Waduh..! Plt KaDisdik Sumenep Keluarkan Surat Perintah Plt Kepala Sekolah

0
404

Sumenep, www.panjinasional.net Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (7) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada Aspek Organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Untuk itu tidak heran kalau Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian.

Dasar Surat Edaran (SE) BKN tersebut, adalah Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran BKN tersebut agar menjadi pedoman dalam melakukan Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, sehingga proses kerja dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat difenitif berhalangan dan, memberikan kejelasan mengenai pejabat yang dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian, khususnya setelah dilakukannya penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Dan isi Surat Edaran tersebut berkenaan dengan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

Kendati BKN sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas. Namun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumenep mulai diduga  mengeluarkan Surat Perintah Plt Kepala Sekolah.

Hal ini diamati dari Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dengan Nomor 800/30/435.101.05/2021 yang diduga ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Disdik) Pendidikan Kabupaten Sumenep yang telah dikantongi awak panjinasional.net.

Inti dari Surat Perintah tersebut adalah memerintahkan salah seorang Guru SMP Negeri 1 Arjasa Kecamatan Arjasa terhitung mulai tanggal 21 Februari 2021 disamping tugasnya sebagai guru SMP Negeri 1 Arjasa juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMP Negeri 1 Arjasa, Kabupaten Sumenep.

” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” terang Herman Wahyudi, SH, Ketua LBH FoRpKot, Kamis (25/3/2021)

Dikatakan Herman, menurut isi Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian mengatakan, dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana startegis dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan yang dimaksud perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan, pemberhentian pegawai. 

” Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian,” ujar Herman dikutip dari SE BKN huruf b poin 2.

” Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” SE BKN huruf b poin 3.,” tutupnya.

Untuk itu pihaknya mulai menyarankan agar Plt Kepala Dinas Pendidikan melakukan kajian ulang terhadap SK Plt Kepala Sekolah tersebut. ” Dan bila perlu agar dicabut supaya tidak berimplementasi terhadap persoalan hukum,” sarannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Moh. Iksan., S. Pd., MT, mengatakan bahwa Plt itu sudah waktunya ada. Karena masa kerjanya kan habis. Makanya garis besar yang kami sampaikan ke Pak Narto adalah satu jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan di sebuah Sekolah, itu utamanya.

” Karena itu kewenagan kita untuk mengisi secepat cepatnya agar tidak terjadi kekosongan dalam menajerial di Sekolah,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh Iksan., S. Pd., MT, Kamis (25/3/2021) di Kantornya.

Yang kedua, lanjut Iksan diupayakan Plt ini adalah orang dalam. Apakah Kepala Sekolah yang lama yang masih punya kesempatan atau guru yang lebih senior yang ada disana yang punya manajerial terhadap kepemimpinan. Yang ketiga ini yang paling penting harus PN jangan non PNS ya. Kemudian punya manajerial di Sekolah.

” Jadi mustinya kita itu untuk secepat cepatnya. Jadi waktu masih cukup ada kita usulkan pada BKPSDM untuk dimintakan juga SK Plt nya oleh Bapak Bupati kalau itu.  Ternyata masih cukup panjang harus segera untuk diisi. Kami menerbitkan Surat Plt sementara sambil menunggu SK dari Bapak Bupati. Karena tadi yang saya katakan enggak boleh ada kekosongan dalam hal di Sekolah itu,” jelas Iksan saat ditanya apakah penerbitan SK nya melalui proses BKPSDM?

Informasi yang kami tangkap SK Plt penunjukan Kepala Sekolah itu ditandatangani oleh Plt apakah ini tidak bertentangan dengan regulasi, kata Iksan menegaskan. ” Jelas iya. Tetapi coba bayangkan kalau umpanya disitu SK Bupati atas Plt belum ada, apakah kan itu akan terjadi kekosongan. Bagaimana mereka mengambil langkah,” sambung dia.

” Contoh dengan masalah anggaran kemudian kepemimpinan dan sebagainya. Membuat ketertiban atau surat edaran dari sekolah tersebut. Itu yang menjadi dasar kami. Sesungguhnya memang saya tau bahwasanya Plt itu oleh Bapak Bupati ya,” tukasnya.

” Nah itulah makanya mulai sekarang saya sampaikan kepada pengawas secepat secapatnya mau habis tiga bulan tolong dikabarkan terus siapa yang mau diusulkan. Kita langsung bersurat kepada BKD (BKPSDM,red) biar apa ini habis turunlah ini. Tapi kalau ini habis ternyata belum turun coba. Sementara saya tunjuk itu, hanya tidak diteknis ya, hanya menjalankan tugas tok, seperti saya ada disini mas, itu,” tandasnya.

Disinggung apakah dalam pengelolaan anggaran ini nanti tidak berimplementasi terhadap persoalan hukum ketika proses Plt itu diterbitkan oleh sampean., dikatakan Iksan, justru kalau tidak ada surat apapun itu menjalankan tugas,  justru inilah yang paling bahaya. ” Minimal kami ini memberikan penguatan, anda itu kami berikan kesempatan untuk melangkah menjadi nahkoda, sementara sampai nanti SK Bupatinya turun. Itu lho yang saya maksud,” pungkasnya. Ini prosesnya sementara?. ”  Sementara,” ucapnya.@qib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here