip Kadi, yang menegaskan “Dengan dwifungsi, rakyat tidak berdaya, karena hukum tidak dikedepankan, ini tabiat.  Hingga saat ini cipta kondisi dan pasukan pemukul Brimob dan Densus 88 pun sesungguhnya difungsikan dalam rangka menegaskan kewenangan keamanan Polri, bukan masuk ke wilayah kewenangan TNI dalam pertahanan.

  Terkait dengan isu yang dilontarkan di media sosial terkait dengan masalah persenjataan organik Polri lebih canggih dari pada senjata organik TNI, dimana senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri lebih canggih dari pada senjata batalion infantri raider sekalipun, tampaknya sangat berlebihan.  Densus 88, Gegana, dan Brimob Polri tidak memiliki peralatan tempur semacam rudal, pesawat tempur, tank, dan kendaraan tempur lainnya.  Senjata canggih Polri dalam hal ini dimiliki Brimob misalnya spesifikasinya masih kalah dibanding yang dimiliki TNI.

  Sebagai contoh misalnya pengadaan senjata Polri dari Pindad.  SB1-V2 Kal. 7.62 mm, senbuah senjata produksi Pindad yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan kepolisian. SB1-V2 merupakan versi carbine dari SB1-V1 dengan laras yang lebih pendek. Senjata ini memiliki panjang laras 247 mm dengan 3 pilihan tembakan yakni tunggal, 3 rounds burst, serta safe. Spesifikasi senjata ini di bawah spesifikasi senjata SS2 produksi Pindad yang diperuntukkan bagi senjata organik TNI.  Demikian juga kendaraan lapis baja Polri yang dipesan dari Pindad, spesifikasinya terlihat jelas untuk kepentingan keamanan, bukan sebagai alutsista untuk kepentingan berperang sebagaimana yang dipesan TNI dari Pindad.

  Sejatinya, sudah menjadi hal biasa kepolisian khusus ataupun setara dengan kepolisian khusus di dunia seperti Brimob di Indonesia atau satuan lain seperti Densus 88 Anti Teror Polri, dibekali dengan senjata khusus, seperti Marshal di Amerika Serikat, yang dibekali dengan senjata Colt 9mm SMG, bahkan juga dibekali Remington 700 yang di Indonesia diberikan kepada Kopaska dan Kopasus.  Polisi Federal AS yang menangani perbatasan (US Border Patrol) juga dibekali dengan senjata yang sama, Remington 700.  Jadi penemuhan alutsista Polri juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas, termasuk kebutuhan tugas keamanan berisiko tinggi yang dihadapi bagi satuan Polri tertentu seperti Brimob, Gegana dan Densus 88.

  Bahkan mungkin masih ingat peristiwa pada tahun 2017 silam, dimana terjadi insiden impor senjata berupa 280 pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru milik Korps Brimob Polri, yang sempat menimbulkan kesalahpahaman, yang kemudian diluruskan Menhan Ryamizard Ryacudu kala itu bahwa senjata Polri tersebut tidak memiliki kesamaan spresifikasi dengan senjata militer yang mampu menghancurkan kendaraan perang.  Menhan menegaskan itu adalah alutsista pelempar granat, gas air mata dan lain-lain yang jadi kebutuhan Polri dan tidak ada spesifikasi yang mampu menghancurkan tank.

  Seolah-olah masih saja ada yang tidak memahami bahwa pada era konsep negara modern dan demokrasi, dimana keberadaan militer yang harus berada di bawah kekuasaan supremasi sipil yang memiliki konsekuensi bahwa TNI memang harus tunduk di bawah kekuasaan politik, tetapi bukan berarti di bawah kehendak penyalahgunaan kekuasan politik. Politik yang tidak disimpangkan adalah kekuatan kehendak rakyat yang termanifestasi sebagai kekuatan politik untuk mengejawentahkan kehendak politik rakyat.  TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil artinya TNI tunduk pada kekuasaan kehendak rakyat, jadi tidak perlu dipersoalkan.  

  Namun sayangnya, kesalahpahaman ini menjadi semakin tidak terkendali ketika memandang tugas Polri seolah menjadi aneh dan kontradiktif, dengan menyebut yang katanya sipil bersenjata tetapi mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir”, bahkan memerangi terorisme dan separatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil alih Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun khususnya angkatan darat.  Hal ini disebabkan kritik terhadap reposisi dan redefinisi tugas dan wewenang TNI dan Polri masih menimbulkan kesalahpahaman dimana masih ada yang menilai tidak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan. 

  Kesalahpahaman ini semakin parah ketika tidak memahami secara jelas dan tegas antara tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan dan tugas Polri sebagai komponen pendukung.  Padahal faktanya adalah batas tersebut sesungguhnya justru tersamar ketika Polri masih menjadi bagian dari ABRI.  Hal ini mengingat personel di luar matra Polri seolah memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki Polri karena merasa menjadi satu bagian dalam satu institusi yang sama yakni ABRI, sehingga bertindak seolah sebagai penegak hukum tetapi bukan penegak hukum, akhirnya tindakannya tidak didasarkan pada hukum sebagaimana digambarkan oleh Mayor Jenderal Saurip Kadi, dengan menyebutnya sebagai tabiat tindakan yang tidak mengkedepankan hukum.

  Pada saat ini ketika situasi negara didefinisikan dalam keadaan normal, tidak dalam darurat sipil atau bahkan darurat militer, kewenangan penegakan hukum dan keamanan sepenuhnya di bawah otoritas Polri, dan sesuai dengan Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang TNI, maka dalam keadaan demikian TNI dapat diminta bantuan dukungan.  Sementara ketika dalam keadaan darurat militer, maka penguasa darurat militer adalah militer atau TNI, seluruh elemen kekuatan negara termasuk Polri menjadi komponen pendukung.  Inilah batasan yang jelas antara dimensi keamanan dan dimensi pertahanan.

  Keberadaan Babinsa dari TNI di level desa yang bersamaan dengan itu Babinkamtibmas dari Polri juga di sana tentu saja harus tunduk pada reposisi dan redefinisi tugas dari kedua institusinya.  Hal ini mengingat setiap penanganan perkara bahkan sampai level desa sekalipun harus mengkedepankan hukum, dimana bahkan KUHP sudah mengatur ancaman pidana bahkan terhadap tindakan yang mengancam negara (delik perencanaan makar dan bahkan makar) bahkan ketika Polri masih bersama dengan TNI dalam satu institusi ABRI.  

  Pemisahan kedua institusi ini menegaskan bahwa prosedur penanganan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Polri tanpa boleh ada campur tangan non hukum atau bahkan dilakukan tindakan yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana sebelumnya.  Mungkin inilah kesan yang ditangkap Anton Permana dan argumen serupa di luar sana sebagai “tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan yang tidak logis”, mengingat harus berhadapan dengan serangkaian proses hukum sipil (KUHAP dan KUHP) yang kadang berliku dalam menindak segala sesuatu yang dinilai membahayakan negara, bahkan jauh sebelum kedua institusi tersebut dipisah.

  Apa yang dikesankan sebagai “Multi fungsi Polri” dengan dasar argumen peran Polisi yang dipersepsikan sangat dahsyat dan luar biasa menjadi tidak relevan.  Hal ini mengingat peran Polri yang terlihat menonjol mengingat dalam era keterbukaan ini, eskalasi persaingan politik yang memanas dan kohesi sosial yang terancam menyebabkan Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan bertindak sesuai dengan perintah hukum.  Jabatan-jabatan di luar Polri dan TNI yang dipercayakan kepada personel TNI dan Polri aktif maupun purnawirawan jumlahnya juga hampir berimbang.

  Keberadaan perwira tinggi Polri maupun purnawirawan Polri yang menduduki jabatan BIN, BNPT, BNN, di Kementerian, Bulog, KPK dan lainnya juga sejalan dengan keberadaan perwira tinggi TNI maupun purnawirawan TNI di Bakamla, BNPB, Lemhannas, Kemenhan, dan jabatan-jabatan lainnya di lembaga publik non struktural TNI dan Polri, bahkan sampai di level pejabat eselon I, II dan III.  Mungkin yang tidak siap menerima fakta bahwa Polri dan TNI sudah terpisah dan tetap memandangnya sebagai hanya salah satu matra ABRI, maka akan lahir persepsi lainnya yang jelas berlebihan.

  Harus dipahami bahwa implementasi dari penghapusan dwi fungi ABRI melalui peraturan perundang-undangan yang disusun pemerintahan hasil reformasi dan DPR dari Parpol yang dilahirkan rahim reformasi bukanlah sebuah kebijakan simbolis fatalistik dengan meniadakan sama sekali eksistensi peran personel militer aktif yang memiliki kompetensi dalam pemerintahan politik negara, yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya.

  Akan tetapi yang dilakukan adalah kebijakan pengakuan supremasi sipil melalui mekanisme demokrasi bahkan sampai tingkat daerah (pilkada), pembatasan militer aktif untuk tidak masuk atau terlibat dalam politik praktis (tidak berhak memilih dan dipilih), tidak ada lagi perwakilan kekuatan politik militer di parlemen, menjaga netralitasnya, membatasi peran militer secara institusional hanya berdasarkan kebijakan politik negara dan melikuidasi bisnis militer. 

  Berkembangnya pandangan seolah tidak bisa menerima bahwa faktanya Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden dengan menyebut bahaya TNI tunduk pada kekuasan politik juga sangat tidak relevan, bukankah sejak dulu Panglima TNI atau dulu PANGAB/Menko Polhukam ditunjuk Presiden? Meski Presiden adalah bagian dari kekuasaan politik tetapi dimanapun tentara dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya termasuk bahkan Presiden pun apabila melanggar Undang-Undang, termasuk dengan memanfaatkan TNI maka dapat diturunkan dari jabatannya secara konstituasional. Kontrol keseimbangan kekuasan itu selalu ada, jadi menjadi tidak relevan membayangkan apabila kewenangan politik Presiden itu kemudian dikhawatirkan disalahgunakan untuk mengkoptasi TNI untuk menyimpangkan kekuasaan yang merugikan rakyat dan membahayakan negara. 

  Bahkan masuknya kekuatan atau kelompok politik sipil dengan memanfaatkan kekuasaan politik yang mengintervensi permasalahan internal TNI baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI merupakan konsekuensi logis dari pengakuan kekuasaan di bawah supremasi sipil, yang dinilai sebagai representasi dari kehendak politik rakyat, tentu saja yang dimaksud adalah semangat intervensi yang selaras dengan aspirasi rakyat, bukan penyalahgunaan otoritas kekuasaan.  Secara ideal inilah konsep supremasi sipil, namun apabila terjadi penyimpangan kekuasaan, maka harus dapat diyakini bahwa pasti ada petinggi TNI yang punya nurani akan mampu menempuh suatu cara untuk menyelesaikannya.

  UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 2 huruf d. menegaskan: Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

  Selebihnya, seharusnya slogan “Sinergitas-TNI Polri” berdasarkan beberapa penjelasan di atas tidak seharusnya disalahpahami sebagai sebuah cara halus mengikat TNI ke belakang tetapi memberikan kekuasaan luas kepada Polri di depan, karena berbagai fakta yang dijelaskan di atas menegaskan kedudukan yang sama antara TNI dan Polri dalam sistem ketatanegeraan. Implementasi gagasan sinergitas TNI-Polri mengemuka justru ketika setelah kedua institusi dipisah, ternyata di beberapa daerah timbul friksi antar personel disebabkan semangat jiwa korsa sempit dan kurang dapat bersinergi dalam menjaga negara, jadi sinergitas sama sekali tidak bermakna di bawah kendali Polri.

Penutup.

Paradigma lama yang masih belum sepenuhnya hilang dari benak sebagian orang menimbulkan kesalahpahaman pasca pemisahan TNI dan Polri, yang diikuti dengan reposisi dan redefinisi peran dan tugas kedua institusi bertujuan agar mampu lebih fokus meningkatkan profesionalitasnya, yang untuk TNI sebagaimana ditegaskan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 2 huruf d. yang menegaskan: Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

  Kebijakan “tentara kembali ke barak” sebagaimana tuntutan reformasi karena logikanya tentara adalah seroang prajurit dan ksatria yang seharusnya terus meningkatkan kemampuan diri dengan berlatih dan tidak terlibat politik praktis, meski kemudian diterjemahkan secara lebih bijak bahwa implementasi dari penghapusan dwi fungi ABRI bukanlah sebuah kebijakan simbolis fatalistik dengan meniadakan sama sekali eksistensi peran personel militer aktif yang memiliki kompetensi dalam pemerintahan politik negara, yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya.

  Profesionalitas Polri dalam keadaan tertib sipil sebagaimana saat ini, karena otoritas berwenang tidak satupun yang mengambil kebijakan menetapkan suatu wilayah sebagian atau seluruhnya dalam keadaan darurat sipil atau bahkan darurat militer atau keadaan perang, maka seluruh kejadian yang mengancam negara dan melanggar hukum berada dalam kewenangan Polri dan menjadi bagian dari kepastian konsep keamanan, bukan pertahanan, sehingga didekati dengan pendekatan penegakan hukum, termasuk terorisme dan separatisme sepanjang tidak ditetapkan status sebuah wilayah atau sebagian wilayah dalam keadaan darurat (sipil dan militer), maka penanganannya ada di bawah kewenangan Polri.

  Konsep supremasi hukum dan dikelola di bawah otoritas atau supremasi sipil ini semata-mata untuk memastikan bahwa negara dikelola secara jauh lebih beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia melalui penyelenggaraaan negara yang didasarkan pada ketentuan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

  Mungkin plus minusnya pasti ada dibandingkan dengan sistem sebelumnya, misalnya efektivitas deteksi dini dan lainnya karena dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa perlu memperhatikan hukum dan hak asasi manusia, akan tetapi kerugiannya telah terang menimbulkan keresahan yang sangat besar di dalam masyarakat dan diakhiri dengan aspirasi reformasi pada tahun 1998 lalu.

Pustaka: Husein Abdulsalam – 8 Oktober 2017, “Kemenangan dan Kekalahan Supremasi Sipil”, https://tirto.id/cxWa

Jeff Schogol, 21 November 2016,

Acknowledging domestic terror threat, Pentagon says troops, recruiters can carry concealed guns,

https://www.militarytimes.com/news/yur-military/2016/11/21/acknowledging-domestic-terror-threat-pentagon-says-troops-recruiters-can-carry-concealed-guns/
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/11/21/acknowledging-domestic-terror-threat-pentagon-says-troops-recruiters-can-carry-concealed-guns/

Prasetyo Utomo, 23 Aug 2020, Mayoritas Warga Dukung Supremasi Sipil Daripada Militer, https://www.gatra.com/detail/news/488275/politik/mayoritas-warga-dukung-supremasi-sipil-daripada-militer

Swissinfo, September 27, 2007, Soldiers can keep guns at home but not ammo, https://www.swissinfo.ch/eng/soldiers-can-keep-guns-at-home-but-not-ammo/970614

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Yeremia Sukoyo, 30 September 2017, Kiki Syahnakri: Militer Harus Junjung Tinggi Supremasi Sipil, https://www.beritasatu.com/nasional/455434/kiki-syahnakri-militer-harus-junjung-tinggi-supremasi-sipil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here