Praktisi Hukum: RSUD Abuya Kangean Diduga Tidak Memenuhi Standart Perizinan

0
70
Syafrawi, SH Advokat dan Praktisi Hukum

Sumenep, Panjinasional.net – Masih ingat dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang diresmikan oleh eks Bupati Sumenep pada saat Safari Kepulauan tahun 2020 yang lalu.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean yang diklaim tipe D tersebut masih terus menjadi perhatian berbagai kalangan diantaranya Praktisi Hukum Syafrawi, S.H.

Syafrawi, S.H., menyebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean yang telah diresmikan oleh eks Bupati Sumenep pada tahun 2020 yang lalu tersebut dalam kondisi diduga belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Hal ini disampaikan Praktisi Hukum Syafrawi, S.H, saat dimintai tanggapannya terkait dengan RSUD Abuya Kangean yang masih belum ada Struktur Organisasi dan Pimpinan/Direktur Rumah Sakit serta juga masih belum adanya dokter spesialis dasar di Rumah Sakit tipe D tersebut. Juma’t (2/4/2021).

Menurut Syafrawi, S.H., berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 7 ayat (1), mengatakan, Rumah Sakit umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a., memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis bidang.

” Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari atas; pelayanan medik dan penunjang medik; pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan pelayanan non medik.” Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, dan, c.” jelas Praktisi Hukum Syafrawi. Juma’t (2/4/2021).

Kemudian pihaknya melanjutkan, Pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan, Pelayanan medik umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelayanan medik dasar.  Sedangkan pada ayat (4) Pelayanan medik dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.

” Nah ketika ketentuan dari Permenkes tersebut belum terpenuhi, analisa saya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean yang diklaim tipe D ini diduga tidak memenuhi standart perizinan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undang,” ujar Advokat gaek ini.

Namun kenapa Izin Operasional untuk Rumah Sakit tersebut sudah keluar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Sumenep?. ” Ini juga tentunya akan menjadi pertanyaan publik,” timpal Syafrawi.

Karena menurut Syafrawi dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang Klsifikasi Perizinan Rumah Sakit juga mengatakan, setiap Rumah Sakit wajib memiliki Izin setelah memenuhi persyaratan. Dan ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Sedangkan pada Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Izin Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan izin yang diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Disisi lain kata Syafrawi masih menurut Permenkes, didalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan b., menyebukan, Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana startegi, dan struktur organisasi. Serta self assessment meliputi, jenis pelayanan sumber daya manusia, peralatan dan prasarana Rumah Sakit dengan mengacu pada lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

” Ketika Struktur Organisasi dan Pimpinan/Direktur Rumah Sakit dan juga dokter spesialis dasarnya masih belum ada, tetapi Izin Operasional Rumah Sakit tersebut sudah keluar. Ini patut diduga jika proses verifikasi dan visitasi pada saat  pengajuan Izin Operasional untuk Rumah Sakit tersebut tidak mengacu pada regulasi yang ada. Dan ini menunjukkan jika Izin Operasional untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean terkesan dipaksakan,” tukasnya.

” Saya berharap Bupati Sumenep yang baru harus mampu untuk melakukan pembenahan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan,” pungkas Ketua DPC Peradi RBA Madura Raya.

Dikutip dari berita sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melalui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Kukuh Agus Susyanto tidak menampik jika Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut sudah keluar. ” Iya,” ucap Kukuh Agus Susyanto, Kamis, 21 Januari 2021, saat ditemui di Kantornya.

Kukuh mengungkapkan, jadi memang itu kan ada proses tahapannya, ada pendirian Rumah Sakit. Tentunya dari proses Permohonan setelah itu kita rapatkan dengan tim. Setelah itu terakhir adalah izin operasional,.Imbuhnya.

Dimana Izin Operasional, Sambung Kukuh adalah dasarnya visitasi yang dilakukan oleh tim. “Secara teknis itu kewenangan dari Dinas Kesehatan. Jadi kami disini hanya menerima hasil visitasi dan rekomendasi hasil visitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menjadi dasar kami dikeluarkannya ijin operasional itu,” ungkapnya.

Saat dipertegas kembali jadi Izin Operasionalnya sudah ada ya., kata Kukuh, Izin Operasionalnya sudah keluar. “Dasarnya adalah rekomendasi hasil visitasi yang sudah dilaksanakan oleh tim internalnya tim teknisnya dinas kesehatan,” katanya.

Saat disinggung Klasifikasi dan Perizinanya seperti apa? karena di Permenkes untuk memperoleh izin operasional salah satu syaratnya ada Struktur Organisasi? Pertanyaannya, apakah RSUD Abuya itu sudah ada Struktur Organisasinya?, Menurut Kukuh, oke ini sebenarnya menjadi tugas dari tim visitasi. Karena tim visitasi ini adalah mengakaji terkait dengan itu semua. Apakah itu struktur organisasi. Apakah itu terkait sarana prasarananya. ” Dan itu bukan kewenangan Perizinan,” Imbuhnya. 

Dinas Perizinan dalam hal ini kata Kukuh, sebagai koordinator dalam proses izin. Ketika secara teknis tim visitasi itu sudah merekomendasikan kepada Perizinan berarti dari aspek itu kan sudah claer.

” Seharusnya sudah klier. Iya, tentunya di perjalanannya mungkin masih ada kekurangan disana sini. Karena memang ini merupakan rumah sakit baru. Sehingga mungkin perlu ada pembenahan, tapi ini sifatnya administrasi lho, sepanjang administrasi, sehingga kami dari perizinan yang notabene sebagai koordinator proses perizinan dari aspek proses itu sudah terpenuhi,” tandasnya.

Salah satunya sebagai dasar untuk dikeluarkannya izin operasional jelas Kukuh adalah hasil visitasi yang sudah dilaksanakan oleh tim. ” Dan tim sudah merekomendasikan kepada Perizinan,” jelasnya.

Disinggung jadi dari pihak Dinas Perizinan sendiri tanpa melalui proses verifikasi kebawah terkait dengan pengeluaran izin operasional itu., kata Kukuh Izin Operasional itu menjadi kewengangannya tim visitasi. ” yang dibentuk Dinas Kesehatan,” Imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan (SDK) Moh. Nur Insan, S. Kep., M. Kes, tidak menampik jika Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut masih belum ada Pimpinanya atau Direkturnya.

” Masih belum, lagi diurus SO nya (Struktur Organisasinya, red),” terang Nur Insan, Kamis 27 Januari 2020., saat ditemui ke Kantornya. 

Disinggung siapa yang memimpin., kata Nur Insan dibawah kendalinya Dinkes (Dinas Kesehatan). 

Nur Insan, mulai menceritakan, gini ya asal usulnya, awal kita menyiapkan Rumah Sakit Abuya itu untuk Isolasi Covid- 19. ” Nah karena SDM dan lain lainnya cukup maka kami terima pasien yang memungkin yang tidak bisa diselesaikan di Puskesmas untuk dilakukan dirawat di Rumah Sakit,” sambungya

” Awalnya hanya fokus saja untuk menangani Covid. Jadi akhirnya, ke Kemanusian saja waktu itu. Seperti halnya RIDC (Rumah Isolasi Darurat Covid) itu awal pemikirannya. Faktanya kita juga merawat disitu pasien yang terkait terduga kasus terkonfirmasi itu yang petama,” ujarnya menceritakan.

Masalah Direktur kata Nur Insan masih belum ada, tapi urusan pertanggung jawaban diminta saya Kabid Yankes (Pelayanan Kesehatan). ” Karena Yankes (Pelayanana Kesehata) itu membawahi Rumah Sakit dan Puskesmas,” Imbuhnya.

Dikatakannya, ada penanggung jawab medik, dokter dayat, ada penanggung jawab umum Pak Haji Sa’ed dua-duanya ini Kepala Puskesmas yang diberikan tambahan untuk membantu mengelolla itu.  “Selama SO nya belum selesai,” ucapnya.

Terus izin operasionalnya itu apa sudah keluar,? ” Izin operasionalnya sudah keluar,” ucapnya.

Disinggung yang mengajukan izin operasional ke Dinas Perizinan?., kata Nur Insan Dinas Kesehatan. Idealnya yang Ngajukan izin itu Direktur. ,” Idealnya, tapi karena pada waktu itu arahnya ke Kemanusian,” terangnya.

Nur Insan juga menyampaikan, coba ini, seandainya ya, kita berandai andai sampean sebagai orang yang ada di sini. Kemudian di Kepuluan ada booming kasus, kita tidak berharap itu tejadi, kira-kira apa yang akan dilakukan, sementara disitu ada tempat yang memungkinkan untuk ditempati. ” Maka kita berfikirlah bahwa kita akan melakukan itu sekaligus untuk mengurus pembenahan terkait SO nya sambil jalan, fikirannya kesitu,” tandanya.

Nur Insan mengungkapkan, perkara ada pelanggaran, bisa ada pelanggaran. Karena memang yang harus ngajukan Direktur. ” Idealnya memang harus Direktur atau SO dulu, baru ke Izin Operasional,” Imbuhnya.@Qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here