Sikapi Penebangan Pohon Di JTP 1, YUA Berkirim Surat Ke Dinas Terkait

0
16
Dua pohon karet kebo yang di tebang.

Panjinasional, Batu : Menyikapi penebangan dua pohon karet kebo berumur puluhan tahun di area parkir B Jawa Timur Park 1 yang beralamatkan  di jalan Kartika Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu.

NGO ( Non Gaverment Organization ), YUA (Yayasan Ujung Aspal) Jawa Timur bakal melayangkan surat kepada dinas terkait, dengan harapan pihak terkait segera mengklarifikasi dan menindaklanjuti penebangan pohon tersebut.

Ketua NGO (Non Gaverment Organization), YUA (Yayasan Ujung Aspal) Jawa Timur Alex Yudawan, berpendapat bahwasanya tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang undangan untuk menegakkan ketertiban. Kamis ( 18/3/2021 ).

” Negara juga bertugas untuk memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Seperti di Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Artinya, setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku “. jelasnya.

Hukum yang pada mulanya diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan dengan memberikan rasa keadilan dan kepastian didalam kehidupan masyarakat, saat ini masih dirasakan tumpul dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi. 

Bahkan sangat terlihat lemah, dan tidak mewujudkan kinerjanya yang efektif dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistim, masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam ayat 2 berupa pengawasan sosial, memberi saran, pendapat, usul, atau penyampaian informasi dan / atau laporan “. tegasnya.

Larangan terhadap lingkungan hidup juga harus ditaati yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang Undang PLH yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, dan telah diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang Undang PLH yang merupakan Lex Spesialis terhadap urusan di bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

” Pada pada pasal 41 ayat 1 ‘ barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp,- 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) “. tegasnya.

Alex  Yudawan juha menjelaskan “Equality Before The Law” pasal 27 ayat 1 (UUD 1945), menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, artinya mengandung makna perlindungan sama didepan hukum.

“Jangan tajam kebawah, tumpul keatas. Maka dari itu kami Yayasan Ujung Aspal Propinsi Jawa Timur, segera menyampaikan surat kepada pihak terkait atas permasalahan penebangan pohon di kota Batu, agar segera mengklarifikasi hal tersebut di atas untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti hal tersebut “. pungkasnya.(team)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here