BANTUAN DANA PENCEGAHAN COVID-19 UNTUK TPQ DIDUGA DIMAINKAN. KEJARI BOJONEGORO PANGGIL CV REKANAN dan SAKSI

0
142
Gambar Ilustrasi, saat pembicaraan pencegahan pandemi covid-19 Yayasan FKOQ Jawa Timur

KRONOLOGI PROSES BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) LEMBAGA TPQ TAHUN 2020. BERBAHU KORUPSI? 

Panjinasional, Sidoarjo – Sehubungan dengan adanya informasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) lembaga TPQ, Sukarno Ketua FKPQ Sidoarjo berusaha mencari kebenarannya, maka beberapa kali dia ke Jakarta tetapi belum ada kejelasan dalam menanti keputusan dari DPR RI.

Dua bulan berikutnya sekitar bulan Juli 2020, dia diberitahu KH. Bashori pengurus FKDT Jawa Timur yang berdomisili di Gresik, “Pak Karno beberapa hari nanti ada orang yang menelpon terkait bantuan dari Jakarta”. 

Terus saya mengatakan “ya. Terima kasih”. Akhirnya informasi itu benar bahwa saya ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Lukman, beliau berkata dalam telpon “Pak Karno, insyaallah akan ada bantuan untuk lembaga TPQ tetapi menunggu keputusan DPR RI”. Setelah itu Pak Lukman meminta data lembaga TPQ yang akan diusulkan.

Itulah cerita Sukarno Ketua FKPQ Sidoarjo kepada Redaksi Panjinasional melalui WA. 

Masih Sukarno,  “Kemudian informasi itu saya sampaikan kepada Ketua Yayasan FKPQ Jawa Timur saudara Abdul Azis dan Bendahara saudara A. Bahrudin via telpon yang akhirnya saya ditugasi memberikan informasi kepada seluruh ketua PC FKPQ kabupaten/kota se-Jawa Timur, Ada yang percaya dan ada yang tidak ada yang mengirim data lembaganya juga ada yang tidak, dikarenakan tidak percaya adanya bantuan tersebut. Sehingga kami menyetorkan data kepada Pak Lukman sesuai dengan kiriman data secara bertahap. Tahap pertama data dikirim 5,692 lembaga TPQ, tahap ke II dikirim 7.027 lembaga TPQ dan tahap III dikirim 2.647 lembaga

TPQ dan untuk kiriman data selanjutnya setelah SK bantuan tahap pertama, saya sudah tidak terlibat karena dikirim langsung kepada Ketua Yayasan FKPQ Jawa Timur saudara Azis”.

Pada bulan Agustus, Sukarno disuruh merapat ke Jakarta tepatnya di Hotel wilayah Tangerang yang nama hotelnya lupa. “Disitulah saya, Azis, Bahrudin bertemu Pak Lukman dan P. Yusuf pengurus FKDT Pusat. Di ruang tamu hotel kami bermusyawarah kemudian beliau Pak Lukman memberitahukan insyaAllah usulan bantuan lembaga TPQ akan dikabulkan tapi entah berapa, putusan SK nya dari Kemenag”.

Selanjutnya kurang lebih Satu bulan berikutnya Sukarno diperintahkan Lukman merapat dengan melengkapi data administrasi permohonan, berupa perwakilan surat permohonan dari Yayasan FKPQ Jawa Timur tanpa dilampiri data print, karena file data sudah dikirim sebelumnya. Setelah itu akan diberi beberapa SK bantuan lembaga TPQ sebesar Rp 10 juta/ per TPQ untuk tahap I, kurang lebih berjumlah 4.600 TPQ se-Jawa Timur.

Lanjut Sukarno “Setelah terima SK, kami bawa pulang dan SK tersebut sudah sampai di kantor Sekretariat Yayasan FKPQ Jawa Timur wilayah Jl. SidosermoIndah Gg. Puskesmas Surabaya. 

Kemudian Ketua mengundang dan mengumpulkan ketua Cabang Yayasan FKPQ se-Jawa Timur untuk diberikan/diserahterimakan SK tahap I tersebut kepada mereka menurut jatahnya masing-masing. 

Sukarno selaku Ketua FKPQ Sidoarjo diberikan tanggungjawab wilayah Kabupaten Sidoarjo dan 35 SK Kabupaten Mojokerto, Selain itu jatah kabupaten dan kota se-jawa timur menjadi tanggungjawab Ketua dan bendahara Yayasan FKPQ Jatim, mulai proses penyerahan SK sampai pada titik laporan pertanggungjawaban bersama Rekanan PT/CV yang telah diajukan dan terpilih oleh Ketua dan bendahara Azis dan Bahrudin.

Namun tiba-tiba Sukarno dikagetkan adanya surat panggilan dari Kejaksaan Bojonegoro tentang dirinya dipanggil sebagai saksi adanya penerimaan dana sebesar Rp150 juta, dimana Sukarna diminta hadir di Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada 22 Maret 2021. Walapun belum hilang rasa kagetnya, Namun Sukarno mendatangi Gedung Kejaksaan didampingi KH. Chandra Sulendra selaku pengawas DPP FKPQ Indonesia hari ini kamis 25 Maret 2021.

Sedangkan yang mengabarkan panggilan kejaksaan adalah Ketua Yayasan FKPQ jatim,  Bahrudin bersama Azis datang sore hari 17 maret, sekitar jam 15.00 ke pondok Sukarno, memberitahukan surat panggilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro berkaitan nama Sukarno sebagai saksi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021. 

“Saya bertanya, ada urusan apa kok saya dikut-ikutkan padahal kesepakatannya, saya tidak boleh ikut mengurusi selain Kabupaten Sidoarjo dan 35 SK Kabupaten Mojokerto. Kemudian dia berdua yaitu Bahrudin dan Azis menjawab sudah menerima uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Eko selaku rekanan dari CV Artha Teknik, yang mana saya tidak tahu dan tidak pernah diberitahu sebelumnya akan status kejelasan uang tersebut. Uang apa itu, saya tidak tahu karena kesepakatan itu bukan urusan saya dan bukan tanggungjawab saya” kata Sukarno menjelaskan apa adanya

Redaksi Panjinasional masih menunggu hasil pemeriksaan di Kejari Bojonegoro hari ini.,BERSAMBUNG ternyata cv rekanan terima….?,@Bamsus/tim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here