NGO YUA SURATI JAKSA AGUNG RI, JAMWAS, DAN KAJATI JATIM, ADA APA YA ?

0
88
Ketua NGO YUA Jawa Timur, Alex Yudawan saat memberikan surat ke Kejati Jatim

Panjinasional, Batu :  Non Gaverment Organization ( NGO ) Yayasan Ujung Aspal ( YUA ) Jawa Timur terus soroti dugaan tindak pidana korupsi di Kota Batu. .

Seperti yang di sampaikan oleh Ketua Non Gaverment Organization ( NGO ) Yayasan Ujung Aspal ( YUA ) Jawa Timur Alex Yudawan usai  berkirim surat kepada pihak Kejaksaan Tinggi (KEJATI), Jawa Timur pada hari Kamis 4 Maret 2021 yang lalu.  Jumat (5/3/2021)

“Isi di dalam surat dengan nomor Surat 088/YUA.PJT/DTPK/III/2021 yang kami layangkan tersebut, intinya kami  menanyakan beberapa kasus di Kota Batu yang diduga mandek atau dianggapnya jalan ditempat. Artinya, banyak dugaan kasus korupsi di kota Batu, namun  tidak ditangani secara cepat, tegas dan serius oleh lembaga penegak hukum, walaupun sudah ada ” Political Will ” dari pemerintah pusat dan daerah “. jelasnya

Padahal di dalam Undang-Undang sudah dijelaskan secara tegas di dalam pasal per pasal tentang orang yang melakukan pelanggaran hukum terkait tindak pidana korupsi.

” Saya menyayangkan, karena disini ada indikasi dugaan kuat tentang menyalagunakan keuangan, kesempatan atau kedudukan atau sarana prasarana yang ada padanya, jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan ancaman hukuman dan denda uang “. paparnya.

Sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh beberapa pejabat di Kota Batu, sampai saat ini belum jelas penangananya, seharusnya aparat penegak hukum segera menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

” Maka dari itu, kami Yayasan Ujung Aspal Propinsi Jawa Timur, menyampaikan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM WAS), dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang jalan ditempat sehingga menimbulkan kesan bahwa kasus tersebut dipetieskan “.bebernya.

Hal tersebut disampaikan dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola Pemerintah yang baik, transparan, dan profesional, berdasarkan:

– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

– Paratutan Pemerintah Nomor 72 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegah pemberantasan korupsi.

– Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan korupsi “. jelasnya. ( team )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here