Plt Disdik Sumenep Keluarkan 106 SK. Bisakah Plt Terbitkan Plt?

0
200

Sumenep, www.panjinasional.net – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, nampaknya tidak hanya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMP Negeri 1 Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Pasalnya, saat ditanya awak media panjinasional.net ada berapa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD Negeri? Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Sumenep, Sunarto, M. Pd., menyebut 106. ” 106 (orang,red),” sebutnya, Kamis (25/3/2021).

Disinggung, semua SK nya itu melalui Plt Kepala Dinas ya Pak? Dengan bahasa logat jawanya Sunarto menjawab, Iyo. ” Iyo iyo,” ucapnya sambil buru-buru meninggalkan Wartawan.

Baca juga :https://panjinasional.net/2021/03/26/waduh-plt-kadisdik-sumenep-keluarkan-surat-perintah-plt-kepala-sekolah/

Dikutip dari berita sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Moh. Iksan., S. Pd., MT, mengatakan bahwa Plt itu sudah waktunya ada. Karena masa kerjanya kan habis. Makanya garis besar yang kami sampaikan ke Pak Narto adalah satu jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan di sebuah Sekolah, itu utamanya.

” Karena itu kewenangan kita untuk mengisi secepat-cepatnya agar tidak terjadi kekosongan dalam menajerial di Sekolah,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh Iksan., S. Pd., MT, Kamis (25/3/2021) di Kantornya.

Yang kedua, lanjut Iksan, diupayakan Plt ini adalah orang dalam. Apakah Kepala Sekolah yang lama yang masih punya kesempatan atau guru yang lebih senior yang ada disana yang punya manajerial terhadap kepemimpinan. Yang ketiga ini yang paling penting harus PN jangan non PNS ya. Kemudian punya manajerial di Sekolah.

” Jadi mustinya kita itu untuk secepat cepatnya. Jadi waktu masih cukup ada kita usulkan pada BKPSDM untuk dimintakan juga SK Plt nya oleh Bapak Bupati kalau itu.  Ternyata masih cukup panjang harus segera untuk diisi. Kami menerbitkan Surat Plt sementara sambil menunggu SK dari Bapak Bupati. Karena tadi yang saya katakan enggak boleh ada kekosongan dalam hal di Sekolah itu,” jelas Iksan saat ditanya apakah penerbitan SK nya melalui proses BKPSDM?

Informasi yang kami tangkap SK Plt penunjukan Kepala Sekolah itu ditandatangani oleh Plt apakah ini tidak bertentangan dengan regulasi, kata Iksan menegaskan. ” Jelas iya. Tetapi coba bayangkan kalau umpamanya disitu SK Bupati atas Plt belum ada, apakah itu akan terjadi kekosongan. Bagaimana mereka mengambil langkah,” sambung dia.

” Contoh dengan masalah anggaran kemudian kepemimpinan dan sebagainya. Membuat ketertiban atau surat edaran dari sekolah tersebut. Itu yang menjadi dasar kami. Sesungguhnya memang saya tahu bahwasanya Plt itu oleh Bapak Bupati ya,” tukasnya.

” Nah itulah makanya mulai sekarang saya sampaikan kepada pengawas secepat secapatnya mau habis tiga bulan tolong dikabarkan terus, siapa yang mau diusulkan. Kita langsung bersurat kepada BKD (BKPSDM,red) biar apa ini habis turunlah ini. Tapi kalau ini habis ternyata belum turun coba. Sementara saya tunjuk itu, hanya tidak diteknis ya, hanya menjalankan tugas tok, seperti saya ada disini mas, itu,” tandasnya.

Disinggung apakah dalam pengelolaan anggaran ini nanti tidak berimplementasi terhadap persoalan hukum ketika proses Plt itu diterbitkan oleh sampean., dikatakan Iksan, justru kalau tidak ada surat apapun bagaimana menjalankan tugas, justru inilah yang paling bahaya. ” Minimal kami ini memberikan penguatan, anda kami berikan kesempatan untuk melangkah menjadi nahkoda, sementara sampai nanti SK Bupatinya turun. Itu lho yang saya maksud,” pungkasnya. Ini prosesnya sementara?. ”  Sementara,” ucapnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here