Sejarah Kaum Tionghoa Bisa Banyak Ditemui di Indonesia?

0
38
Penyebaran Etnis Thionghoa di Indonesia

Meskipun Pertanyaannya “sederhana” ini sebenarnya begitu kompleks dan runut. Bisa jadi jawaban detailnya memerlukan beberapa buku tebal atau bahkan dijadikan sebuah bahan thesis dan riset. Karena pertanyaannya adalah “sejarah”, saya tentunya tidak akan mungkin bisa mengupas semuanya. Apalagi cakupan kata “Indonesia” itu teramat luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Sejarah hubungan Tiongkok dan Nusantara sendiri banyak tercatat pada naskah kuno Tiongkok, jauh sebelum negara Indonesia berdiri.( Oleh Alex Cheung:Etnis dan Masyarakat Tionghoa, Periset dan penulis buku kungfu tradisional di Indonesia/sumber:id.quora.com)

replika_perahu_Laksamana_Zheng_He

Mari kita coba lihat sekilas saja mulai dari jejak-jejak kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara hingga penyebaran dan kiprah orang Tionghoa di Indonesia:

Menurut dokumen Tiongkok klasik Hou Han Shu (bab ke-6 dan bab ke-116) yang disusun sejarawan istana pada masa Dinasti Han (206 SM-220 M), kedatangan pertama orang Tionghoa ke Nusantara tercatat baru muncul pada abad ke-5. Ketika itu seorang biksu bernama Faxian melakukan perjalanan darat dari Tiongkok ke India pada 400 Masehi. Dalam perjalanan pulang lewat laut, dia mengunjungi Jawa pada 414 M. Catatan perjalanannya itu berjudul Catatan Negara-Negara Buddhis[2] .

Terjemahan catatan Sejarah Dinasti Liu Song (420-479 M)[3] menyebutkan di ddalamnya pada 435 Masehi, raja negara Ja-va-da, Sri Ba-da-duo-a-la-ba-mo mengirimkan utusan untuk mempersembahkan sepucuk surat dan sejumlah hadiah.

Pada 671 M, Yi Jing (salah satu dari tiga peziarah terkenal dari Tiongkok. Pendahulunya adalah Fa Xian dan Xuan Zang) berangkat dari Guangzhou dan mendarat di Fo-shi (Sriwijaya). Dari Sriwijaya, Yi Jing diantar oleh raja ke Moluoyou (Melayu). Pada awal kedatangan Yi Jing, di catatannya dia masih menyebut nama Malayu dan belum bernama Sriwijaya.[4]

Lalu pada abad ke-7 M pada masa Dinasti Tang tercatat kedatangan bangsa Tionghoa ke Nusantara. Ketika itu letak geografis Nusantara, khususnya Jawa, sudah tercatat. Terdapat sekitar 670 perjalanan dagang antara Tiongkok Kuno dengan kerajaan Sriwijaya[5] [6] .

Pada masa berikutnya, Dinasti Sung (960-1279 M), rute perjalanan ke Nusantara sudah dijabarkan lebih lengkap. Dalam Catatan Sejarah Dinasti Song (宋史 Sòng Shǐ)[7] , Jawa disebut terletak di Samudra Selatan.

Ketika Dinasti Yuan berkuasa (1279-1368), rute ke Jawa yang tercatat dalam Sejarah Dinasti Yuan (元史 Yuán Shǐ)[8] berbeda. Bangsa Mongol ingin mencari rute yang paling singkat menuju Jawa. Sebabnya, kepentingan mereka adalah mengirimkan angkatan perangnya.

Pada masa Dinasti Ming berkuasa (1368-1643), utusan Tiongkok kembali datang ke Jawa untuk memberitahukan kepada kerajaan lain kalau telah berdiri dinasti baru di Tiongkok. Perlu dicatat bahwa Catatan Sejarah Dinasti Ming (明史 Míng Shǐ)[9] tak menyertakan lagi narasi rute ke Nusantara, diasumsikan karena rutenya sudah diketahui.

Ekspedisi Laksamana Cheng Ho ke Nusantara (1405–1433). Cheng Ho pernah mengunjungi Kepulauan Indonesia sebanyak tujuh kali. Sejarawan Dinasti Ming memasukkan namanya dalam bab biografi orang terkenal dengan judul Catatan Zheng He (郑和下西洋 Zhèng hé xià xīyáng).[10] [11] Klenteng Sam Poo Kong yang berdiri tegak di kawasan Bukit Simongan, Semarang, menjadi saksi bisu penjelajahan Cheng Ho di Indonesia.

Menurut beberapa literasi, datangnya etnis Tionghoa ke Tangerang juga tak bisa dilepaskan dari peran rombongan armada Cheng Ho. Berdasarkan data dari Museum Benteng Herritage di Pasar Lama, Tangerang, warga Tionghoa pertama kali mendarat di sana pada 1407, tepatnya di muara Sungai Cisadane yang sekarang dikenal dengan sebutan Teluk Naga. Mereka dipimpin Chen Ci Lung atau Halung yang masih berada di bawah komando Cheng Ho. Tiga ratus tahun setelahnya jumlah masyarakat Tionghoa kemudian kian bertambah.

Sekitar abad ke-15, imigran Tionghoa yang sebagian besar berasal dari Guangdong dan Fujian mendarat di Nusantara. Mereka tinggal di Indonesia dengan mata pencaharian sebagai pedagang, bertani, dan sebagai tukang.

Meski kedatangan etnis Tionghoa kebanyakan dengan tujuan ekonomi, namun kalangan Tionghoa yang menganut agama Islam juga sebagian datang untuk berdakwah, keberadaan mereka mempunyai dampak dalam perkembangan dakwah. Salah satunya karena proses asimilasi, perkawinan dengan penduduk setempat yang kemudian menjadikan mereka Muslim.

Peran pertukangan Tiongkok sangat besar dalam pembangunan mesjid-mesjid kuno Jawa (terutama yang terletak di pantai Utara Jawa), Beberapa diantaranya seperti Mesjid Demak (1474), Mesjid Kudus (1537) dan Mesjid Mantingan (1559) dekat Jepara, yang terbukti secara fisik terdapat jejak-jejak pertukangan Tiongkok, baik pertukangan batu maupun kayu.

Di wilayah Batavia, Serang, Tangerang, Banten juga seiring berkembangnya Tionghoa-Muslim dari Demak[12], banyak yang kemudian beranak-pinak dan melahirkan warga keturunan peranakan yang juga berbaur dengan Betawi Udik (selatan) yang umumnya bertani dan berbahasa dialek Betawi pinggiran dan bercampur Hokkian.

Beberapa daerah yang menjadi tujuan para imigran Tionghoa, di antaranya Sambas, Lasem, Palembang, Banten, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya. Jejak-jejak mereka berupa peninggalan akulturasi budaya, kuliner, relik, masjid dan bangunan lainnya masih bisa kita temui. Di desa Kiyangkongrejo[13] yang terletak 15 km dari kota Purworejo ke arah barat, merupakan pemukiman warga Tionghoa pada sekitar tahun 1600-an, awal VOC datang ke Pulau Jawa.

Orang Tionghoa sebenarnya hidup membaur dengan penduduk Nusantara, Namun pada masa kolonial, Belanda dan Portugis memperlakukan penduduk lokal secara diskriminatif dan ditempatkan di bawah mereka.

Kalangan Tionghoa juga menjadi sasaran pembunuhan massal dan korban politik adu domba para kolonial tersebut. Padahal pada masa kolonial Portugis, orang Tionghoa juga mendapatkan penindasan seperti penduduk lokal. Bahkan saat perang kolonial, warga Tionghoa juga bergabung dengan para pejuang di setiap daerah melawan para penjajah.

Pada zaman pemerintahan Belanda, etnis Tionghoa juga didatangkan ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan milik Belanda.

Pada Tahun 1740–1743 terdapat golongan orang Tionghoa yang berjuang melawan VOC, baik sendiri maupun bersama etnis lain.

Di tahun antara 1843 sampai 1860, adalah masa migrasi dari desa ke kota akibat sistem tanam paksa yang memperburuk kehidupan petani kecil di desa. Para petani itu terpaksa mencari pekerjaan di kota, biasanya menjadi kuli.

Pada masa kolonial, Belanda pernah mengangkat beberapa pemimpin komunitas dengan gelar Kapiten Cina, yang diwajibkan setia dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas Tionghoa.

Pada 1900 dengan dimotori Lie Kim Hok, beberapa jurnalis dan saudagar Tionghoa mendirikan Tionghoa Hwee Koan (THHK), sebuah organisasi yang tujuan utamanya adalah mempromosikan ajarah Konghucu, mengembangkan emansipasi komunitas Tionghoa, dan mengembangkan pendidikan modern terutama menyediakan perpustakaan. Dampak berdirinya THHK adalah lahirnya pers partisan. Gerakan kaum Tionghoa ini dapat dikatakan sukses. Kolaborasi antara pembangunan organisasi modern, sekolah modern, dan pers partisan membuat pemerintah kolonial bukan hanya memberikan legalitas bagi THHK, namun juga mendirikan Sekolah China-Belanda (Hollandsch-Chineesche School) pada 1908.[14]

Di awal abad ke-20, gerakan kaum Indo dan Tionghoa ini menyebar ke kalangan bumiputera. Seorang keturunan ningrat bernama Tirto Adhisoerjo mengaku terinspirasi oleh gerakan THHK dan kemudian mendirikan surat kabar sendiri dan organisasi bernama Sjarikat Prijaji pada 1907. [15]

Pada Orde Lama, terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Djie, Siauw Giok Tjhan, dan lainnya. Oei Tjoe Tat bahkan pernah diangkat sebagai salah satu tangan kanan Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora.

Memasuki periode 1960-an, sikap presiden Soekarno terhadap keturunan Tionghoa menjadi pasif. Keterlibatan politik keturunan Tionghoa menjadi masif sejak awal 1960-an, yaitu dengan semakin besarnya organisasi Baperki.

Lalu, di tengah tragedi 1965, orang-orang Tionghoa dikaitkan dengan komunisme dan dianggap mendukung PKI. Framing ini menjadi senjata politik untuk mendiskriminasi orang Tionghoa di ruang publik.

Pemerintah Orde Baru waktu itu meragukan nasionalisme keturunan Tionghoa. Mereka dicurigai secara politis masih berorientasi ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) meskipun sudah turun-temurun tinggal di Nusantara. RRT dituding telah ikut membesarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan punya andil dalam gerakan pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Itu pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT pada tahun 1967.

Pada awal orde baru Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi terhadap kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Tujuannya adalah lewat asimilasi, semua komunitas keturunan Tionghoa sebagai komunitas yang terpisah akan lenyap. Adapun isi instruksi tersebut[16] adalah “ tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadah Tionghoa yang memiliki aspek kultural pada negeri leluhur. Pelaksanaanya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan, perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa dilakukan tidak mencolok didepan umum, tetapi dilakukan dilingkungan keluarga saja”.

Keluarnya peraturan dan undang-undang yang diskriminatif itu membuat kelompok keturunan Tionghoa mempunyai ruang kebebasan yang sangat sempit. Segala yang berhubungan dengan upacara ritual keagamaan, adat istiadat, kebudayaan Tionghoa seperti pertunjukan barongsai, arak-arakan toapekong, wayang potehi, dan perayaan Imlek dirayakan dalam lingkungan interen atau keluarga saja. Sekolah-sekolah Tionghoa yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan Tionghoa pun ditutup.

Dampak dari kebijakan Orde Baru ini selama lebih dari 30 tahun masyarakat keturunan Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri. Sikap diskriminatif yang mereka terima baik secara politik maupun sosial, membuat sebagian warga keturunan Tionghoa merasa perlu menyamarkan identitas etnik dan kebudayaan mereka hanya agar bisa tetap survive di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Antara lain dengan mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia. Untuk tujuan sama, sebagian secara resmi juga meninggalkan ajaran Khonghucu warisan orang tua dan memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut Instruksi Presiden terbitan Soeharto pada 1967, yang membatasi ruang gerak dan ekspresi kebudayaan orang Tionghoa.

Setelah reformasi, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Jadi tidak perlu merasa heran jika kini hampir di setiap wilayah Indonesia dapat ditemukan semacam kawasan Pecinan yang juga bisa dikunjungi sebagai objek wisata sekaligus objek edukasi. Hal ini memang karena warga Tionghoa telah berdiaspora ke berbagai penjuru Indonesia sejak berabad-abad lampau hingga masa kini.

Mengutip Gus Dur:

“… persoalannya bukanlah bagaimana orang Cina itu bisa dibuktikan bersalah, melainkan bagaimana mereka ditarik ke dalam alur umum (mainstream) kehidupan bangsa. Bagaimana kepada mereka dapat diberikan perlakuan yang benar-benar sama di segala bidang kehidupan. Tanpa perlu ditakutkan bahwa sikap mereka seperti itu akan memperkokoh ‘posisi kolektif’ mereka dalam kehidupan berbangsa, karena hal-hal seperti itu dalam jangka panjang ternyata hanyalah sesuatu yang berupa mitos belaka,”

Catatan Kaki

[1] http://Tionghoa, Antara Sasaran Kebencian dan Ketimpangan Sosial Halaman 2 – Kompas.com (https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/14163721/tionghoa-antara-sasaran-kebencian-dan-ketimpangan-sosial?page=2)

[2] Budhisme di Cina dan aliran

[3] http://W.P. Groeneveldt dalam “Nusantara dalam Catatan Tionghoa”

[4] Catatan Pertama Kedatangan Orang Tionghoa ke Nusantara

[5] Indonesia

[6] Indonesia : a global studies handbook / Florence Lamoureux. – Version details

[7] Songshi 宋史 (www.chinaknowledge.de)

[8] Official Records of Tibet from the Yuan Dynasty China, 1304-1367

[9] 明史/卷1 – 维基文库,自由的图书馆

[10] Pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat | Wikiwand

[11] Ming treasure voyages – Wikipedia

[12] http://Sumber : “Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia”, Drs. Hidayat Z. Mustakim (Tarsito, 1977).

[13] Jawa Cina dan sedikit cerita di Purworejo

[14] Jurnalis Indo dan Tionghoa di Era Kolonial

[15] http://Faber, GH von. 1930. A Short History of Journalism in the Dutch East Indies. Surabaya: Kolff & Co.

[16] http://Keputusan Presiden pada Desember 1967

[17] http://web.archive.org/web/20080227124747/http://gias.snu.ac.kr/wthong/publication/paekche/eng/chronicles.pdf

[18] Nusantara dalam Kitab Tiongkok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here