Hasil Pelatihan Asesor Sertifikasi Wartawan jadi Polemik. Ini Reaksi Dewan Pers dan BNSP

0
555
Foto dari kiri: Henny S Widyaningsih, Anggota BNSP. Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun

Komisioner BNSP Henny Widyaningsih Minta Media Lakukan Kewajiban Koreksi

Panjinasional, Jakarta – Mencuatnya statmen dari Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul adanya Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Hal itu dikatakan Henny saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Menyusul maraknya di pemberitaan terkait judul :”Pelatihan Asesor Wartawan, BNSP Larang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan”, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan klarifikasi. Saat menghubungi Ketua LSP Pers Indonesia, Henny menyampaikan bahwa dirinya tidak membuat pernyataan melarang Dewan Pers mensertifikasi wartawan.

Hal itu bisa dibuktikan bahwa di dalam pengarahan yang dilakukan saat pembukaan pelatihan calon Asesor Kompetensi BNSP tersebut saya tidak mengeluarkan pernyataan melarang Dewan Pers sertifikasi wartawan.

Jadi media yang membuat kesimpulan dan membuat berita dengan judul seperti itu,” ujar Henny. Untuk itu Henny meminta media dapat melaksanakan kewajiban untuk koreksi.

Kutipan di atas adalah pernyataan Henny dalam acara tersebut dan pernyataan yang benar adalah : “Jika Dewan Pers ingin memberikan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan Sistem Nasional Sertifikasi Kompetensi Kerja, maka Dewan Pers mendirikan LSP yang dilisensi BNSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP dan atau merekomendasi pendirian LSP di bidang kewartawanan sesuai dengan ketentuan lisensi LSP,” urai Henny.

“Dan ini yang sedang di harmonisasi agar LSP dapat dibentuk di Dewan Pers, untuk memastikan dan memelihara Kompetensi Profesi kewartawanan,” terang Henny menambahkan.

Henny juga menjelaskan, BNSP prinsipnya melakukan Sertifikasi Kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. “Dinyatakan bahwa BNSP mempunyai otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional,” ujarnya lagi.

“LSP Pers Indonesia harus melalui tahapan Asesmen Lisensi dan penyaksian uji dari BNSP untuk mendapatkan Lisensi BNSP. Jika telah mendapat lisensi BNSP, LSP ini dapat menjadi LSP pertama dibidang kewartawanan di Indonesia dan menjadi bagian dari pemerintah dalam hal ini BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi kewartawanan,” ujarnya.

Secara terpisah dikutip dari penaku.id, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun saat dikonfirmasi menyebutkan berita dan informasi tersebut ngawur.

“Itu berita ngawur. Agar cek ke pihak BNSP apakah benar berkata begitu,” cetus Hendry saat dikonfirmasi melalui sambungan pesan whatsApp, Senin malam.

Dewan Pers, lanjut hendry sudah beberapa kali bertemu BNSP dan mereka memahami tugas Dewan Pers. “Jadi tidak mungkin BNSP bersikap seperti itu,” ucap Hendry.

Ia menilai bila seseorang yang belum memahami benar kaidah pers dan Undang-Undang pers akan keliru menafsirkannya.

“Karena yang menulis bukan wartawan profesional, orang yang tidak faham UU Pers, ya bisa saja mereka menulis asal-asalan,” ujar Hendry.@gtt. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here