Sekitar 1 Juta Hektar Tanah Perhutani Berpotensi Lepas Pengelolaannya

0
136
Muhammad Ikhsan, Ketua Umum (Ketum) DPP Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani dan Slamet Juwanto, Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) foto bersama usai mengikrarkan pernyataan sikap bersama di Semarang.

Semarang. Penjinasional.net – Salah satu konsekwensi penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang diselaraskan dengan UU no. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja,  adalah lepasnya sekitar satu juta hektar lahan yang sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan negara, yang dikelola Perhutani. Kebijakan tersebut juga berpotensi pada kebijakan internal yakni merumahkan 6000 orang pegawainya. 

“Saat ini Perum Perhutani masih dipercaya untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 2,4 juta hektar di pulau Jawa dan Madura, dengan 18 ribuan karyawan untuk kelola 2,4 juta hektare lebih. Maka apabila luasan lahan dikurangi satu juta, lalu nasib 6000 karyawan Perhutani beserta keluarganya mau dikemanakan?,” ungkap Muhammad Ikhsan, Ketua Umum (Ketum) Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani dan Slamet Juwanto, Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) dalam pernyataan sikap bersama di Semarang, atas nama para karyawan Perum Perhutani.

Kedua pucuk pimpinan organisasi serikat  karyawan Perum Perhutani itu, menyampaikan harapan agar pemerintah yang telah mengeluarkan regulasi itu juga  mau bertanggung jawab atas masa depan segenap karyawan dan keluarga terdampak oleh terbitnya PP terbaru di bidang Kehutanan tersebut.

Selain mempertanyakan kelanjutan nasib segenap jajarannya, kedua organisasi serikat  karyawan Perum Perhutani itu, dalam pernyataan sikap bersama per tanggal 23 Maret itu juga mengkhawatirkan kemungkinan akan ketiadaan kepastian akan luasan areal pekerjaannya nanti. 

“Kami karyawan Perum Perhutani juga berharap jika nanti sampai terjadi pengurangan areal kerja sebagai konsekuensi penerapan program Perhutanan Sosial, agar tetap diberikan  kepastian areal yang dikelola Perhutani dengan penapisan sesuai kriteria,” tutur Ikhsan dan Juwanto lagi. 

Untuk diketahui, Program Perhutanan Sosial adalah produk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk tindak lanjut atas terbitnya Undang-undang (UU) nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melalui PP no. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Dalam pernyataan sikap bersama itu, kedua organisasi serikat karyawan Perum Perhutani itu tetap mengakui bahwasanya Program  Perhutanan Sosial merupakan program unggulan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumberdaya hutan. 

Untuk itu anggota Sekar Perhutani dan SP2P yang berjumlah sekitar 18 ribu karyawan ini siap mengawal implementasinya di lapangan agar tidak sampai terjadi ekses-ekses seperti kerugian negara, kerusakan lingkungan maupun beragam bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Karyawan Perhutani meminta agar program tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan dapat memperkuat kelangsungan bisnis Perum Perhutani sesuai janji pemerintah,” demikian bunyi pernyataan sikap segenap karyawan Perum Perhutani tertanggal 23 Maret 2021 itu. (Mim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here