Connie Rahakundini Bakrie Menjawab Tantangan Menhan Tentang Mr. M di Mafia Alutsista

0
92
Ilustrasi

Panjinasional.net Jakarta – Munculnya polemik Mister M yang disebut sebagai Mafia Alutsista sudah mencuat ke publik usai diungkap oleh Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie. 

Terkait mister M, Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara. “Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa mafia yang dia sebut berinisial Mister M,”ungkap Dahnil dikonfirmasi dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/05/2021). 

“Termasuk yang dia sebut ada industri pertahanan bayangan, sebutkan saja jenderal yang dia sebut-sebut bermain itu siapa? Apalagi Bu Connie menyebutkannya dengan embel-embel tidak memperoleh pengetahuan yang cukup terkait itu,”lanjut Dahnil. 

Dahnil juga menegaskan bahwa sejak awal menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto selalu mewanti-wanti tidak ada tempat bagi siapa pun yang mau bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista.

Karena itu, Dahnil menuturkan Prabowo sangat berterima kasih bila Connie menyebut saja nama mafia-mafia tersebut.

Secara Terbuka Connie Rahakundini Bakrie dilaman Facebook Menjawab Release Menhan Prabowo Subianto Terkait Mafia Mr M’ 

Connie Rahandika Bakrie

Bersama ini saya sampaikan sebagai berikut :

1). Terima kasih terdalam saya atas apresiasi Bapak Menhan dan perhatiannya pada pemberitaan‘’terkait Mafia Mr.M’’

2). Sebagai WN yang baik, seorang akademisi sekaligus inteketual adalah kewajiban saya untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan atau KEMHAN agar dapat bertindak (bukan sekedar mewanti-wanti), bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi Alutsista. Hal ini juga mengingat tugas masyarakat besama K/L terkait adalah mengawal anggaran negara termasuk Anggaran Pertahanan utamanya mengingat anggaran tertinggi pada APBN kita.

3). Bahwa terkait beredarnya Mr. M atau mafia dalam upaya modernisasi Alutsista dan atau MRO yang diakui keberadaannya juga oleh para tokoh antara lain Anggota DPR RI Komisi 1 Bapak M. Farhan, Mantan KaBAIS Bapak S. Ponto dan Deputy V KSP Ibu Jaleswari Pramodawardhani. Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud bukan tugas seorang akademisi atau intelektual.

4). Mr M atau Mdmme M, Mr X atau Mdmme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID. Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan.

5). Good Governance memandatkan adanya transparansi, dimana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementrian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan Alutsista dimaksud.

6). Tanpa adanya transparansi anggaran, akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi. Contoh sinyalemen terbuka dari Komisi 1 DPR RI Bapak Tubagus Hasanudin tentang Perpres dengan anggaran + Rp1760 Trilyun dalam modernisasi alutsista 2020-2024. Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi 1?, Karena jika benar alokasi PLN tersebut maka seluruh WN perlu mengetahu karena hal ini memiliki konsekuensi pembayaran utang LN yang sangat besar dan akan  menjadi beban negara dan WN.

7). Tentang Pseudo Indhan (industri pertahanan semu atau palsu) sudah saya sampaikan sejak Era Menhan terdahulu, bahwa hal termudah untuk melakukannya adalah melalui audit teknologi yang ketat oleh K/L terkait bersama BPK kepada kepada semua pelaku Inhan BUMN dan atau BUMS

Hasil audit teknologi lah yang akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku Pseudo Inhan sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan KEMHAN untuk mewujudkan hal ini bersama K/L terkait terutama BPK.

8). Saya telah menerima dan mengkonfirmasi kehadiran saya atas undangan untuk menghadap Bapak Menhan dan atau Wamenhan melalui pembicaraan kami bersama Marsma TNI Penny Radjendra (Karo Humas) minggu lalu, tetapi dibatalkan mendadak menjelang pertemuan.

Saya juga telah memenuhi undangan dari pejabat PT TMI/ technology Military Indonesia yang menurutnya sedang mengagendakan pertemuan saya bersama Bapak Menhan pada 11 Mei 2021. Untuk itu, selanjutnya terkait keseluruhan point diatas dapat kami diskusikan langsung bersama Bapak Menhan saat pertemuan dimaksud.

Sebagai WN yang baik, akademisi sekaligus inteketual  adalah menjadi tugas saya. untuk mendukung KEMHAN dalam membenahi upaya menyusun Road Map Kebijakan Pertahanan Negara agar keseluruhan upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel dan menjaga kepentingan nasional sesuai Visi Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam mewujudkan TNI berkekuatan Poros Maritim, Dirgantara dan Permukaan Dunia, dimana modernisasi alutsista serta kemandirian Indhan yang sejati, akan terkait sangat pada eksistensi dan kewibawaan Indonesia sebagai bangsa berdemokrasi, berwibawa, berdaulat dan terhormat. Jakarta, 10 Mei 2021.Dr. Connie Rahakundini Bakrie@***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here