Diduga Terlibat Produk Kampanye Pilkades, Oknum ASN Puskesmas Ra’as Abaikan Nilai-Nilai Dasar Kode Etik PNS

0
154

Sumenep, www.panjinasional.net – Beredarnya dugaan foto seorang Oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditenggarai bertugas di Kantor Puskesmas Ra’as, Kecamatan Ra’as, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sedang menggunakan fasilitas yang ada di Kantor Puskesmas Kecamatan Ra’as, untuk keperluan cetak atribut peraga kampanye Calon Kepala desa yang akan berkontestasi dalam Pilkades Serentak di Kabupaten Sumenep pada 8 Juli 2021 di Kecamatan Ra’as mendatang, semakin menyita perhatian publik. Pasalnya, LBH FORpKOT (Forum Pembela Keadilan dan Orang-Orang Tertindas) mulai buka suara.

Ketua LBH FORpKOT, Herman Wahyudi, S.H, mengatakan, terkait dengan beredarnya Oknum PNS/ASN Puskesmas Ra’as yang diduga menggunakan fasilitas Kantor Puskesmas, untuk keperluan cetak atribut peraga kampanye Calon Kepala desa yang akan berkontestasi dalam Pilkades Serentak tersebut, harus menjadi perhatian serius Kepala Dinas Kesehatan.

” Kami minta persoalan beredarnya foto ini jangan dianggap enteng dan remeh. Karena ini mulai menyangkut marwah dan juga kepercayaan publik terhadap Dinas Kesehatan,” kata Herman Wahyudi, S.H, Senin (3/5/2021).

Sebab kata Herman biasa disapa, kalau diamati dari foto yang sudah beredar, dan juga diamati dari apa yang telah disampaikan oleh salah tokoh masyarakat Ra’as di media. Nampaknya patut diduga Oknum PNS/ASN tersebut mulai mengabaikan nilai-nilai dasar yang semestinya harus dijunjung tinggi oleh PNS.

” Karena nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS sudah jelas termaktup di dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil,” ujarnya.

Bahkan pihaknya mulai mengurai bahwa didalam ketentuan Pasal 7 mengenai Kode etik Pengawai Negeri Sipil, menyebutkan, dalam pelaksana tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta tehadap diri sendiri, dan sesama PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

” Dan Etika terhadap diri sendiri itu juga sudah tegas diatur didalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil,” sebutnya.

” Maka dari kami berharap Kepala Dinas Kesehatan tidak hanya melakukan suatu bentuk tindakan penegoran via telpon. Melainkan juga melakukan suatu tindakan yang bersifat kongkret. Apalagi foto tersebut sudah diminta langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan,” harapnya.

Dilansir dari berita sebelumnya, menaggapi beredarnya foto yang diduga Oknum ASN yang menggunakan fasilitas Kantor Puskesmas Ra’as, membuat tokoh Masyarakat Kecamatan Ra’as sebut saja Mahmudi, mulai angkat bicara.

Menurut tokoh masyarakat asli Putra Kepulauan Ra’as tersebut mengatakan, yang pertama secara pribadi yang bersangkutan PNS (ASN,red) yang sudah dilarang.

Karena kata dia ada Perbup dan Peraturan Kepegawaian yang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik itu di Pemilihan Pilkada maupun Pilkades.

” Ini perilaku Politik, yang condong atau berafliasi Politik kepada salah satu calon Kontestan Pilkades,” kata Mahmudi, Selasa malam (27/4/2021) di Sumenep.

Yang kedua, menurut Mahmudi, lokasinya mencetak atau atribut kampanye dilakukan di Puskesmas. Sedangkan kata dia Puskesmas itu katagori areal publik, pemiliknya adalah masyarakat.

” Kalau dia kemudian condong kepada salah satu kontestan Politik. Ita merugikan Calon yang lain dong. Sekaligus merugikan masyarakat. Nah kemana Kapusnya (Kepala Puskesmasnya,red). Apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,” urainya.

Mahmudi juga mulai mengungkapkan bahwa antara Kapus dan yang bersangkutan (Oknum ASN,red) ada kaitan gen, dalam kontek adik kakak.

” Kalau dia (Kapus,red) tidak tau, dia (Oknum ASN,red) berarti tega sama kakaknya melakukan seperti itu. Kalau tahu, berarti apa tidak mungkin kita mengatakan tidak ada kerja sama,” ujarnya.

Kalau misalnya tahu berarti kan ada pembiaran,” tanya Wartawan?, kata dia,  pembiaran, kedholiman pada dirinya, kedholiman terhadap jabatannya, kedholiman terhadap calon sendiri. ” Kan Calonnya dia sendiri,” sebutnya.

Kecuali, Sambung Mahmudi, dia tidak tahu. Apakah benar seperti yang bersangkutan itu tidak tau terhadap Undang-Undang?  Apakah benar Kapusnya tidak tahu Undang-Undang? Apakah benar ASN-ASN yang terlibat tidak tahu Undang-Undang?

” Kalau tidak tahu apa yang dibutuhkan.? Pembinaan kah. Kalau pembinaan butuh. Tapi apakah iya setua itu (sesenior itu) tidak tahu bahwa ASN tidak boleh ber afliasi ke salah satu kandidat . Kenapa? ASN kan artinya punya masyarakat juga. Karena digaji dari dana masyarakat nyambungnya kesana. Kenapa harus Netral?. Karena ASN digaji pemerintah oleh dana masyarakat. Makanya harus Netral,” tandasnya.

Harapannya kepada Pemerintah Kabupaten?, harus menindak, minimal di evaluasi, ” Ada ketidak beresan di Kecamatan Ra’as. Apakah ini awal, apa sudah terjadi beberapa tahun yang lalu,” tukasnya sambil bertanya?..

Sementara itu, saat dihubungi via telpon gengamnya Kepala Puskesmas Ra’as H. Herman, mengatakan bahwa dirinya ada di Sumenep. Saat disinggung tentang Puskesmas Ra’as yang dijadikan pembuatan/mecetak alat (peraga,red) kampanye salah satu Bacalon Kepala desa. H. Herman, (Kapus,red) terkesan irit bicara atau tidak bisa menjelaskan?.

Bahkan ketika dihubungi kembali dan sudah terdegar nada sambung masuk. Kepala Puskesmas Ra’as, itu,  malah merijek panggilan telpon awak media. Selasa malam (27/4/2021).

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono, menyampaikan bahwa harus mengikuti aturan Pilkades. Aturan Pilkades itu bagimana ya dijalankan aja. ” Misalnya ASN itu harus Netral itu jalankan aja,” kata Agus Mulyono, Rabu (28/4/2021) saat ditemui di Kantornya.

Terkait dengan fasilitas tersebut? Menurut Agus iya disesuaikan dengan aturan. Apa yang ada diaturan harus dijalankan. ” Sudah saya tegur, tidak boleh, langsung malam itu juga saya minta fotonya sekarang juga,” tegas Agus.

Disinggung apa ada Sanksi bagi Oknum ASN tersebut, menurut Agus Sanksi itu mengikuti PP 53. Pokoknya aturan-aturan yang ada Pilkades diikuti semua pihak dan dijalankan sebagaimana mestinya.

” Untuk Puskesmas, harud fokus pada pelayanan di bidang kesehatan. Saya titip itu untuk bisa melaksankan fungsi-fungsi pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tandasnya.@qib/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here