Penganiayaan Terhadap Jurnalis Melanggar Hukum dan Prinsip Kebebasan Pers, Redaksi Tempo Menyatakan Sikap

0
123

Panjinasional, Surabaya – Terjadinya peristiwa penganiayaan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi, Sabtu 27 Maret 2021, merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Kekerasan yang menimpa Jurnalis Nurhadi terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Angin Prayitno Aji. Terkait keteapan KPK (Komisi Pemberantasan Korups)i sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. 

Penganiayaan terjadi ketika sejumlah pengawal Angin Prayitno Aji menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 27 Maret 2021 malam. Meski Nurhadi sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya.

Pihak Redaksi Tempo menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya ada dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya  lima tahun enam bulan penjara.

Atas peristiwa ini, redaksi Tempo menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo dan memeriksa semua  anggotanya yang terlibat. Setelah semua berkas penyidikan lengkap, kami menuntut pelakunya dibawa ke meja hijau untuk menerima hukuman yang setimpal, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk memproses pelaku secara disiplin profesi dan memastikan kasus ini merupakan aksi kekerasan terakhir yang dilakukan polisi terhadap jurnalis.

3. Memohon bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Pers, untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut dan mengawal proses hukum atas kasus ini.

4. Menghimbau semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers, demi terjaminnya hak publik untuk tahu dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai isu-isu yang penting bagi orang banyak.

Demikian pernyataan pers ini disusun berdasarkan fakta demi penegakan hukum dan perlindungan atas kebebasan pers.

Kronologi Jurnalis Tempo Alami Kekerasan Fisik dan Dukungan Beberapa Lembaga Hukum

Jurnalis Tempo, Nurhadi (31) mengalami penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan oleh sejumlah orang yang mengaku aparat di Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan kronologi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, aksi kekerasan dialami Nurhadi saat melakukan kerja jurnalistik pada Sabtu (27/3) malam. Kala itu Nurhadi tengah melakukan tugas reportase terkait kasus suap pajak yang diduga menyeret Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji. Perkara ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Insiden kekerasan bermula ketika Nurhadi mendatangi Gedung Samudra Bumimoro, Krembangan, Surabaya sekitar pukul 18.25 WIB. Di lokasi tersebut sedang berlangsung resepsi pernikahan anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.

Sekitar Pukul 18.40 WIB, Hadi memasuki Gedung Samudra Bumimoro untuk melakukan investigasi dan memotret Angin Prayitno Aji yang sedang berada di atas pelaminan dengan besannya.

Pada pukul 19.57 WIB, korban yang masih berada di dalam gedung kemudian didatangi seorang panitia pernikahan. Hadi juga sempat difoto.

Kemudian pada pukul 20.00 WIB, Hadi yang akan keluar dari gedung kemudian dihentikan oleh beberapa orang panitia dan ditanya ihwal identitas serta undangan mengikuti acara.

Sekitar pukul 20.10 WIB keluarga mempelai kemudian didatangkan untuk mengonfirmasi apakah mereka mengenal Hadi. Setelah keluarga mempelai mengatakan tidak mengenali korban, Hadi lantas dibawa ke belakang gedung, dengan cara didorong oleh seseorang yang diduga sebagai ajudan Angin Prayitno Aji. “Selama proses tersebut korban mengalami perampasan ponsel kekerasan verbal, fisik dan ancaman pembunuhan,” kata Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer, membeberkan kronologi, Minggu (28/3).

Pada Pukul 20.30 WIB, Hadi lalu dibawa keluar oleh seseorang yang diduga anggota TNI yang menjaga gedung. Dia lalu dimasukkan ke mobil patroli dan di bawa ke pos TNI. Di sana, tak lama kemudian korban dimintai keterangan mengenai identitas. Setelah dimintai keterangan mengenai identitas, korban dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Sekitar pukul 20.55 WIB, belum sampai ke Polres, korban lantas dibawa kembali lagi ke Gedung Samudra Bumimoro.

Sesampainya di Gedung Samudra Bumimoro, Hadi kembali diinterogasi beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan beberapa orang lain yang diduga sebagai anggota TNI, serta orang yang diduga ajudan Angin Prayitno Aji. Sepanjang proses interogasi tersebut, korban kembali mengalami tindakan kekerasan, pemukulan, tendangan, hingga ancaman pembunuhan.

Nurhadi Melaporkan ke Polda jatim dengan Pengawalan Lembaga Hukum

Saat melapor ke Polda Jatim, Nurhadi didampingi istri, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Lentera. Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer mendesak agar polisi untuk mengusut tuntas kasus kekerasan kepada Nur Hadi. Ia ingin, para pelaku dibawa hingga ke ranah pengadilan dan memperoleh sanksi seadil-adilnya.

“Kami berharap, ini (kasus kekerasan) bisa menjadikan kinerja polisi semakin profesional. Kami menduga, pelakunya ada oknum anggota kepolisian, dan pengakuan dari Mas Nurhadi sendiri ada dari (oknum) TNi juga, kami juga meminta dukungannya dari teman-teman jurnalis sekalian,” kata Eben, Minggu (28/3/2021).

Eben menyebut, usai melakukan laporan ke SPKT, Nurhadi akan melakukan visum pada sejumlah bagian tubuhnya yang mengalami kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. “Secara fisik, di bibir dan pelipis mengalami luka. Tapi yang jelas selain masalah fisik, psikologi korban juga sangat terpukul, apalagi istrinya juga saya pikir ini sangat terpukul dengan kondisi ini. Kami akan memastikan agar Nur Hadi dan keluarganya akan aman,” ujar jurnalis Harian Surya itu.

Untuk sementara, Nurhadi dan keluarga akan disembunyikam ke lokasi yang lebih aman dan rahasia. Mengingat, sewaktu-waktu bisa saja terjadi ancaman lain kepada Nurhadi dan keluarga.

Eben menegaskan, memang profesi jurnalis, khususnya di Surabaya, masih belum aman. Menurutnya, aparat penegak masih melihat jurnalis sebagai ancaman.

“Nah, ini yang kami sayangkan. Kami berharap agar kasus ini juga menjadi pembelajaran agar polisi atau aparat pertahanan dan sebagainya itu menghargai kerja-kerja jurnalistik. Karena, apa yang kami kerjakan ini lebih mengarah pada kepentingan publik, karena yang coba Mas Nurhadi telusuri adalah soal pajak, tetapi memperoleh perlakuan seperti itu (tindakan kekerasan) yang didapatkan,” tuturnya

Eben ingin, tindakan kekerasan tak terjadi lagi terhadap para pewarta di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Surabaya. “Kami harap, tidak terulang lagi di masa depan,” kata pria yang juga berprofesi sebagai dosen salah satu kampus itu.

Sementara Koordinator Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir mengungkapkan, Nurhadi sudah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di SPKT Polda Jatim. Menurutnya, ada 4 pasal yang dilayangkan kepada para oknum aparat penegak hukum yang melakukan tindak kekerasan kepada Nur Hadi.

“Yang kami laporkan tadi ada 4 pasal, yakni 170, 351, 355, dan 18 Undang-Undang Pers tahun 1999. Insyaallah, dalam waktu cepat saksi-saksi akan segera dipanggil,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, cara yang seyogyanga dilakukan aparat penegak hukum harus menggunakan prosedur hukum yang baik dan benar. Terlebih, tugas seorang jurnalis, termasuk pada jobdesk investigasi, dilindungi oleh UU, terutama oleh UU nomor 40 tahun 1999, pasal 18,

“Kami juga meminta agar pihak kepolisian memberikan jaminan keamanan kepada Nur Hadi dan keluarga. Apa yang dialami Mas Nur Hadi sebenarnya bukan hanya luka fisik, tapi juga ketakutan, karena terancam dan lain sebagainya,” pungkasnya.

“Selain laporan kepolisian, kami juga akan laporan ke Propam Mabes Polri, karena ada dugaan pelaku adalah oknum Polisi, kami juga akan mendatangi LPSK agar Mas Nur Hadi mendapat perlindungan,” katanya.@berbagaisumber/gtt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here