Plt Kadis Pendidikan Sumenep Tidak Paham Regulasi

0
146
Advokat dan Praktisi Hukum Syaiful Bahri, S.H.

Sumenep, www.panjinasional.net – Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, yang melakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah melalui Surat Perintah, di Lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menuai sorotan dari berbagai kalangan praktisi hukum yang ada di Kabupaten Sumenep.

Kalau sebelumnya praktisi hukum menilai Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan melampaui kewenangan. Kali ini penilaian yang hampir sama juga datang dari Praktisi Hukum Syaiful Bahri, S.H.

Menurut Ipung sapaan Akrab praktisi hukum ini, Keputusan yang diambil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan yang melakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah melalui Surat Perintah, ini merupakan suatu bentuk keputusan yang mengambarkan ketidak pahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

” Sebagai Pejabat Plt, semestinya Plt Kadis Pendidikan paham dan patuh terhadap regulasi yang ada, dan jangan justru menunjukkan ketidak mampuannya dalam memahami suatu bentuk regulasi,” terang Praktisi Hukum Syaiful Bahri, S.H., Selasa (30/3/2021).

Disisi lain kata Ipung, sebagai Pejabat Plt Dinas Pendidikan, ia juga harus memahami batas-batas kewenangannya. ” Seharusnya dari awal Plt Kepala Dinas Pendidikan ini sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Sekretaris daerah Kabupaten,” sambung dia.

” Jangan mengambil keputusan sendiri. Karena dia posisinya sebagai Plt bukan pejabat definitif di Dinas Pendidikan. Kalau Plt menunjuk Plt ini kan namanya jeruk makan jeruk, atau kalau bahasa hukumnya tidak cakap hukum dan tidak paham Strata Organisasi,” ujarnya.

Advokad yang bergabung di RBA Madura Raya ini juga mulai menilai jika Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan ini melangkahi pejabat yang lebih berwenang dalam kondisi dia sebagai Pelaksana Tugas (Plt). ” Sehingga dia tidak mampu memitigasi potensi masalah dalam keputusan premature terkesan bernafsuh,” sambung dia lagi.

” Jadi hemat kami untuk menjawab persoalan ini Bupati Sumenep harus melakukan langkah-langkah kongkret, dan bila perlu lakukan evaluasi,” pintanya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here