Seiring Dibelakukannya UU Cipta Kerja, IZIN IMB Tidak Dipakai, Diganti Dengan Istilah PBG

0
211
Ir., Mohammad Jakfar., MM., Kepala Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.

Sumenep, www.panjinasional.net – Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di akhir tahun 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa aturan perundang-undangan yang lain. Salah satu peraturan yang mengalami perubahan sebagai akibat penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah Peraturan tentang Bangunan Gedung.

Pada awal tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  Dalam regulasi tersebut terdapat beberapa perubahan dalam kaitannya dengan bangunan gedung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep Ir. Mohammad Jakfar, MM  melalui Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Hery Kushendrawan, ST. MT mengatakan salah satu perubahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah sudah tidak dikenal lagi istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan diganti dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“ Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021, istilah Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB sudah tidak dipakai lagi namun diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau disingkat PBG,” ujar Hery Kushendrawan, ST. MT, melalui keterangan tertulisnya, Juma’t (7/5/2021).

Menurutnya, persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

” Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi,” tegasnya.

Proses yang akan dilalui dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sambung Hery, terdiri dari konsultasi perencanaan; dan penerbitan. Dalam proses pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

” Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, wajib memenuhi ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung yang tertuang dalam Keterangan Rencana Kota,” sambungnya.

” Keterangan Rencana Kota ini adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada sebuah lokasi,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 disebutkan apabila Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG maka dikenai sanksi administratif. ” Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan atau sampai dengan perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut,” tegasnya lagi.

Pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi secara intens dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTSP) Kabupaten Sumenep.

” Koordinasi ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nantinya bisa terwujud kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baik untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien,” katanya menambahkan.

” Sebelum ketentuan pelaksanaan PBG ini efektif diberlakukan, saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan DPMPTSP. agar nanti pada waktunya, proses pelaksanaan pemberian PBG ini berjalan efektif dan efisien,” tuturnya.@bas/qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here