LOYO SEBELUM REVISI,? BEM Seluruh Indonesia Desak Pemerintah Segera Revisi UU ITE

0
11
Gambar Ilustrasi

Panjinasional.net, Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia ikut menyuarakan kekhawatiran mereka terkait banyaknya pasal karet yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka pun ikut mendesak pemerintah agar segera merevisi undang-undang tersebut.

“Mendesak pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi UU ITE terhadap pasal karet agar tidak terjadi multitafsir sehingga sejalan lurus dengan asas demokrasi di Indonesia,” ujar Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian, dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 Februari 2021.

Remy mengatakan selama ini, pasal karet di undang-undang tersebut banyak menjerat aktivis dan kelompok mitra kritis atau juga pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal, ia menilai seharusnya undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional.

Didalam UU ITE, kata dia, juga seharusnya memberi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memajukan pemikiran dan kemampuan, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum.

“Kami mengecam tindakan pemerintah yang menjadikan UU ITE sebagai alat pembungkaman terhadap kritik,” kata Remy.

Selain itu, BEM SI juga menuntut Polri agar lebih selektif dalam menanggapi laporan atau aduan pelanggaran UU ITE dan bertindak tegas dalam penegakkan supremasi hukum di Indonesia.

“Kami juga mendesak Instansi Polri agar segera membebaskan para aktivis dan mahasiswa yang menjadi tahanan pada aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Remy.

Sedangkan Kritik terhadap UU ITE ini kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa undang-undang tersebut banyak disalahgunakan. Jokowi pun membuka peluang adanya revisi UU tersebut jika diperlukan.

Dari Revisi Mundur Jadi Interpretasi

Gbr Ilustrasi tempo

Dari sumber:tempo, Adanya Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru bisa dikatakan sebatas janji. Alih-alih mengambil inisiatif membentuk tim untuk menggodok usul revisi, pemerintah kini berfokus membuat interpretasi atas pelaksanaan UU ITE.

Namun penyusunan pedoman pelaksanaan aturan tersebut tidak akan menyelelesaikan persoalan yang timbul akibat pasal karet yang multitafsir.

Pemerintah dan DPR malah saling lempar bola terkait siapa yang harus berinisiatif melakukan revisi.@Red.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here