Dimintai Pendapat Tim Kajian, Nikita Mirzani: Jangan Hapus UU ITE, Nitizen pada Barbar Nantinya

0
24
Nikita Mirzani

Panjinasional, Jakarta – Apa kata Artis Nikita Mirzani tak ingin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) dihapuskan.

Hal itu disampaikan Nikita ketika dimintai pendapat Tim Kajian UU ITE yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara virtual, Selasa (2/3/2021). dikutip dari media kompas. 

“UU ITE jangan dihapus, kalau dihapus nanti pada barbar netizennya, pada ngaco soalnya,” ujar Nikita dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).

Dilakukan Tim Kajian UU ITE meminta pendapat Nikita karena pernah melaporkan seseorang ke pihak berwajib terkait UU ITE. Dalam diskusi tersebut, Nikita justru meminta supaya aparat keamanan bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

Ada kehawatiran yang sama juga disampaikan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidid yang mempunyai pengalaman melaporkan orang ke pihak berwajib. Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam merevisi sejumlah pasal dalam UU ITE.

Hal itu dilakukan agar tidak muncul persoalan baru di kemudian hari. “Saya kira poinnya yang pertama jangan sampai kemudian niat baik revisi UU ITE, misalnya dalam Pasal 27 ayat 3 yang dituding sebagai pasal karet, kemudian malah dihapus dan media sosial kita malah menjadi saling menghujat satu sama lain,” kata Muannas.

“Bapaknya dihina, ibunya dihina, ya mungkin itu akan menjadi persoalan kalau kemudian tidak dilaporkan. Baik Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2 ITE. Jadi saya kira ini harus hati-hati dalam persoalan revisi UU ITE,” imbuh dia.

Pembentukan Tim Kajian UU ITE ini tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22 Februari 2021.

Adapun komposisi Tim Kajian UU ITE terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah terdiri dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny GPlate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Tim ini akan melakukan kajian selama dua hingga tiga bulan ke depan.#timred.. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here