Tak Pakai Masker KTP Ditahan?. Warga Tak Mampu Bayar Denda, Ini Caranya

0
46
Gambar Ilustrasi Warga tidak pakai masker melanggar Perda

Surabaya. www.panjinasional.netMasyarakat diresahkan adanya penyitaan TKP disebabkan tidak menggunakan Masker.

Redaksi Panjinasional luncurkan tim untuk menguak ke publik, tentang sanksi pelanggar Protokol Kesehatan, demi Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa kali Pemerintah mengerahkan satuan petugas didukung TNI Polri guna mensosialisasikan bahaya Covid-19. Masyarakat harus mengutamakan Prokes atau Protokol Kesehatan, harus gunakan Masker jika keluar rumah. Jadi kalau masih tetap dilanggar maka dilakukan tindakan sangsi sesuai Perda No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Namun kenyataan terjadi jikalau penegakan perda berupa penahanan KTP tetap dikeluhkan atas denda sebesar Rp150.000, maka Tim Panjinasional diluncurkan untuk menguak solusi bagi warga yang tidak mampu, ekonomi dimasa pandemi Covid19, bagi masyarakat kalangan bawah.

Contoh Fom pelanggaran di kota Surabaya

Awak Panjinasional melakukan wawancara dengan petugas SatpolPP Kepolisian dan TNI, dalam wawancara tersebut petugas menegaskan/mengajak kepada masyarakat, agar terus meningkatkan kesadaran diri untuk menghindari penularan Covid19 dengan 3M Mencuci Tangan, Menjaga jarak dan memakai Masker. Guna tingkatkan kesadaran kita dalam memerangi Covid19.

Pemerintah memberikan sanksi bagi pelanggar Prokes, bukan berarti pemerintah tidak memikirkan rakyatnya, justru pemerintah menjaga dari serangan/penularan Covid19. Jadi sangsi itu sebagai terapi penyadaran. 

Bagi warga yang merasa berat dengan adanya sanksi denda Prokes, (Protokol Kesehatan) pemerintah telah memberikan kebijakan bagi masyarakat. Bagi yang tidak mampu/merasa berat dengan denda/sanksi yang harus dibayar minimal Rp. 150.000, Cara pengambilan KTP maka, minta ke RT-RW,nya dilanjutkan Kelurahan untuk meminta surat keterangan bahwa dirinya tidak mampu untuk membayar saksi tersebut.

Setelah itu datanglah ke Dinas Sosial, jl, Arief Rahman Hakim no 131-133, telpon 03159174416.

Jadi itu solusinya, Tidak perlu ke bank jatim membayar denda, dengan cara itu pemerintah memberikan solusi untuk pengambilan KTP Gratis!! Bagi warga yang tidak mampu. Setelah dapat acc dari Dinsos maka KTP bisa diambil di Pemkot atau Kantor Satpol PP,  hal ini sebagai upaya Redaksi media panjinasional, demi warga yang tidak mampu,(m.hasan/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here