MenkumHam Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

0
130
Menteri Hukum dan HAM menyatakan menolak permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat. Hal ini disampaikan saat konferensi pers secara virtual didampingi Menko Polhukam, Rabu (31/3/2021)

Panjinasional, Jakarta – Dalam konferensi pers secara virtual, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemerintah menolak hasil KLB berdasarkan Permenkumham Nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. 

Yasonna Laoly menyebutkan hingga batas waktu yang ditentukan masih terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi oleh kubu Moeldoko. “Ada persyaratan yang tidak dipenuhi antara lain perwakilan DPD, perwakilan DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC,” kata Yasonna saat Konferensi Pers secara virtual, Rabu (31/3). 

Lebih lanjut, Yasonna didampingi oleh Menko Polhukam dan Dirjen Administrasi Hukum Umum juga menyebutkan pihaknya menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD tahun 2020 sebagai pertimbangan pemohonan. “Kami menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar dan telah disahkan,” lanjutnya.

Dalam hal tersebut, Politikus PDIP itu juga menyebutkan pemerintah telah bertindak objektif dan transparan dalam mengambil keputusan terhadap hasil Konggres Luar Biasa di Deli Serdang.@tim.. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here